Oleh Djoko Setijowarno
: Di Indonesia, pengguna transportasi umum identik dengan *kaum melarat* alias kategori captive, tidak ada pilihan moda. Lain halnya di manca negara, penggunanya adalah *kaum konglomerat* alias orang kaya, walau punya pilihan moda. Pasalnya, kesadaran akan manfaat transportasi umum yang dimulai adanya *keputusan politik eksekutif dan legistatif* untuk berpihak pada penyelenggaraan transportasi umum
Kota adalah tentang perpindahan orang bukan mobil. Urban mobility adalah bagaimana orang dapat berpindah dengan semua pilihan yang ada. Mobil bukannya dilarang di perkotaan, tapi prioritas pergerakan kota diberkan pada moda yang paling efisien menggunakan ruang jalan (Sony Sulaksono Wibowo, Juli 2022).
Baca Juga: Jakarta Bakal Dibanjiri Bus Listrik, 100 Armada Diimpor Dari Inggris
Dominasi penduduk perkotaan (urban population) terhadap jumlah penduduk di Indonesia meningkat setiap tahunnya. Worldometers mencatat pada 2019 jumlah penduduk perkotaan di Indonesia sebanyak 150,9 juta jiwa atau 55,8 persen dari total penduduk Indonesia yang sebesar 270,6 juta jiwa.
Badan Pusat Statistik (BPS) memperkirakan, sebanyak *56,7% penduduk Indonesia tinggal di wilayah perkotaan tahun 2020*. Persentase tersebut diprediksi terus meningkat menjadi 66,6 persen pada 2035. Bank Dunia juga memperkirakan sebanyak 220 juta penduduk Indonesia akan tinggal di perkotaan pada 2045. Jumlah itu setara dengan *70 persen* dari total populasi di tanah air.
Baca Juga: Tinjau Pelabuhan Tanjung Perak, Kapolri: Transportasi Laut Alternatif Kurangi Kemacetan Arus Mudik
Sudah barang tentu untuk menggerakkan mobilitas secara bersamaan dalam waktu bersamaan pasti akan memerlukan fasilitas transportasi umum massal. Jika masing-masing individu mengunakan kendaraan pribadi, tentunya akan menimbulkan kemacetan, peningkatan populasi udara, penggunaan BBM bertambah, tingkat strees warga meningkat. Juga angka kecelakaan juga tinggi.
Baca Juga: Motor Matic Kuat Nanjak Tapi Tidak Kuat Turun
Kajian Bappenas bersama Bank Dunia (2019), antara lain menyebutkan pangsa angkutan umum Jakarta, Bandung, Surabaya dan kota-kota lainnya *rata-rata kurang dari 20 persen*. Kota Jakarta, Surabaya dan Bandung masuk dalam kota termacet di Asia. Kota Jakarta menduduki peringkat 10 dengan 53 persen tingkat kemacetan dibandingkan kondisi normal atau tidak macet di kota tersebut. Keterbatasan sistem angkutan umum massal menyebabkan kemacetan yang akhirnya berdampak pada kerugian ekonomi. Akibat kemacetan, peningkatan 1 persen urbanisasi di Indonesia hanya berdampak pada peningkatan 1,4 persen PDB per kapita. Kerugian ekonomi akibat kemacetan lalu lintas di Jakarta mencapai Rp 65 triliun per tahun. Pada 5 wilayah metropolitan (Bandung, Surabaya, Medan, Semarang, Makassar) *kerugian mencapai Rp 12 triliun per tahun*.
Baca Juga: Kapolda Jawa Timur Kembalikan Motor Milik Wanita Ojol Korban Curanmor
Beberapa sumber menyebutkan belanja transportasi warga dibanding penghasilan bulanan untuk Kota Beijing 7 persen, Paris 3 persen, Singapura ditekan menjadi kurang 3 persen. Sementara di banyak kota metropolitan dan besar *di Indonesia rata-rata masih di atas 25 persen*.
*Program _Buy the Service_*
Selain Kota Jakarta (tahun 2004 dimulai dengan Busway Trans Jakarta), sejak tahun 2020 Kementerian Perhubungan sudah dikembangkan transportasi perkotaan berbasis sistem transit di 11 kota. Kesebelas kota itu adalah Medan (Trans Metro Deli), Palembang (Trans Musi Jaya), Bogor (Trans Pakuan), Yogyakarta (Trans Jogja), Bandung (Trans Metro Bandung), Purwokerto (Trans Banyumas), Solo (Batik Solo Trans), Surabaya (Trans Semanggi Surabaya), Surabaya (Trans Surabaya Bus), Banjarmasin (Trans Banjarbakula), Denpasar (Trans Metro Denpasar), dan Makassar (Trans Mammisanata).
Selain itu masih ada juga sejumlah pemda turut mengembangkan transportasi umum, seperti Kota Banda Aceh (Trans Kutaraja), Kota Padang (Trans Padang), Kota Semarang (Trans Semarang), Pemprov. DI Yogyakarta (Trans Jogja), Pemprov. Jawa Tengah (Trans Jateng), Pemprov. Bali (Trans Sarbagita), Kab. Tabanan (Trans Serasi).