: Kejahatan diperbatasan negara menjadi prioritas penanganan, yakni lintas orang, lintas barang, dan banyak hal yang menyangkut kejahatan transnasional dengan negara sahabat.
Karenanya diperlukan koordinasi yang mantap Kepala Kepolisian di negara sahabat dengan Kapolres wilayah perbatasan negara dan instansi terkait.
Hal ini sejalan dengan visi dan misi Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo yang sangat konsen memelihara kamtibmas dalam negeri dalam rangka menjaga negeri dari kejahatan transnasional.
Baca Juga: Kepercayaan Publik Turun, Kapolri Minta Segera Dikembalikan
"Pada prinsipnya dalam rangka menjaga negara kita dari kejahatan transnasional terkait masalah transnasional di perbatasan, mengenai lintas orang, lintas barang, dan lainnya, Polri berkewajiban untuk mengoptimalkan keamanan. Perbatasan diolah oleh badan nasional pengolah perbatasan dan tugas kami di Polri adalah mengoptimalkan dukungan kepada Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) dalam rangka mengolah perbatasan dalam permasalahan transnasional,” kata Kepala Divhubinter Polri Brigjen Pol Krishna Murti di Serpong, Tangsel Rabu (26/10/2022), disela-sela
Focus Group Discussion (FGD) dan rakor tentang transnational crime di perbatasn dengan negara sahabat.
Krishna mengatakan rakor ini membahas tentang bagaimana mengoptimalkan peran Polri dalam pencegahan transnational crime.
“Rakor anggota Polri dengan para atase Polri negara tetangga ini membahas tentang apa yang perlu dibangun di perbatasan terkait masalah transnational crime sehingga masalah cepat teratasi dan tidak mencapai pusat, karena diberikan akses, kewenangan yang dikelola oleh Polda masing-masing. Jadi tugas kami adalah mendukung Polda yang memiliki Polres Perbatasan,” ungkapnya.
Baca Juga: Kapolri: Kapolda yang Tak Mampu Kembalikan Kepercayaan Publik Akan di Evaluasi
FGD ini diikuti oleh 62 kapolres pada wilayah perbatasan di Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi Utara, Bali, NTB, NTT serta Papua. Selain itu, atase dan staf teknis Polri pada negara Malaysia, Singapura, Filipina, Thailand dan Timor Leste juga dilibatkan dalam kegiatan bersama calon atase dan staf teknis yang akan menggantikan estafet kinerja di Malaysia, Filipina, Turki dan Jerman.
FGD diawali dengan diskusi internal dalam 4 kelompok yang membahas tema-tema terkini untuk kemudian dilanjutkan dengan diskusi skala besar dalam seminar bersama narasumber yang capable dari BNPP, Bea dan Cukai, Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI), Badan Narkotika Nasional (BNN, Imigrasi dan dari internal untuk peningkatan kompetensi personel dari sumber daya manusia (SDM) Polri.
Hasil FGD akan dituangkan dalam produk buku saku perbatasan sebagai bekal ilmu dan pengetahuan bagi personel yang bertugas di wilayah perbatasan Indonesia.
Rakor lintas batas negara tentang transnational crime dibuka Kadivhubinter Polri Brigjen Pol Krishna Murti juga mengundang mitra Polri dari negara sahabat dari Malaysia, Singapura, Filipina, Thailand, Timor Leste dan Papua Nugini sehingga dapat berdiskusi serta berkoordinasi langsung tentang tren kejahatan lintas negara yang update terjadi antar negara sahabat serta berupaya untuk merumuskan solusi-solusi yang dapat adaptif dan implementatif antarnegara.***