: Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta kesadaran industri minyak sawit nasional untuk mencukupi kebutuhan dalam negeri terlebih dahulu sebelum mengekspor produknya.
"Prioritaskan dulu dalam negeri, penuhi dulu kebutuhan rakyat," pinta Presiden dalam keterangan pers mengenai Larangan Ekspor Minyak Goreng di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (27/4/2022), disiarkan di YouTube Sekretariat Presiden.
Menurut Presiden, semestinya kalau melihat kapasitas produksi, kebutuhan dalam negeri bisa dengan mudah tercukupi. Volume produk ekspor bahan baku minyak goreng Indonesia jauh lebih besar daripada kebutuhan dalam negeri, dengan sisa kapasitas yang sangat besar.
Baca Juga: Ekspor Semua Produk CPO Dan Turunannya Dilarang, Pemerintah Siap Tindak Tegas Pelanggar
Presiden menjelaskan, jika semua pihak mau dan punya niat untuk memenuhi kebutuhan rakyat sebagai prioritas, dengan mudah kebutuhan dalam negeri akan dapat dicukupi.
Dengan patokan itu pula, kata Presiden, pemerintah mengevaluasi kebijakan untuk tetap melarang sementara ekspor minyak goreng dan bahan bakunya.
"Begitu kebutuhan dalam negeri sudah terpenuhi, tentu saya akan mencabut larangan ekspor. Karena saya tahu negara perlu pajak, negara perlu devisa, negara perlu surplus neraca perdagangan. Tapi memenuhi kebutuhan pokok rakyat adalah prioritas yang lebih penting," ujar Presiden.
Baca Juga: Kepala Staf Presiden Moeldoko Tinjau Pelayanan Dan Arus Mudik Sumatera
Lebih jauh Kepala Negara menegaskan, bagi pemerintah, kebutuhan pokok masyarakat adalah yang utama. Ini prioritas paling tinggi dalam pertimbangan pemerintah setiap membuat keputusan.
"Saya mengikuti dengan seksama dinamika di masyarakat mengenai keputusan pelarangan ekspor bahan baku minyak goreng dan minyak goreng," kata Presiden.
Sebagai negara produsen minyak sawit terbesar di dunia, ironis, Indonesia malah mengalami kesulitan mendapatkan minyak goreng.
Baca Juga: Mau Mudik Aman Ke Kampung Halaman, Kimia Farma Anjurkan Sinopharm Untuk Vaksin Booster
"Saya minta para pelaku usaha minyak sawit untuk melihat masalah ini dengan lebih baik, dengan lebih jernih, dan saya sebagai presiden tak mungkin membiarkan itu terjadi," kata Jokowi.
Menurut Presiden, sudah empat bulan kelangkaan berlangsung dan pemerintah sudah mengupayakan berbagai kebijakan, namun belum efektif.