: Presiden Joko Widodo (Jokowi) menolak secara halus disebut sebagai Bapak Pembangunan Desa. Hal ini ditegaskan ketika menghadiri Silaturahmi Nasional Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) Tahun 2022 di Istora Senayan, Jakarta, Selasa (29/3/2022).
"Mengenai Bapak Pembangunan Desa, yang layak itu Bapak-Ibu semuanya, bukan saya. Karena, yang membangun desa itu, Bapak-Ibu semuanya. Yang bekerja keras membangun desa, Bapak-Ibu semuanya. Saya itu bagian policy di atas, sudah itu. Jadi, bapak pembangunannya itu, Bapak-Ibu semuanya," ungkap Presiden dalam tayangan di YouTube Sekretariat Presiden.
Sebelumnya dalam sambutan susulannya, Ketua Apdesi Surta Wijaya menegaskan bahwa sejak Undang-Undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa disahkan sempat muncul keraguan apakah UU ini bisa direalisasikan. Namun, pas Presiden Jokowi terpilih sebagai Presiden ke-7 RI, nyatanya UU ini dapat dijalankan dengan baik dan pembangunan desa-desa di Indonesia dapat dilaksanakan.
Baca Juga: Sidang DEWG Pertama, RI Dorong Optimalisasi Ekonomi Digital Berbasis Data
Oleh sebab itu, hal yang wajar kalau jajaran Apdesi berkehendak mengangkat Presiden Jokowi sebagai Bapak Pembangunan Desa. "Setuju?!" teriak Surta yang dijawab dengan kata 'setuju!' secara serentak oleh para kepala desa.
Kemudian, Surta meminta para kepala desa untuk berdiri sambil mengangkat tangan mereka. Di hadapan Presiden, Surta mewakili teman-teman jajaran Apdesi pun menyatakan, "Terima kasih, Bapak Presiden. Inilah.. bahwa kami desa menyatakan Bapak Presiden selaku Bapak Pembangunan Desa. Allahu Akbar," ucap Surta Wijaya.
Sementara itu Presiden Jokowi dalam sambutannya mengatakan, sampai tahun 2022, pemerintah telah menyalurkan dana desa sebesar Rp468 triliun yang dimanfaatkan untuk berbagai pembangunan di desa. Presiden pun meminta pemerintah desa untuk mengelola, memanfaatkan, serta merealisasikan dana desa sebaik mungkin sehingga dapat memacu pertumbuhan ekonomi di desa dan secara keseluruhan akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional.
Baca Juga: Pemerintah Gandeng Kadin Untuk Bangun Mekanisme Pelayanan Digitalisasi
“Jangan dipikir ini uang kecil, ini uang gede sekali, besar sekali. Dalam sejarah negara ini berdiri, desa diberi anggaran sampai Rp468 triliun itu belum pernah. Oleh sebab itu, hati-hati dalam mengelola, me-manage duit yang sangat besar sekali ini,” ucap Presiden.
Menurut Kepala Negara, kerja keras pemerintah desa dalam pembangunan desa sudah terlihat secara konkret. Dana desa telah dimanfaatkan untuk pembangunan berbagai fasilitas untuk masyarakat, seperti jalan desa, embung, saluran irigasi, jembatan, dan infrastruktur lainnya.
“Tadi sudah disampaikan oleh Pak Mendagri, Pak Tito (Karnavian), jadi jalan desa berapa, jadi embung berapa, jadi irigasi berapa, jadi jembatan berapa semuanya jelas konkret fisik ada. Ini akan menjadi penopang pertumbuhan ekonomi di desa maupun nanti diagregatkan menjadi pertumbuhan ekonomi nasional,” tuturnya.
Lebih jauh Presiden mengingatkan bahwa masih banyak jalan-jalan di desa yang memang perlu dibangun dan diperbaiki. Utamanya, jalan-jalan produksi menuju ke sawah, ke kebun yang tampaknya perlu didahulukan pembangunannya. Sampai saat ini telah terbangun 227 ribu kilometer jalan desa yang dibiayai dari dana desa.
Baca Juga: Sri Mulyani: Kinerja Penerimaan Negara Februari 2022 Capai Rp302,42 Triliun