: Kendati ada kekhawatiran bakal diterjunkan demo simpatisan Lukas Enembe untuk halangi penyidikan, penyidik KPK tetap melakukan upaya penuntasan kasus dugaan korupsi dan TPPU yang menjerat Gubernur Papua tersebut. Untuk itu, penyidik KPK akan menginformasikan jadwal pemanggilan Lukas.
Jubir KPK Ali Fikri menyebut pihaknya terus melakukan penyidikan untuk kasus dugaan korupsi yang menjerat Gubernur Papua Lukas Enembe. Dalam rangka itu, diimbau simpatisan Enembe agar tidak demo, dan berdiam diri saja di rumah.
KPK berharap para pihak yang dipanggil penyidik, baik itu sebagai saksi maupun tersangka untuk kooperatif hadir memenuhi panggilan tim penyidik dan dapat menyampaikan apa yang diketahuinya di hadapan tim penyidik," harap Ali Fikri, Selasa (20/9/2022).
Ali Fikri tidak memerinci jadwal pasti pemanggilan dan pemeriksaan Lukas. Hanya saja pihaknya menginginkan Lukas memenuhi panggilan penyidik agar perkaranya tuntas secepatnya.
"Penyidik KPK berharap tersangka dapat kooperatif memenuhi panggilan tim penyidik, sehingga penanganan perkara dapat berlangsung sebagaimana mestinya," kata Ali.
Baca Juga: Mahfud MD: Lukas Enembe Diduga Korupsi dan Terlibat Pencucian Uang
Lukas Enembe tadinya mau diperiksa di Mako Brimob Polda Papua, Senin (12/9) lalu. Namun simpatisannya mendatangi markas Brimob tersebut menuntut KPK menghentikan sementara proses pemeriksaan.
Menanggapi pendapat yang menyebutkan bahwa KPK tahunya hanya menindak dan menangkap, Ali tidak setuju dengan alas an pihaknya juta telah melakukan giat pencegahan serta menyampaikan pendidikan antikorupsi kepada warga Papua.
Sampai saat ini ada tiga kepala daerah di Papua yang ditetapkan KPK sebagai tersangka kasus dugaan korupsi. Mereka yakni Bupati Mamberamo Tengah Ricky Ham Pagawak, Bupati Mimika Eltinus Omaleng, dan Gubernur Papua Lukas Enembe.
“Itu artinya KPK tidak hanya melakukan upaya penindakan. KPK juga melakukan upaya-upaya pencegahan dan pendidikan bagi warga Papua,” kata Ali Fikri. Disebutkan pada tahun ini KPK terlibat dalam penertiban aset PLN demi mewujudkan Program KPK Terang. KPK juga hadir memberikan pendidikan serta pemahaman ke kalangan pelaku usaha di Papua supaya menjalankan prinsip bisnis yang jujur dan berintegritas.
Keberadaan KPK di Papua juga diwujudkan melalui kegiatan koordinasi serta supervisi dalam rangka mitigasi risiko korupsi pada pengelolaan dana pariwisata. Tidak itu saja, KPK juga sudah menjalankan bimbingan teknis (bimtek) terhadap para dosen serta civitas lainnya dalam rangka giat pendidikan antikorupsi melalui pelaksanaan program Penyuluh Antikorupsi.
Baca Juga: KPK Tetapkan Gubernur Lukas Enembe Tersangka Korupsi
“Melalui serangkaian strategi pendidikan, pencegahan, maupun penindakan, KPK bermaksud memajukan Papua demi mewujudkan masyarakat yang adil, makmur, sejahtera, dan bersih dari korupsi. Untuk itu, KPK membutuhkan dukungan dari masyarakat Papua,” tutur Ali.
"KPK berupaya mencegah korupsi dengan pendidikan, bagaimana membangun budaya antikorupsi di masyarakat. Kemudian dengan pencegahan, bagaimana membangun sistem agar seluruh sistem di Indonesia ini tidak ada celah korupsi. Yang terakhir, dengan upaya penindakan, tentu harus kita jalankan agar memberikan efek jera bagi para pelakunya," kata Ali.
KPK melihat bahwa saat ini justru pelaku korupsi melibatkan anak atau bahkan istri untuk turut membantu tindakan korupsi mereka. Oleh sebab itu, KPK terus berupaya melakukan pencegahan serta pendidikan agar masyarakat tertanam nilai antikorupsi.***