JAKARTA: Srikandi Beringin Idah Syahidah Rusli Habibie menyoroti pola koordinasi antar lembaga dalam penanggulangan, ketika terjadi bencana, yakni koordinasi antara BNPB, BPBD, Kemensos RI, Dinas Sosial di daerah, dan juga Pemerintah Daerah itu sendiri.
Kritisi Legislator Senayan asal Provinsi Gorontalo kepada pemangku kepentingan dilontarkannya saat Kunjungan Spesifik (Kunspek) Komisi VIII DPR RI di Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, pada 21 Januari 2021 lalu.
Idah Syahidah memonitor dan mengecek pola koordinasi antara satuan kerja dalam penanganan penanggulangan bencana di daerah-daerah yang menjadi masukan pembahasan dalam revisi UU Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.
"Jadi kami mengecek daerah-daerah yang kerap terjadi bencana termasuk Kabupaten Cianjur ini. Penting untuk mengetahui pola koordinasi yang dilakukan, juga kendala-kendalanya. Sehingga menjadi masukkan penting bagi kami untuk melakukan revisi UU Penanggulangan Bencana serta menjadi pelajaran bagi penanganan bencana yang juga rawan bencana di Gorontalo, yang kebetulan adalah dapil saya,” ungkap Anggota Panitia Kerja (Panja) UU Penanggulangan Bencana di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (26/1/2021).
Idah menekankan perlunya dalam revisi UU ini dipikirkan bagaimana manajemen logistik dalam penanganan bencana. Sebab, ada banyak kendala saat bencana terjadi. Pertama yang dia cermati adalah lokasi bencana yang cukup jauh dari akses jalan utama, yakni terputusnya jalur akses ke lokasi bencana. Kedua adalah sumber daya manusia dan alat transportasi untuk mengakses titik atau lokasi bencana.
Terkait makanan siap saji, Idah menekankan kepada para petugas dan relawan penanggulangan bencana untuk mengajarkan dan mengedukasi para korban bencana cara mengolah makanan siap saji dengan jelas, efektif, dan tetap bernutrisi baik agar bisa layak dan sehat untuk dimakan.
“Makanan siap saji ini adalah bagian dari inovasi teknologi baru, dimana ada nasi dan lauk pauknya yang dikemas dalam satu paket. Bisa langsung diolah di kotak makanan siap saji itu. Cara mengolahnya harus sesuai petunjuk agar hasilnya bisa dimakan dengan baik. Ini penting bagi para petugas atau relawan bisa mengolahnya dan bisa mengajarkan kepada penerima bantuan sehingga bisa layak sehat untuk dikonsumsi,” tandas Idah yang juga Ibu Gubernur Gorontalo ini.
Idah Syahidah juga mengomentari bencana alam yang terjadi di Sumedang Jawa Barat, Sulawesi Barat dan Kalimantan Selatan.
"Sejak awal Komisi VIII DPR RI telah langsung bergerak mendesak Kemensos terutama Menteri Sosial, BNPB untuk turun langsung melakukan evakuasi dan penanganan korban bencana secara terkoordinasi dan diharapkan terintegrasi satu sama lainnya," jelasnya.
Untuk bencana di Kabupaten Sumedang kata dia, sebagian pimpinan dan anggota Komisi VIII DPR RI telah turun langsung mengecek kondisi terakhir evakuasi korban bencana alam.
“Saya sangat berduka dengan bencana yang terjadi di Sumedang, Sulbar dan Kalsel. Ketika terjadi bencana, yang kami lakukan pertama adalah mendesak BNPB dan Kemensos untuk bergerak langsung dengan jaringan di daerah seperti BNPB dan Dinas Sosial untuk segera melakukan evakuasi korban dan bantuan segera diturunkan. Kami monitor dan kemudian turun untuk melihat langsung penanganan bencana di lapangan. Ini juga kami lakukan untuk Sulbar dan Kalsel sebagai bagian dari fungsi pengawasan dewan,” ucap kader perempuan potensial Beringin ini.***