unescoworldheritagesites.com

Politisi PDIP DKI Diminta Gunakan Akal Sehat Kritisi Kebijakan Anies Terkait Covid-19 - News

Ketua Amarta Rico Sinaga

JAKARTA: Ketua Aliansi Masyarakat Jakarta (Amarta) M Rico Sinaga mengharapkan para legislator oposisi dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) DPRD DKI Jakarta menggunakan akal sehat dan cerdas dalam mengkritisi kebijakan-kebijakan Gubernur DKI Anies Baswedan terkait penanganan pandemi Corona Virus Disease ( COVID-19).

"Saya menilai serangkaian kebijakan yang dilakukan Gubernur DKI Anies Baswedan dalam mengantisipasi pandemi COVID-19 sudah tepat untuk menyelamatkan jutaan warga Jakarta dari terpapar COVID-19," ujar Rico Sinaga kepada , Minggu (15/4/2020).

Kebijakan Gubernur Anies menutup belasan tempat rekreasi milik Pemprov DKI, meliburkan sekolah dan kuliah selama 14 hari ke depan, juga mengimbau karyawan perusahaan-peruasahaan swasta bekerja dari rumah adalah cerdas dan sangat tepat untuk meminimalisasi penularan COVID-19.

"Juga sosialisasi yang masif dari Gubernur Anies melalui spanduk dan sosial media, juga respon yang cepat dari tim Tanggap COVID-19, menunjukkan bahwa penanganan pendemi COVID -19 di Jakarta adalah terbaik dibanding Pemprov Lainnya," ucap mantan Ketua FKDM DKI ini.

Rico menambahkan, tingginya pandemi COVID-19 di Ibu Kota saat ini sangat tinggi, sehingga imbauan Anies harus menjadi perhatian masyarakat luas di Jakarta.

Sebelumnya,  Ketua Fraksi PDIP DPRD DKI Gembong Warsono, mengimbau Gubernur Anies untuk tidak terlalu reaktif dalam melakukan penanganan (COVID-19) di wilayah Ibu Kota.

Hal itu menanggapi pernyataan Anies yang meminta Kementerian Kesehatan (Kemenkes) untuk transparan soal pasien positif COVID-19. Menurut dia, Kemenkes pasti mempunyai pertimbangan tersendiri sehingga belum membeberkan secara detail soal virus tersebut.

Kata dia, daripada Anies meributkan hal itu di media massa, alangkah baiknya Pemprov DKI terus melakukan koordinasi dengan Kemenkes mencari solusi terbaik dalam menangkal serangan COVID-19.

“Anies jangan terlalu reaktif. Saya kira jangan berlebihan, tapi untuk melakukan koordinasi pencegahan memang harus dilakukan antara pusat dan pemerintah daerah,” ujar Gembong.

Meski begitu, lanjut dia, pihaknya memuji langkah Anies yang bertindak cepat dengan memutuskan menutup seluruh tempat wisata dalam dua minggu ke depan. Namun, kebijakan itu harus dibarengi dengan sebuah sosialiasasi yang masif agar tak menimbulkan kepanikan di tengah masyarakat.

“Harus dibarengi sosialisasi yang masif, untuk mencegah kepanikan masyarakat,” katanya. Sebelumnya, Gubernur DKI Anies Baswedan berharap Kemenkes transparan mengenai data pasien positif COVID-19 pada pemerintah daerah (pemda). Terlebih lagi, lonjakan jumlah pasien yang terpapar virus corona di Indonesia kini mencapai 69 orang, dari sebelumnya 34 orang.

Terkini Lainnya

Tautan Sahabat