: Melanjutkan penyisiran prevalensi stunting dan kemiskinan ekstrem, kali ini Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy menyisir Provinsi Kalimantan Tengah.
Menko PMK masih melihat kurangnya optimalisasi penggunaan anggaran dana desa, untuk upaya penanganan stunting dan kemiskinan ekstrem.
Menko PMK minta masing-masing kabupaten dan kota mencermati dana desa, karena kebijakan saat ini sebagian besar dana desa difokuskan ke dalam tiga hal. Pertama penanganan stunting, kedua penghapusan kemiskinan ekstrem, dan ketiga ketahanan pangan.
"Itu dilakukan secara simultan, tidak parsial karena satu sama lain berkait erat,” ujar Menko PMK dalam agenda Roadshow Percepatan Penurunan Stunting dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem, yang dilaksanakan di Provinsi Kalimantan Tengah, Kamis (16/3/2023).
Menko PMK juga menyampaikan pentingnya mencermati Permendes PDTT Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Dana Desa Tahun 2023. Dikemukakannya, seluruh pihak harus melakukan sinkronisasi program. Dalam upaya penanganan kemiskinan ekstrem dan penurunan stunting.
Menurutnya kedua isu itu saling berkaitan satu sama lain dan tidak bisa dipisahkan. "Kita ingin memadukan antara penanganan kemiskinan ekstrem dan penanggulangan stunting, karena intervensinya relatif sama, terutama intervensi sensitif. Karena itu, mohon sekali lagi Bapak Gubernur, Bapak Sekda, Para Bupati untuk betul-betul mendayagunakan dana desa, di samping bantuan lain dari pusat,” ungkapnya.
Berdasarkan data dari Kementerian Keuangan tahun 2023, realisasi dana desa Provinsi Kalimantan Tengah baru tersalur sebanyak 16,7 persen dari total pagu alokasi sebanyak Rp. 1,21 Triliun.
Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nuryakin menerangkan, pihaknya masih berupaya penuh melakukan sinkronisasi penggunaan dana desa, untuk keperluan penurunan stunting dan kemiskinan ekstrem. Pihaknya akan menindaklanjuti lebih serius arahan yang diberikan Menko PMK.
“Sejauh ini, kami telah berusaha menjalankan sejumlah program bantuan langsung untuk masyarakat miskin ekstrem. Namun, memang bantuan itu belum berdampak signifikan dalam menurunkan angka stunting,” terang Nuryakin.
Seperti diketahui, menurut data dari Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) angka prevalensi stunting di Provinsi Kalimantan Tengah mencapai 26,9 persen di tahun 2022. Angka ini memang menurun 0,5 persen dari tahun sebelumnya.
Namun, capaian itu masih jauh dari harapan. Bahkan, masih di atas dari rata-rata nasional sebesar 21,6 persen. .
Berdasarkan pada data survei yang sama, Kabupaten Gunung Mas menjadi daerah dengan tingkat prevalensi stunting terendah pada tahun 2022 dengan 17,8 persen.
Sementara sebaliknya, Kabupaten Murung Raya menjadi daerah dengan tingkat prevalensi tertinggi mencapai 40,9 persen. Sedangkan, daerah dengan tingkat kemiskinan ekstrem terendah di Provinsi Kalimantan Tengah adalah Kabupaten Kaltingan dengan hanya 0,23 persen, sedangkan Kabupaten Seruyan menjadi daerah dengan tingkat kemiskinan ekstrem tertinggi sebanyak 1,98 persen.
“Penurunan ini memang tidak sesuai dengan yang diharapkan, kami menyadari masih kurangnya pemahaman TPPS terhadap indikator dan target capaian percepatan penurunan stunting yang harus dimasukkan ke dalam perencanaan,” tutur Nuryakin. ***