: Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan, Pemerintah telah memiliki roadmap agar masyarakat sejahtera dan bisa lepas dari kemiskinan ekstrem.
Dalam roadmap itu, Pemerintah menargetkan angka kemiskinan ekstrem bisa mendekati 0 di tahun 2024.
“Pemerintah terus mendorong dan mempertebal perlindungan masyarakat, yaitu perlindungan kepada manusianya dalam bentuk perlindungan sosial dan bansos,” kata Menko Airlangga dalam kunjungannya ke Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, Sabtu (9/4/2022).
Kunjungan Menko Airlangga ke kota Padang dalam rangka menghadiri Pengangkatan dan Pengukuhan Profesor Kehormatan Universitas Negeri Padang Dr Fahmi Idris, SE, MH, dalam Bidang Ilmu Sumber Daya Manusia. Penelitian Prof Fahmi sendiri terkait dengan perkembangan humanistik manajemen model dalam organisasi bisnis untuk meraih kesuksesan dengan memanusiakan manusia.
Turut hadir pada kesempatan tersebut yakni Anggota DPR RI, Gubernur Sumatera Barat, Rektor beserta jajaran civitas akademika Universitas Negeri Padang.
"Memang tujuan utama dari berbagai program Pemerintah adalah memanusiakan manusia, yang terkait dengan martabat, harga diri, dan juga kebanggan sebagai seorang manusia. Oleh karena itu, program yang disampaikan Prof Fahmi ini sangat relevan, karena saat ini kita menghadapi perubahan yang luar biasa,” kata Menko Airlangga.
Baca Juga: Industri Pengolahan Susu Bertransformasi Ke Digital, Topang Kinerja Sektor Mamin
Ketua Umum Partai Golkar itu menegaskan, pembangunan berbasis kemanusiaan secara nyata telah dijalankan Pemerintah dalam setiap upaya pengambilan kebijakan publik. Dalam upaya penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional, Pemerintah terus menggunakan strategi yang mengutamakan keseimbangan antara kehidupan dan penghidupan yang tercermin melalui kebijakan “gas dan rem”.
Menko Airlangga menjelaskan bahwa esensi dalam penanganan pandemi Covid-19 adalah manusia itu sendiri.
“Dua hal yaitu kehidupan dan penghidupan manusia inilah yang diseimbangkan Pemerintah, dan tentu pendekatannya adalah humanistik, yaitu bagaimana nilai-nilai kemanusiaan itu menjadi tertinggi di dalam kebijakan publik,” tambah Menko Airlangga.
Terkait dengan tantangan global akibat kondisi geopolitik Rusia dan Ukraina, Pemerintah telah mengantisipasi dampak dari kenaikan harga komoditas global terutama komoditas pangan dan energi melalui kebijakan yang berpihak kepada masyarakat dengan mempertebal bantuan sosial.
Pada kesempatan tersebut, Menko Airlangga menjelaskan bahwa Pemerintah juga telah memiliki Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) yang diharapkan bisa membantu pendanaan yang produktif bagi dunia pendidikan. Selain itu, dengan berkolaborasi dengan pihak swasta, Pemerintah juga menyediakan insentif fiskal berupa Super Deduction Tax hingga 300% untuk kegiatan penelitian dan pengembangan.