- Menjelang akhir tahun 2023, PT Hutama Karya (Persero) kembali meraih predikat tertinggi dalam layanan keterbukaan informasi publik sebagai Badan Publik "Informatif" dengan peningkatan nilai sebesar 97.
Wakil Presiden (Wapres) K.H. Ma’ruf Amin secara langsung memberikan penghargaan tersebut kepada Wakil Direktur Utama Hutama Karya, Aloysius Kiik Ro, dalam acara Anugerah Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2023 yang diselenggarakan oleh Komisi Informasi Pusat dan Kementerian Sekretariat Negara RI Sekretariat Wakil Presiden pada Kamis (19/12), di Istana Wakil Presiden, Jakarta.
Kegiatan ini dimulai dengan Laporan Pelaksanaan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik dan Penyerahan Anugerah untuk Hutama Karya oleh Ketua Komisi Informasi Pusat, Donny Yoesgiantoro, diikuti dengan Pemberian Anugerah oleh Wapres, K.H. Ma’ruf Amin.
Baca Juga: Kukuhkan Pokjaluh dan MGMP-KKG Pendidikan Agama, Upaya Strategis Kemenag Bangun Harmonisasi Beragama
“Saya memandang Keterbukaan Informasi Publik adalah unsur suatu esensial dalam mewujudkan tata kelola pemerintah yang baik sekaligus sebagai salah satu penentu keberhasilan program-program reformasi birokrasi, selain itu saya memiliki suatu keyakinan bahwa transparansi informasi adalah jalan untuk merawat demokrasi yang tujuan akhirnya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat,” ujar Wapres, K.H. Ma’ruf Amin dalam sambutannya pada Anugerah Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2023.
Tjahjo Purnomo, Executive Vice President (EVP) Sekretaris Perusahaan Hutama Karya, mengatakan bahwa prestasi ini adalah hasil dari konsistensi Pejabat Pengelola Informasi & Dokumentasi (PPID) Hutama Karya.
Terlebih dalam melaksanakan visi dan misi perusahaan dalam pelayanan informasi publik, memberikan nilai tambah bagi perusahaan, dan melampaui harapan pemohon informasi.
Baca Juga: Menaker Menyatakan Rasa Senangnya Atas Penyelenggaraan Hari Migran Internasional 2023
“Untuk meraih penghargaan tersebut, PPID Hutama Karya telah melalui rangkaian Monev dimulai dari pengisian kuesioner hingga presentasi uji publik dengan Komisi Informasi Pusat. Kegiatan monev ini berlangsung selama dua bulan, yakni pada Agustus - Oktober untuk menilai penyelenggaraan informasi publik oleh PPID Hutama Karya selama satu tahun terakhir,” ujar Tjahjo.
Lebih lanjut, Tjahjo menyebutkan beberapa inovasi layanan keterbukaan informasi publik yang dilakukan PPID Hutama Karya tahun ini, seperti penguatan aksesibilitas layanan yang ramah disabilitas, peningkatan transparansi informasi publik di kanal digital, peningkatan kompetensi PPID secara menyeluruh, dan optimalisasi layanan digital yang terintegrasi.
Dalam upaya meningkatkan aksesibilitas layanan informasi, PPID Hutama Karya menambahkan widget aksesibilitas, menempatkan petugas PPID Harian Khusus "Disabilitas," dan memperkuat akses khusus dalam layanan keterbukaan informasi publik fisik.
Baca Juga: BPJS Ketenagakerjaan Sidoarjo Bersama BAZNAS Sosialisasikan Manfaat Program kepada Marbot Masjid
Hal ini bertujuan menciptakan layanan yang adil untuk semua lapisan masyarakat.
Terkait eskalasi transparansi informasi publik, PPID Hutama Karya melakukan optimalisasi digital terkait informasi pengadaan, daftar aset, layanan operasional jalan tol, hingga progres proyek melalui diversifikasi konten pada berbagai media.