: Perpindahan guru dari sekolah swasta ke sekolah negeri di Kota Denpasar, Bali, dianggap oleh anggota DPR RI Fraksi Partai Golkar Anak Agung Bagus Adhi Mahendra Putra (Amatra) sebagai permasalahan serius yang harus ditangani pemerintah.
Terlebih, sesuai aduan dari pengurus Badan Musyawarah Pendidikan Swasta (BMPS) Kota Denpasar bersama Asosiasi SMP Swasta Kota Denpasar dan Perkumpulan Sekolah Swasta (Persuada) Kota Denpasar, pemicu dari persoalan ini ada pada perekrutan guru melalui program Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
Dilaporkan, para guru yang mengikuti program PPPK tenaga yang sudah terlatih dan berpengalaman.
Para pemangku kepentingan di bidang pendidikan itu mendatangi anggota Komisi II DPR RI, Anak Agung Bagus Adhi Mahendra Putra (Amatra) yang akrab disapa Gus Adhi di kediamannya di Jero Kawan, Kerobokan, Badung, Bali, Kamis (18/1/2024).
Hadir dalam pertemuan itu, Ketut Budayasa selaku Ketua Asosiasi SMP Swasta Kota Denpasar dan Ketua Perkumpulan Sekolah Swasta (Persuada) Kota Denpasar, Ketua BMPS Kota Denpasar I Made Gede Saskara bersama sejumlah pengurus, salah satu pengurus Asosiasi SMP Swasta Kota Denpasar I Gede Eka Nuryada yang juga Kepala SMP Sapta Andika bersama sejumlah kepala sekolah SMP Swasta di Kota Denpasar.
Mereka menyampaikan beberapa keluhan terkait dengan guru PPPK. Salah satunya terkait soal pihak sekolah swasta yang telah melakukan pelatihan, mendidik, membina atau menyiapkan guru menjadi tenaga yang terampil yang siap pakai.
Namun, hampir semua guru tersebut di ambil lewat program PPPK dan dipindahkan ke sekolah negeri.
“Ini membuat kami di swasta kehilangan atau kelabakan dengan kondisi guru yang jadi defisit atau berkurang. Sedangkan kami juga tetap harus melaksanakan pelayanan pendidikan untuk generasi bangsa,” kata Budayasa kepada media.
Hal ini mengesankan para guru dari sekolah swasta ini seperti dibajak oleh sekolah negeri dan para pihak pengurus sekolah swasta mengibaratkan satu kaki mereka telah diamputasi dan satu kaki lainnya tergantung pelaksanaan PPDB nanti, apakah sekolah swasta bisa tetap mendapatkan siswa dan bertahan ataukah malah akan mati perlahan.
Hal senada disampaikan Eka Nuryada, Pengurus Asosiasi SMP Swasta Kota Denpasar I Gede yang juga Kepala SMP Sapta Andika. Dari keterangannya guru-guru yang berhenti dari sekolah swasta di Denpasar karena lolos PPPK mencapai ratusan orang guru dari sejumlah sekolah.
Dia mengibaratkan guru-guru ini yang sudah susah payah dibina dan dilatih oleh sekolah swasta, setelah mereka jadi,m matang dan berkualitas sebagai guru profesional malah dibajak oleh sekolah negeri melalui tangan pemerintah lewat kebijakan perekrutan guru PPPK.
Menurut Budayasa seharusnya program perekrutan dimulai dari CPNS atau yang baru lulus. Artinya bagaimana pemerintah mencari tenaga guru yang memang benar-benar dari awal.
Eka Nuryada ikut menambahkan, dengan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 47 Tahun 2023 tentang Standar Pengelolaan pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah (Permendikbudristek Nomor 47 Tahun 2023) yang menetapkan jumlah kuota maksimal siswa dalam satu rombongan belajar, masalah jumlah siswa bisa diatasi dengan baik sehingga sekolah-sekolah swasta masih bisa eksis.
”Nah inilah beban kita mengelola sekolah swasta ini semakin berat karena beban kerja dari pemerintah juga di swasta juga diikutkan, sekarang guru kita diambil. Jadi kita benar-benar pusing tujuh keliling,” keluhnya.
Eka Nuryada mengaku telah bertemu dengan Kepala Dinas Pendidikan untuk mencari solusi persoalan tersebut.
Jawaban dari Kadinas akan berusaha untuk mencarikan guru. Namun, tuturnya, sampai saat ini sekolah-sekolah swasta belum menerima guru-guru baru.
Baca Juga: Pemerintah Buka Seleksi Guru PPPK Tahun 2021
Kuncinya Sekolah Swasta Bersinergi Sekolah Negeri
Mendengar keluhan dan aspirasi dari pihak sekolah swasta terkait kondisi guru tersebut, Gus Adhi mengajak semua stakeholder untuk berjuang bersama-sama agar guru-guru yang telah berstatus PPPK ini bisa ditempatkan kembali sebagai perbantuan di sekolah-sekolah swasta.
“Ini penting sekali dan harap diingat bahwa sekolah swasta ini merupakan pionir pejuang awal di tempat-tempat tersebut sebelum sekolah negeri ini ada. Jangan sampai pula sekolah swasta ini habis tatkala berdirinya sekolah-sekolah negeri ini, baik dari penerimaan siswanya dan juga terkait dengan keberadaan guru-gurunya itu sendiri,” beber politisi senior Golkar Bali ini.
Oleh karena itu, sebagai wakil rakyat Gus Adhi akan memperjuangkan bagaimana keberadaan sekolah swasta bisa bersinergi dengan sekolah negeri yang ada.
Di sisi lain, di bidang PPDB ke depan Gus Adhi juga mengajak semua insan pendidikan dan lembaga, khususnya Ombudsman, untuk bersikap terbuka, bersifat saling mengawasi dan memantau sehingga semua kepentingan ini terisi untuk kemajuan bangsa Indonesia dan memajukan dunia pendidikan, serta menghasilkan SDM yang unggul.
Baca Juga: Menteri PANRB: Rekrutmen Guru PPPK Pada 2021
Terkait bagaimana mekanisme jika guru-guru PPPK diperbantukan di sekolah-sekolah swasta, terutama dalam hal penggajian, Gus Adhi yang juga berlatar belakang dari keluarga pendidik dan pejuang ini mengatakan bahwa kebijakan serupa sudah pernah dilakukan.
Artinya, guru-guru swasta yang ikut dan telah lolos dengan status PPPK dalam penugasannya ditempatkan di sekolah-sekolah swasta tempat mereka bernaung sebelumnya dan untuk penggajiannya diperbantukan dari pemerintah, dengan sistem penggajian yang ada saat ini, seperti penitipan perbantuan sekolah negeri yang ada di swasta.
Dengan demikian sekolah swasta memiliki kepastian hukum terkait dengan kepemilikan guru tersebut.
“Jangan sampai sekarang dia jadi pengajar sekolah swasta yang kemudian karena sebagai PPPK lolos. Lalu dia tinggalkan tempat semula yang membesarkan dirinya sendiri. Nah ini harapan saya kita atur regulasinya, semua stakeholder bersama-sama duduk bagaimana kita bersama-sama mementingkan, memajukan pendidikan ini, meningkatkan sumber daya manusia kita dan menyiapkan embrio-embrio pembangunan bangsa yang berkualitas melalui pendidikan tersebut,” papar Gus Adhi.
Legislator Senayan dua periode ini mengaku akan memperjuangkan hal tersebut berdasarkan pada Permendikbud serta melibatkan stakeholder-stakeholder di daerah sehingga ada sinergi antara sekolah swasta dan sekolah negeri.
“Mari kita saling bersinergi karena kata-kata sukses kita adalah kolaborasi. Kolaborasi ini terbangun untuk menghasilkan embrio pembangunan bangsa, sekolah swasta bisa bersinergi dengan sekolah negeri. Itu kira-kira harapan saya,” ungkap salah satu inisiator lahirnya Undang-undang Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali dan mengawal penuh hadirnya payung hukum untuk Provinsi Bali ini hingga diakuinya budaya Subak dan Desa Adat di Undang-Undang Provinsi Bali.
Baca Juga: Lirik Lagu Bagimu Negeri - Lagu Nasional , Padamu Negeri Kami Berjanji, Padamu Negeri Kami Berbakti
Dia bertekad akan menyuarakan aspirasi tersebut di pusat, yang kemudian di daerah untuk bersama-sama bersinergi dengan memperjuangkan keadilan dan kepastian hukum terhadap tenaga-tenaga pendidik yang ada di swasta maupun negeri.
Gus Adhi juga mengungkapkan bahwa saat ini Dinas Pendidikan juga mengalami kekurangan guru.
Adanya kelangkaan guru saat ini, kata dia, juga disebabkan oleh berkurangnya minat masyarakat untuk menjadi seorang guru. Ini merupakan masalah yang saat ini dijumpai di lapangan. Oleh karena itu, disinilah pentingnya semua pihak bersinergi.
“Jadi apa yang kita harus lakukan? ini kajian kita apa? apakah kebanyakan sekolah? ataukah apa? Nah kenapa di dinas menyampaikan kekurangan pengajar? Ini yang harus kita betul-betul kaji lebih dalam sehingga kebutuhan guru di masing-masing sekolah baik negeri maupun swasta terisi dengan baik Karena ini penting sekali. Tanpa pendidikan yang baik, bangsa Indonesia tidak akan pernah maju,” pungkas Gus Adhi yang akan running kembali sebagai caleg DPR RI Dapil Bali pada gelaran Pileg 2024, 14 Februari mendatang. ***