: Penyelamatan keuangan dan penghematan pengeluaran negara dan daerah yang dilakukan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) semakin meningkat. Hal ini tak terlepas dari semakin luasnya obyek pemeriksaan BPKP.
Hal ini dikatakan Kepala BPKP, Muhammad Yusuf Ateh di acara BPKP Goes to Campus di Auditorium Universitas Sebelas Maret (UNS) Kota Solo, Jawa Tengah, Rabu (17/5/2023).
"Karena Pak Presiden memperluas obyek pemeriksaan kita. Memang kalau kita lihat sih karena semakin luas yang dikasih Pak Presiden yang tugaskan kepada kami untuk mengawasi proyek strategi nasional (PSN)," jelasnya.
Baca Juga: Menaker Apresiasi Hibah Lahan dari Pemda Guna Tingkatkan Kompetensi dan Daya Saing SDM
Menurut Ateh, saat ini pembayaran di proyek strategis akan selalu dikawal BPKP dan sudah tercegat sejak awal. PSN yang dikawal diantaranya proyek pembangunan bendungan dan jalan tol.
"Jadi proyek yang besar-besar itu sudah tercegat, kecuali beberapa poin. Biasa satu keranjang buah ada yang busuk satu," katanya.
Dalam tiga tahun terakhir, ada kenaikan dalam kontribusi pengawasan yang dilakukan BPKP pada keuangan negara dan daerah. Di tahun 2020 total kontribusi pengawasan BPKP mencapai Rp61,67 triliun.
Baca Juga: Regulasi Sudah Ada untuk Benahi Transportasi Penyeberangan
Terdiri dari penyelamatan keuangan negara dan daerah sebesar Rp12,91 triliun , penghematan pengeluaran keuangan negara dan daerah sebesar Rp48,36 triliun, dan potensi optimalisasi penerimaan negara dan daerah sebesar Rp0,35 triliun
Di tahun 2021, total kontribusi pengawasan BPKP turun menjadi Rp54,32 triliun. Terdiri dari Rp6,43 triliun dari penyelamatan keuangan negara dan daerah. Rp44,04 triliun dari penghematan dan Rp3,85 triliun dari potensi optimalisasi.
Pada tahun 2022,kontribusi pengawasan BPKP melonjak menjadi Rp 117,83 triliun. Terdiri dari penyelamatkan keuangan dan negara dan daerah sebesar Rp 37,01 triliun, penghematan pengeluaran negara dan daerah sebesar Rp 76,32 triliun dan potensi optimalisasi penerimaan negara dan daerah sebesar Rp 4,50 triliun.
Baca Juga: Serunya Jokowi Rayakan Kemenangan Timnas, Traktir Makan Durian Bersama di Si Bolang
"Untuk meningkatkan kinerja BPKP kita kolaborasi denganuniversitas di Indonesia.Jadi kita ini yang praktis kalau kampus yang teori, karena ada gap antara teori denvan praktik," jelasnya lagi.
Selain itu, BPKP perlu masukan dari para akademisi untuk memberikan masukan dari sisi akademis.Menurutnya, teori yang diajarkan di kampus dan praktik di lapangan harus selaras.
Sementara itu, Rektor Universitas Sebelas Maret Jamal Wiwoho menyebut, dengan model pengawasan baru di bawah komando Yusuf Ateh, memperlihatkan pengawasan yang paling baik adalah pengawasan intern.