: Presiden Joko Widodo berharap bahwa infrastruktur yang massif dan merata dapat menjadi modal Indonesia agar bisa bebas dari kategori Negara berpendapatan menengah.
Selain itu, sektor konstruksi juga diharapkan dapat memberikan multiplier effect kepada pertumbuhan ekonomi maupun lapangan pekerjaan.
Hal itu disampaikan Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto dalam Opening Ceremony Konstruksi Indonesia 2023 yang diselenggarakan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) di Jiexpo Kemayoran, Rabu (1/11/2023).
Baca Juga: Konser Selama 3 Jam, KLA Project Semakin Berkualitas, Semakin Bercahaya
Airlangga memaparkan, lapangan usaha konstruksi pada triwulan kedua 2023 mampu tumbuh mencapai 5,23% (yoy) dan berkontribusi 9,43% bagi PDB serta menjadi salah satu penopang utama PDB.
Dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2024 telah ditetapkan anggaran infrastruktur sebesar Rp422,7 triliun yang diarahkan mendorong percepatan dan pemerataan pembangunan.
Pun demikian, pembangunan infrastruktur dalam pelaksanaannya harus berkelanjutan dengan memperhatikan daya dukung sumber daya alam (SDA), kerentanan bencana, dan kesejahteraan masyarakat di sekitarnya.
“Pembangunan infrastruktur berkelanjutan dapat diwujudkan tidak hanya dengan penerapan berbagai teknologi ramah lingkungan, namun juga dengan efisiensi penggunaan sumber daya, penciptaan inovasi, dan pelibatan masyarakat setempat dalam berbagai proses konstruksi. Kondisi tersebut menuntut adanya transformasi proses konstruksi tradisional menjadi proses modern dengan sentuhan teknologi digital pada setiap bagian proses konstruksi,” ujar Airlangga.
Baca Juga: Sidang Kasus Gagal Ginjal Akut, Dirut PT AFI Farma Dituntut 9 Tahun Penjara Denda Rp1M
Airlangga menyebut, apabila dibandingkan dengan sektor perbankan maupun sektor lainnya, sektor konstruksi merupakan salah satu sektor yang belum banyak mengadopsi teknologi digital. Industri konstruksi dalam sepuluh tahun terakhir masih sangat bergantung pada model bisnis yang lama atau berusia puluhan tahun.
“Dengan begitu kita harus mulai mengadopsi dan membiasakan digitalisasi pada perencanaan, pengelolaan, dan pelaksanaan, serta pengambilan keputusan yang lebih berbasis data,” ujarnya.
Untuk mewujudkan pembangunan infrastruktur berkelanjutan berbasis transformasi digital, terdapat beberapa prasyarat yang harus dipenuhi, di antaranya yakni pola pikir kolaboratif, visi dan misi kepemimpinan dalam bidang digital, kebijakan yang mudah diimplementasikan, serta sumber daya manusia (SDM) andal.
Indonesia sendiri memiliki jumlah SDM yang besar dan sedang masuk dalam periode bonus demografi. Kesempatan yang hanya datang sekali dalam peradaban sebuah bangsa ini harus dimanfaatkan sebaik mungkin dengan menyiapkan generasi muda yang memiliki keahlian tinggi agar bisa memenuhi kebutuhan di sektor konstruksi yang berbasis digital dan berkelanjutan. “Indonesia terus membangun dengan menyiapkan standar tinggi,” tegas Menko Airlangga.
Upaya yang dilakukan pemerintah ini tentunya mendapat dukungan penuh dari para pelaku usaha di sektor konstruksi. Dari sektor industri baja ringan, Vice Presiden PT Tatalogam Lestari (Tatalogam Group), Stephanus Koeswandi menilai, ada dua hal yang harus menjadi catatan penting dalam menerapkan konsep pembangunan berkelanjutan. Yang pertama berkelanjutan dalam hal kelestarian lingkungan, dan yang kedua adalah berkelanjutan secara ekonomi. Kedua catatan penting ini menurutnya harus berjalan beriringan.