: Dampak kenaikan harga BBM akan muncul orang miskin baru. Sebab, sebelum harga BBM naik, sudah banyak orang berada di ambang batas miskin.
Mereka yang berada diambang batas miskin inilah yang paling menderita dari kenaikan harga BBM. Sebab mereka belum tersentuh subsidi baik berupa BLT, Kartu Sehat, Kartu Indonesia Pintar dan lain-lain.
Suara mereka yang menderita akibat harga BBM naik dan belum tersentuh subsidi ini tak mungkin didengar kekuasaan. Sebab suara penguasa dan pendukungnya lebih lantang ketimbang jeritan mereka.
Baca Juga: Gubernur BI Ingatkan Dampak Rembetan Penyesuaian Harga BBM Subsidi Yang Perlu Dijaga
Baca Juga: WALI Luncurkan Single Kamu Bohong, Banyak yang Kaitkan dengan Ferdy Sambo
Pada akhirnya suara mereka yang menderita akibat harga BBM naik dan belum tersentuh subsidi hanya bisa terwakili oleh suara oposisi yang diera pemerintahan Jokowi kerap diteriaki radikal. Seperti dari Fraksi PKS DPR RI.
Fraksi PKS kecewa atas keputusan pemerintah menaikkan harga BBM Pertalite dan Pertamax. PKS menyebut pemerintah tak mempertimbangkan masukan dari masyarakat agar harga BBM tak dinaikkan.
"Kami kecewa dengan keputusan tersebut. Pemerintah tidak mendengar masukan dari masyarakat, dan tetap bergeming dengan sikapnya," kata Wakil Ketua Fraksi PKS DPR RI Mulyanto kepada wartawan, Sabtu (3/9/2022).
Mulyanto menilai masyarakat kurang mampu akan menderita dengan kenaikan harga BBM bersubsidi ini.
"Perkiraan saya harga-harga, khususnya pangan, akan bergerak naik beserta multiplier effect-nya," ujarnya.
Terkait bantuan sosial (bansos) yang disiapkan pemerintah setelah menaikkan harga BBM, Mulyanto memberikan beberapa catatan. Mulyanto menilai, meski pemerintah memberikan bantuan sosial, akan tetap muncul orang miskin baru akibat kenaikan harga BBM.
"BLT yang diberikan tersebut untuk the bottom of pyramid (orang miskin terbawah). Sementara dengan bergesernya garis kemiskinan karena kenaikan harga BBM bersubsidi, maka akan muncul orang miskin baru yang sebelumnya ada di garis kemiskinan," ucapnya.
"Belum lagi terkait akurasi data DTKS yang dipertanyakan BPK, bahkan KPK. Termasuk kasus bocornya dana BLT karena fraud," imbuhnya.***