: Hari Sabtu (30/12/2023), terjadi tindak kekerasan terhadap beberapa relawan Paslon nomor 3 (Ganjar-Mahfud) oleh oknum anggota TNI di Boyolali, Jawa Tengah.
Akibatnya, diberitakan 1 relawan meninggal dunia dan 4 lainnya luka berat. Kapendam IV Diponegoro beralasan bahwa sejumlah anggota TNI merasa terganggu dengan suara knalpot bising (brong) yang dari motor relawan Ganjar-Mahfud sewaktu berkampanye di jalan raya.
Padahal, jalan raya juga dilalui kendaraan besar dan berat (bis, truk, dan lain lain yang juga membisingkan telinga.
Baca Juga: Pilpres 2024, Plt Kepala ANRI Mengingatkan Jajarannya bahwa Netralitas adalah Jiwa Arsiparis Paling Mendasarp
"Kami menilai, tindakan kekerasan oleh oknum anggota TNI merupakan tindakan kesewenang-wenangan hukum (above the law) yang brutal karena penindakan terhadap pelanggaran lalu lintas merupakan tugas kepolisian atau dinas perhubungan, bukan TNI.
Selain itu, korban adalah massa politik yang sedang berkampanye politik, maka seharusnya dianggap sebagai dugaan pelanggaran yang masuk ranah penindakan Bawaslu.
Tindakan main hakim sendiri atau kesewenang-wenangan hukum oleh anggota TNI dari Markas Kompi B Yonif Raider 408/Sbh, Boyolali tentunya tidak dapat dibenarkan dengan alasan apapun dan harus dilakukan penindakan yang tegas secara institusional.
Terlebih saat ini merupakan momentum kampanye politik dan penganiayaan oleh Anggota TNI tersebut dilakukan terhadap salah satu relawan Capres/Cawapres, hal itu tentu dapat menyulut prasangka ketidaknetralan TNI dalam Pemilu.
Baca Juga: Kadiv Propam : Polri Jamin Netralitas Polri Dalam Pemilu 20248
Tidak dapat dipungkiri, Komisi I DPR RI yang telah membentuk Panja netralitas TNI juga tentu memahami kontekstualitas politik.
Terlebih lagi, sebelumnya ramai diberitakan adanya dugaan kuat keterlibatan Anggota TNI dalam pemasangan Alat Peraga Kampanye, dan yang terbaru adalah, Mayor Teddy Widjaja (Ajudan Prabowo, Capres 02) yang ikut dalam barisan Timses Paslon nomor 2 (Prabowo-Gibran) dalam Debat Capres KPU dengan kostum serupa serta menunjukkan simbol-simbol dukungan kampanye Paslon 02. Dan, seketika berubah saat Debat Cawapres KPU padahal Capres 02 juga hadir.
"Kami menyesalkan rendahnya kepekaan dari para pelaku penganiayaan tersebut terhadap konteks masa kampanye politik, dan akibat tindakan mereka seharusnya disadari dapat menciderai netralitas TNI. Seharusnya para anggota TNI tersebut melaporkan dugaan pelanggaran lalu lintas ketertiban kampanye Pemilu dilaporkan ke Bawaslu. Bukan main hakim sendiri.
Baca Juga: Bukti Kemanunggalan TNI Dengan Rakyat, Warga Kunjungi Koramil Jila Untuk Bersilaturahmi
Aksi main hakim sendiri atau kesewenang-wenangan hukum oleh oknum anggota TNI Markas Kompi B Yonif Raider 408/Sbh, Boyolali tidak dapat dibenarkan dengan alasan apapun dan harus dilakukan penindakan tegas terhadap para pelaku di lingkungan peradilan umum. Terlebih ketika penganiayaan Anggota TNI itu dilakukan kepada relawan pendukung paslon yang tentunya dapat mencerminkan ketidak netralan TNI.
Dalam menyikapi perbedaan politik yang ada di masyarakat. Koalisi menilai, Panglima TNI dan KASAD gagal menjaga netralitas TNI dalam Pemilu 2024. Rusaknya netralitas harus diperbaiki dengan proses hukum yang adil dan benar.
Atas dasar hal tersebut, Koalisi mendesak Presiden Joko Widodo dan DPR RI untuk mengevaluasi dan mencopot Panglima TNI dan Kasad yang gagal mengontrol anggota sehingga terjadi penganiayaan berakibat kematian yang berulang dan gagal menjaga citra TNI untuk bersikap netral dalam Pemilu 2024.
Koalisi Masyarakat Sipil Kawal Pemilu Demokratis Imparsial, Perhimpunan Bantuan Hukum dan HAM Indonesia (PBHI), KontraS, YLBHI, Amnesty Internasional Indonesia, WALHI, Perludem, ELSAM, HRWG, Forum for Defacto, SETARA Institute, Migrant Care, IKOHI, Transparency International Indonesia (TII), Indonesian Corruption Watch (ICW), Indonesian Parlementary Center (IPC), Jaringan Gusdurian, Jakatarub, DIAN/Interfidei, Koalisi Perempuan Indonesia (KPI), Indonesian Center for Environmental Law (ICEL), Yayasan Inklusif, Fahmina Institute, Sawit Watch, Centra Initiative, Medialink, Perkumpulan HUMA, Koalisi NGO HAM Aceh, Flower Aceh, Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Pers, Lingkar Madani (LIMA), Desantara.
FORMASI Disabilitas (Forum Pemantau Hak-hak Penyandang Disabilitas), SKPKC Jayapura, AMAN Indonesia, Yayasan Budhi Bhakti Pertiwi, Aliansi untuk Demokrasi Papua (ALDP), Aliansi Masyrakat Adat Nusantara (AMAN), Public Virtue, Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA), Yayasan Tifa, Serikat Inong Aceh, Yayasan Inong Carong, Komisi Kesetaraan Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI) Aceh, Eco Bhinneka Muhammadiyah, FSBPI, Yayasan Cahaya Guru (YCG), Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK).
Narahubung: 1. Gufron Mabruri (Direktur IMPARSIAL)
2. Dimas Bagus Arya (KontraS)
3. Muhammad Isnur (Ketua YLBHI)
4. Julius Ibrani (Ketua PBHI)
5. Daniel Awigra (Direktur HRWG)
6. Usman Hamid (Amnesty International)
7. Al Araf ( Centra Initiative). ***