: Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Dwikorita Karnawati mengingatkan masyarakat akan ancaman gempa bumi dan tsunami di sepanjang selatan Pulau Jawa. Karenanya, Ia meminta pemerintah daerah dan masyarakat untuk terus meningkatkan kesiap-siagaan guna mengantisipasi skenario terburuk.
"Cilacap yang berada di garis Pantai Selatan Jawa menghadap langsung zona tumbukan lempeng antara lempeng Samudera Hindia dengan lempeng Eurasia. Dari hasil pemodelan tsunami dengan skenario terburuk, dikhawatirkan berpotensi terjadi tsunami dengan ketinggian lebih dari 10 m di pantai Cilacap, sebagai akibat dari gempabumi dengan kekuatan M = 8,7 pada zona megathrust dalam tumbukan lempeng tersebut" ungkap Dwikorita saat membuka sekolah lapang gempa bumi (SLG) yang digelar BMKG Stasiun Geofisika Banjarnegara di Cilacap, Rabu (27/7/2022).
Kegiatan SLG tersebut dihadiri Anggota Komisi V DPR RI Novita Wijayanti, Bupati Cilacap Tatto Suwarto Pamuji, Kepala Pusat Gempa Bumi dan Tsunami Bambang Setiyo Prayitno, Kepala Stasiun Geofisika Banjarnegara Setyoajie Prayoedhie, Kepala Stasiun Meteorologi Tunggul Wulung Cilacap Taruna Mona Rachman, Kepala Badan Penanggulangan Bencana Saerah Kabupaten Cilacap - Wijonardi, dan sejumlah tamu undangan lain di Fave Hotel Cilacap.
Baca Juga: BMKG Ajak Semua Komponen Masyarakat Jaga Kelestarian Alam untuk Hindari Bencana Alam
Dwikorita menyebut prakiraan skenario terburuk itu bukanlah ramalan, namun merupakan hasil kajian ahli dan pakar kegempaan. Namun perihal kapan waktunya terjadi, kata dia, hal tersebut belum dapat diketahui, mengingat hingga saat ini belum ada satupun teknologi yang mampu memprediksi kapan terjadinya gempa.
Perhitungan skenario terburuk tersebut, lanjut Dwikorita menjadi pijakan untuk mempersiapkan langkah-langkah mitigasi. Sehingga, andai kata terjadi gempa bumi dan tsunami sewaktu-waktu, diharapkan pemerintah dan masyarakat sudah siap dan tahu apa-apa saja yang harus dilakukan, termasuk kapan dan kemana harus berlari menyelamatkan diri secara mandiri atau kelompok.
"Masyarakat harus paham apa yang mesti dilakukan dan disiapkan, termasuk sarana prasarananya, keterampilan untuk menyelamatkan diri, jalur evakuasi, tempat aman yang semua harus sudah dipersiapkan secara matang. Apa lagi, khusus Kabupaten Cilacap, wilayah pantai merupakan kawasan padat penduduk, termasuk kantor pemerintahan, pusat perekonomian, dan lain sebagainya," imbuhnya.
Baca Juga: BMKG Gencar Edukasi Petani Lewat SLI, Untuk Perkuat Ketahanan Pangan Nasional
Dwikorita menyampaikan bahwa BMKG bekerja sama dengan pemerintah daerah , BNPB/BPBD dan multi pihak terkait, rutin menggelar SLG di titik-titik rawan gempa bumi dan tsunami karena sangat bermanfaat untuk memberi edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat dan pemangku kepentingan di daerah dalam mengelola risiko dan bencana.
"Keterlibatan pihak swasta di kawasan industri di Kab Cilacap juga sangat dinantikan dalam menguatkan Sistem Peringatan Dini Daerah yang telah dibangun dengan swadaya masyarakat dengan jumlah yang masih terbatas. Mengingat kawasan industri dan perekonomian di Pantai Cilacap juga masuk dalam zona rawan gempa dan tsunami, tentunya pihak swasta/industri harus bersiap pula dengan menguatkan Sistem Peringatan Dini di kawasan industri tersebut", imbuh Dwikorita.
"Tanpa sistem mitigasi dan peringatan dini yang andal, dampak ikutan dari gempa dan tsunami di kawasan industri berpotensi memperparah intensitas kerusakan yang diakibatkan", lanjutnya.
Baca Juga: Lirik Lagu Kasih Ibu Karya Mochtar Embut, Singkat dan Ringan Namun Bisa Membuat Air Mata Meleleh
Lewat SLG, BMKG memberikan informasi mengenai potensi bahaya gempabumi dan tsunami di daerah pelaksanaan. Sejak tahun 2021, pelaksanaan workshop SLG fokus pada edukasi gempabumi dan tsunami sekaligus menjadi wadah BMKG bersama masyarakat/komunitas untuk membentuk Masyarakat Siaga Tsunami (Tsunami Ready Community) untuk lebih menguatkan Ketangguhan Desa Tangguh Bencana (DESTANA)
Pada pelaksanaan workshop SLG, BMKG juga membantu pemerintah daerah dengan memberikan Peta Bahaya Tsunami di lokasi pelaksanaan. Hal tersebut bertujuan agar sebagai acuan pemerintah daerah dalam menyusun mitigasi gempabumi dan tsunami di daerahnya.