: Kartu Sehat di Kota Bekasi bukan hanya sebuah kartu, tetapi sebuah kearifan gagasan untuk melaksanakan amanah urusan wajib daerah berupa layanan dasar kesehatan yang didanai atau bersumber dari APBD dengan Visi dan Misi ;Bekasi Cerdas, Sehat, dan Ihsan, Kartu Sehat menjadi instrumen pemerataan atas akses layanan kesehatan sejak RPJMD Kota Bekasi 2008-2013.
Pemerataan akses kesehatan bagi seluruh masyarakat merupakan layanan subsidi kesehatan gratis dengan memudahkan warga mendapatkan akses layanan Kesehatan Gratis melalui prinsip utama warga yang Sehat. Dibandingkan regulasi nasional, konsep ini lebih awal dan menjadi cikal bakal Kartu Sehat Berbasis NIK, diwujudkan pada 26 Juli 2017.
Gagasan pemerataan layanan kesehatan bagi masyarakat di Kota Bekasi tidak lepas dari regulasi nasional, seperti UU Nomor 40 Tahun 2004. Meski mendapat kritik, Kartu Sehat dianggap sebagai kebijakan yang menegakkan penjaminan kesehatan, terbukti dengan banyak daerah melakukan studi tiru/ banding dari daerah lain.
Baca Juga: Bambang Widjanarko, Upaya Pemakzulan Menentang Kehendak Rakyat dan Demokrasi
Meski berhasil diimplementasikan dengan baik pada 2018 dan 2019, isu sosial dan politik tetap mengiringi Kartu Sehat. Penghentian sementara Program Jamkesda KS-NIK pada 1 Januari 2020 memunculkan spekulasi, yang sebenarnya merupakan langkah sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018.
Kala itu, Rahmat Effendi sebagai Wali Kota mengucapkan terima kasih kepada DPRD Kota Bekasi yang turut menetapkan pengesahan APBD Kota Bekasi Tahun 2020, termasuk pembiayaan untuk KS-NIK. Penghargaan khusus juga diberikan kepada Ahmad Syaikhu atas peran pentingnya dalam menciptakan Kartu Bekasi Sehat.
Tulisan "Dilema Kartu Sehat" oleh Ahmad Syaikhu bukan sekadar penjelasan, tetapi arahan positif untuk menyelaraskan kebijakan daerah dengan pemerintah pusat. Keberlanjutan Program Jamkesda KS-NIK memerlukan kearifan bersama dan sinkronisasi kebijakan.
Meskipun dihentikan sementara, Program Jamkesda KS-NIK dapat disesuaikan sebagai alternatif sistem jaminan sosial yang melengkapi program nasional. Upaya ini didukung oleh tim advokasi hukum, tokoh masyarakat, dan warga penerima manfaat KS-NIK.
Sebagai Wali Kota Bekasi kala itu, Pepen sapaan akrab Rahmat Effendi membuktikan komitmen untuk menjaga keberlanjutan Kartu Sehat sebagai langkah nyata dalam pemerataan dan perluasan akses layanan kesehatan bagi warga Kota Bekasi.
Golkar Komitmen
Saat ini, Golkar yang digawangi oleh putrinya berkomitmen untuk terus memperjuangkan agar Kartu Sehat Berbasis NIK dapat kembali diterapkan di Kota Bekasi.
Baca Juga: Grand Opening Naavagreen Pondokgede Menawarkan Perawatan Kecantikan Terjangkau
Partai Golkar dibawah kepemimpinan Ade Puspitasari tak tergoyahkan komitmennya untuk mengadvokasi pemberlakuan kembali Kartu Sehat berbasis NIK di Bekasi. Merasa bangga, Ketua DPDPartai Golkar Kota Bekasi ini menyoroti dedikasi partai dalam mewujudkan kebijakan kesehatan gratis.