: Perlindungan pekerja rentan. Wakil Presiden (Wapres) Ma’ruf Amin secara resmi mencanangkan Gerakan Nasional Perlindungan Pekerja Rentan.
Seluruh pemangku kepentingan diminta untuk turut aktif menyukseskan gerakan ini. Agar dapat memberikan kemanfaatan bagi perlindungan pekerja rentan secara nasional.
"Tentunya pelaksanaan perlindungan pekerjaan rentan di tiap daerah tidak bisa dilakukan sendiri BPJS Ketenagakerjaan," ujar Wapres.
Baca Juga: Pelatihan Vokasi, Menko Airlangga Sambut Baik Langkah Kemnaker Guna Dorong Peningkatan SDM
Pencanangan ini dilakukan di Istana Wapres, Jakarta, Senin (31/10/2022). Dihadiri para pemimpin daerah dan pemilik badan usaha, yang turut menjadi nominasi dalam penganugerahan
Paritrana Award tahun 2021.
Paritrana Award merupakan sebuah ajang penghargaan, yang menjadi bukti kepedulian dan hadirnya Negara. Dalam memastikan kesejahteraan seluruh pekerja Indonesia.
Dikemukakan Wapres Ma'ruf Amin, kerja sama para pemangku
kepentingan sangat dibutuhkan.
"Pada kesempatan ini, saya minta seluruh pemangku kepentingan untuk berpartisipasi aktif. Dalam penguatan program jaminan sosial
Ketenagakerjaan," tegas Wapres.
Melalui gerakan itu, Wapres berharap pemerintah daerah dan BPJS Ketenagakerjaan (BPJAMSOSTEK) terus bersinergi, memperluas cakupan
kepesertaan. Komitmen pimpinan daerah menjadi sangat penting, untuk mendukung melalui regulasi dan kebijakan.
"Agar pekerja penerima upah dan pekerja bukan penerima upah, seluruhnya dapat dilindungi dengan jaminan sosial ketenagakerjaan," tuturnya.
Gerakan ini merupakan upaya bersama untuk mengurangi angka kemiskinan dan menjaga kesejahteraan para pekerja rentan. Melalui perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan lewat dukungan APBD.
Hal ini selaras dengan Instruksi Presiden Nomor 04 Tahun 2022, di mana seluruh Pemimpin Daerah dituntut, untuk melakukan percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem. Salah satunya dengan pengurangan beban masyarakat melalui bantuan sosial dan jaminan sosial.
Pada kesempatan itu, Direktur Utama BPJAMSOSTEK Anggoro Eko Cahyo dalam laporannya kepada Wapres Ma’ruf Amin, yang juga disaksikan para kandidat penerima penghargaan, menyampaikan harapannya, Paritrana Award dapat menjadi sebuah prestasi yang membanggakan.
"Kami berharap Paritrana Award dapat menjadi sebuah prestasi yang membanggakan bagi Pemerintah Daerah, dan para Pelaku Usaha Skala Besar, Menengah, hingga UKM," tuturnya.
Kepada mereka, yang telah berupaya secara maksimal untuk memberikan perlindungan jaminan
sosial ketenagakerjaan. Bagi pekerja di wilayah maupun perusahaan masing-masing.
Ajang Paritrana Award 2021 Paritrana Award yang menjadi agenda tahunan sejak 2017 itu, kembali digelar Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) bersama BPJS Ketenagakerjaan (BPJAMSOSTEK), serta didukung Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri)
Di tahun kelima penyelenggaraannya, partisipan kian antusias dan inovasi pun kian beragam. Anggoro menjelaskan, proses penilaian Paritrana Award dilakukan sejak awal tahun 2022, dengan melibatkan tim penilai profesional berasal dari berbagai unsur.
Di antaranya pemerintah, pemberi kerja, serikat pekerja, akademisi,
serta para ahli di bidang jaminan sosial, ekonomi dan kebijakan publik.
Akhirnya, Anggoro memberi apresiasi kepada seluruh pelaksana Paritrana Award tahun 2021, dan berharap penghargaan ini dapat terus berlanjut.
"Kami mengucapkan selamat kepada para pemenang. Semoga segala upaya kita menjadi ikhitiar yang baik. Untuk mewujudkan kesejahteraan seluruh pekerja di Indonesia. Khususnya, melalui perlindungan pekerja rentan yang tadi sudah dicanangkan oleh Bapak Wapres," tutur Anggoro.
Di tempat terpisah, Kepala Kantor Cabang Jakarta Kebon Sirih Muhyiddin DJ (Indhy) menyampaikan, ajang Paritrana Award tahun 2021 merupakan bentuk apresiasi kepada pemerintah daerah provinsi dan pemerintah kabupaten.
Yang telah memberikan perhatian dengan mendaftarkan pekerja
informalnya sebagai peserta BPJAMSOSTEK. Sehingga, terlindungi dari risiko kecelakaan kerja.
"Ini sebagai apresiasi kami kepada kepala daerah provinsi dan kabupaten, yang telah memberi perhatian kepada masyarakatnya. Sebagai pekerja informal, sebagai
peserta BPJAMSOSTEK dan juga memberikan pelayanan dan dukungan terhadap pekerja di daerah," tutur Indhy.
BPJAMSOSTEK Kacab Jakarta Kebon Sirih akan terus memperkuat sinergi dan kolaborasi dengan Pemerintah Daerah dan Perusahaan/Badan usaha, serta Pelaku Usaha. Dalam mencapai cita-cita meningkatkan kesejahteraan masyarakat pekerja.
Berdasarkan keputusan tim penilai, Provinsi Jawa Barat berhasil menjadi juara pertama pada kategori Pemerintah Provinsi. Diikuti Provinsi Papua Barat, serta Provinsi DKI Jakarta di peringkat ketiga.
Sedangkan, pada kategori pemerintah Kabupaten/Kota, juara pertama diraih Pemerintah Kabupaten Raja Ampat, diikuti Pemerintah Kabupaten Jember, srrta Pemerintah Kota Manado sebagai juara ketiga.
Untuk kategori Badan Usaha Skala Besar posisi pertama Bank JabarBanten, disusul Bank Pembangunan Daerah (BPD) Jawa Timur, serta PT Pabrik Kertas Tjiwi Kimia Tbk di urutan ketiga.
Selanjutnya, di kategori Badan Usaha Skala Menengah RSAB Aisyiyah Bojonegoro terpilih sebagai juara pertama, diikuti Perumda BPR Bank Yogya, serta Pengrajin Perak PT Kapit Mas Bali di posisi selanjutnya.
Kategori Usaha Kecil Mikro (UKM) posisi pertama Toko Roti Bun Delicious, selanjutnya Toko Oleh-Oleh Indang Apang Gallery di peringkat kedua dan Es Cendol Elizabeth di peringkat ketiga.
Dipilih juga 31 UKM lainnya yang mewakili tiap-tiap provinsi di Tanah Air. Mulai tahun ini Paritrana Award juga memberikan penghargaan khusus bagi Pemerintah Provinsi serta Badan Usaha Skala Besar.
Yang memiliki coverage
kepesertaan, serta tingkat kepatuhan paling tinggi serta mempunyai inovasi perlindungan pekerja rentan berkelanjutan. Penghargaan tertinggi ini diserahkan langsung oleh wapres kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara dan PT Bank Pembangunan Daerah Bali.***