: Masih maraknya pengiriman pekerja migran Indonesia (PMI) secara nonprosedural dan timbulnya Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) , karena masih adanya keteterlibatan oknum di pemerintahan.
Pengiriman PMI nonprosedural dan TPPO masih kerap terjadi,
Pemerintah belum terlalu serius memberikan perlindungan kepada PMI.
UU Nomor18 tahun 2017 penempatan PMI bisa dilakukan jika ada perjanjian dengan negara penempatan. Faktanya masih ada PMI dipekerjakan atau dikirim di negara yang belum ada perjanjian penempatan.
Semua itu disampaikan Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) Benny Rhamdani, dalam sambutannya pada pembukaan Diklat Paralegal Serikat Peduli Migran Indonesia Perisai Pancasila (SPMI PP), di Jakarta, Sabtu (18/3/2023).
Pada kesempatan itu, Benny menyebutkan, data World Bank menyatakan ada 9 juta PMI yang bekerja di luar Negeri. Tapi, data resmi di BP2MI ada 4,6 juta PMI.
"By name by address, saya undang teman-teman untuk datang ke Call center BP2MI, untuk mengetahui itu semua," ujarnya.
Ada Call Center 24 jam menerima pengaduan, imbuhnya, dari nama dan alamat bisa diketahui, PMI kapan ditempatkan, dan di mana.
Di sisi lain, Benny menyatakan, ada oknum negara, yang terlibat dalam penempatan PMI ilegal atau nonprosedural.
Dicontohkannya, seperti ke Singapura, masih ada penempatan PMI ke negara tersebut. Padahal, belum ada perjanjian dengan Singapura sebagai negara penempatan...
"Apakah ini kesalahan BP2MI. Belum ada MoU sudah ada penempatan PMI," ujarnya.
Dikemukakannya, UU TPPO diketahui Menlu, Panglima TNI. Namun, TPPO dikendalikan sindikat yang dibekingi oknum-oknum tertentu. Seperti oknum TNI terlibat, oknum Polri terlibat, oknum Kementerian/Lembaga terlibat,
Sebanyak 88.216 orang ditangani BP2MI, 90 persen korban kejahatan TPPO, fan 80 persennya perempuan,
"Tiga bulan lalu, saya memecat salah satu ASN yang terlibat dalam penempatan PMI ilegal. Yang satu ASN lainnya lagi diturunkan jabatannya dan tidak bisa mengikuti promosi jabatan," tutur Benny.
Maraknya PMI Nonprosedural, tidak terlepas kaitannya dengan negara penempatan.
Kalau ingin bekerja ke luar negeri (Malaysia) seharusnya visa dikeluarkan di Indonesia, tapi malah visa dikeluarkan di luar negeri, Kenapa Malaysia curang karena Malaysia lebih senang TKI yang unprosedural agar dibayar lebih murah,
Di bagian lain, Sekjen DPN (Dewan Pimpinan Nasional) Pemuda Pancasila Arief Rahman menyatakan, harus mengangkat derajat buruh.
Pendapatan dari PMI, ujarnya, sangat luar biasa. Karenanya, dia mengatakan, merasa bangga dengan Kepala BP2MI Benny Rhamdani. Karena, bisa mengangkat derajat buruh.
"Apalagi masalah PMI Sangat dieksploitasi dari mulai perekrutan pasti masalah," ujarnya.
Arif pun berharap, dari Diklat Paralegal ini, para peserta bisa mengimplementasikan nilai dari Pancasila, karena sila kelima paling penting,
"Saya berharap dari peserta Diklat ini bisa serius mengikuti dan bisa memahami. Karena, ini penting pasalnya bicara harkat manusia," kata Arif.
Di sisi lain, Arif ingin SPMI bisa menjadi agen perubahan, SPMI bisa juga mendampingi PMI yang pulang dari luar negeri
"Saya berterimakasih SPMI mengadakan acara ini dan berterima kasih Benny Rhamdani memberikan sambutan," ujarnya.
Sementara itu, senada dengan Benny, Ketua Serikat Peduli Migran Indonesia Perisai Pancasila (SPMI - PP) Nursalim menyatakan, Negara belum serius dalam melindungi PMI. Baik di dalam negeri maupun luar negeri, 80 persen persoalan PMI ada di dalam negeri,
Pemerintah desa, lanjut dia, seharusnya memberikan informasi lowongan kerja di luar negeri. Dan desa sumber pintu masuk utama, desa menjadi pelayanan informasi,
SPMI - PP terpanggil, kata Nursalim, untuk memberikan pembekalan pemahaman hukum ketenagakerjaan. Dengan harapan, anggota SPMI PP bisa jadi agen perubahan, siap memberikan informasi pendamping, advokasi dan mengedukasi PMI
"Saya mantan PMI, saya tahu kondisi Timteng, menjadi PR PP pola pikir kedepankan ideologi diterapkan kehidupan sehari hari," kata Nursalim.
SPMI PP memiliki 9 program unggulan, salah satunya adalah membentuk crisis center. Unntuk bisa memantu pemerintah dalam pengaduan permasalahan PMI.***