JAKARTA: Empat tahun kinerja Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dinilai Fraksi PDIP DPRD DKI dengan istilah gatot alias gagal total. “Menurut orang Wonogiri, kerja Pak Anies itu namanya gatot alias gagal total, dan cuma pandai retorika,” ucap Ketua Fraksi PDIP DKI Jakarta Gembong Warsono berseloroh.
Politisi kepala Banteng Moncong Putih ini menyampaikan hal itu saat paparan Laporan Akhir Tahun FPDI di depan anggotanya dan puluhan wartawan di kawasan Melawai, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Selasa (21/12/2021).
“Banyak sekali program yang tidak dijalankan. Padahal hal itu dijanjikan saat kampanye Pilkada DKI dan disusun dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) periode 2017-2022,” ujar politisi asal Wonogiri, Jawa Tengah ini.
Menurutnya, penilaian terhadap kinerja Anies yang menjabat sebagai Gubernur pada Oktober 2017, bukan asal omong tapi tercatat dalam data. “Banyak program unggulan yang tidak berjalan sesuai target,” ujar Gembong didampingi Sekretaris Fraksi Dwi Rio Sambodo dan belasan anggota fraksi yang seluruhnya berjumlah 25 orang.
“Ya contohnya, program OK OCE yang janjinya mencetak 281.812 UMKM cuma terealisasi 6.000-an. Ibarat jauh panggang dari api,” kata Gembong. Program Rumah DP 0 Rupiah yang targetnya membangun 233.231 unit hunian vertikal hingga empat tahun ini cuma mencapai 0,3 persen. “Gubernur cuma membangun 967 unit dan yang sudah dihuni cuma 885 unit.
“Janjinya rumah tersebut dijual kepada masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), namun kemudian diubah untuk masyarakat berpenghasilan minimal Rp 14 juta per bulan. Jadi yang dapat manfaat dari program tersebut bukan MBR atau rakyat kecil lagi. Kami menilai gagal,” katanya menegaskan. Selama tahun 2021, tidak ada satu pun kegiatan rehabilitasi total terhadap gedung sekolah.
“Padahal ada 299 sekolah yang gedungnya sudah tidak layak lagi, bahkan sebagian rawan ambruk. Katanya tidak ada duit, tapi anehnya Pak Anies memaksakan rencana penyelenggaraan balap mobil listrik Formula E, namun nyatanya uang APBD sebesar Rp 560 miliar digunakan untuk membayar commitment fee,” kata Gembong lagi.
Begitu pula pengadaan 25.647 unit sumur resapan dengan biaya Rp 411 miliar terkesan dipaksakan dan tidak tepat sasaran serta menimbulkan protes warga. “Sumur resapan harusnya dibangun di areal bangunan, bukan di luarnya dan harus menyesuaikan struktur tanah,” ucap Gembong mengkritik terhadap Anies yang tinggal dalam hitungan bulan akan berakhirnya masa jabatannya.
Untuk itu, seluruh Fraksi PDIP mendorong Pemprov DKI untuk percepatan pembangunan di sisa waktu yang ada.
“Saran kami secara garis besar ada tiga. Pertama, pembangunan Jakarta harus berkiblat pada RPJMD. Kedua, membangun Jakarta bukan hanya sekadar ‘asal ada’ tapi harus sesuai target. Ketiga, menata kota tidak hanya berputar pada retorika semata,” tutur Gembong disambut tepuk tangan seluruh hadirin. Acara juga dihadiri Rheinal Khasali selaku founder Rumah Perubahan. Tidak tampak hadir Ketua DPRD DKI Prasetyo Edi Marsudi karena sedang ada acara.
Dwi Rio Sambodo menambahkan, terkait UMP Tahun 2022, di mana Gubernur Anies menaikkan 5 persen, hal itu tanpa melalui kajian yang mendalam, dan bertentangan dengan Peraturan Pemerintah pusat.
"Kebijakan menaikan UMP sebesar 5 persen tidak adil bagi pekerja (buruh) dan pengusaha," ucap Dwi Rio. Hal yang sama disampaikan anggota FPDIP Pandapotan Sinaga dan Gilbert Dimanjuntak. ***