: Kementerian Perhubungan cq Direktorat Jenderal Perhubungan Laut menggelar rapat koordinasi Penyelenggaraan Angkutan Laut Natal 2022 dan Tahun Baru 2023. Tujuannya untuk semakin memperkuat koordinasi antarpetugas, instansi terkait, penyedia jasa dan asosiasi yang terlibat langsung dalam penyelenggaraan angkutan laut.
Direktur Jenderal Perhubungan Laut, Arif Toha menjelaskan selain menjamin keselamatan penumpang, pengawasan juga dilaksanakan dalam rangka pencegahan penularan wabah Covid-19 guna menghindari lonjakan kasus.
"Kita harus berupaya menjamin keselamatan dan kesehatan penumpang, awak kapal, dan petugas pelabuhan, dengan tetap menerapkan protokol kesehatan dalam rangka mengurangi risiko penyebaran Covid-19," ujar Dirjen Arif, Jakarta, Selasa (6/12/2022).
Maksud dari penyelenggaraan rapat koordinasi angkutan laut Natal 2022 dan Tahun Baru 2023 adalah terlaksananya pemantauan dan pengendalian transportasi laut selama penyelenggaraan angkutan laut Natal 2022 dan Tahun Baru 2023. Serta menyamakan pandangan dan persepsi instansi kementerian/lembaga pemerintah, UPT Ditjen Perhubungan Laut, Badan Usaha Pelabuhan dan Perusahaan Angkutan Laut dalam Penyelenggaraan Angkutan Nataru tersebut.
Baca Juga: Kolaborasi Stakeholder jadi Kunci Kesuksesan Layanan Angkutan Nataru
Dirjen Arif mengungkapkan, ada tujuh langkah penting yang dilaksanakan Ditjen Hubla guna menjaga keselamatan dan kelancaran angkutan Nataru. Pertama, untuk memastikan seluruh armada kapal dalam keadaan laiklaut, Dirjen Arif mengungkapkan telah memberikan instruksi kepada para Kepala Kantor Kesyahbandaran, Kepala KSOP Khusus Batam, Kepala KSOP Kelas I s/d IV dan Kepala UPP Kelas I s/d III untuk melaksanakan uji kelaiklautan kapal terhadap seluruh kapal yang berada/beroperasi di wilayah kerjanya.
Langkah kedua, Ditjen Hubla akan membentuk posko pelayanan angkutan laut Natal 2022 dan Tahun Baru 2023 sesuai Instruksi Dirjen No: IR-DJPL 4 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Angkutan Laut Natal dan Tahun Baru 2023 pada masing-masing wilayah kerja dengan melibatkan instansi vertikal serta stakeholder terkait di pelabuhan serta melaporkan perkembangannya setiap hari ke Posko Kantor Pusat Ditjen Hubla.
"Juga menyediakan alat pemeriksaan kesehatan, melakukan monitor penerapan protokol kesehatan, memastikan seluruh petugas dalam keadaan sehat dan membuat contingency plan jika terjadi hal-hal darurat yang membutuhkan kesiapsiagaan," ujar Dirjen Arif.
Baca Juga: Penumpang Kelas Ekonomi Dominasi Angkutan Nataru 2019/2020
Ketiga, memastikan seluruh penumpang, petugas, baik di pelabuhan maupun di kapal menerapkan protokol Kesehatan. Selain itu, memastikan telah dilakukan pengecekan suhu tubuh kepada seluruh penumpang dan petugas baik di pelabuhan maupun di kapal.
Keempat, memastikan bahwa seluruh fasilitas di pelabuhan maupun di kapal telah dibersihkan dan dilakukan disinfektan secara berkala oleh instansi atau operator yang bertanggung jawab.
Kelima, meningkatkan pengawasan terhadap keselamatan dan keamanan pelayaran serta berkoordinasi dengan instansi dan stakeholder terkait. Termasuk dengan BMKG setempat untuk menyebarluaskan prakiraan cuaca dari BMKG kepada masyarakat maritim untuk mewaspadai terjadinya cuaca buruk.