BLT BBM ini sebetulnya merupakan, penguatan bantalan sosial dalam situasi, agar masyarakat bisa beradaptasi dengan perubahan-perubahan yang terjadi.
Semua itu disampaikan Sekretaris Jenderal Kementerian Sosial (Sekjen Kemensos) Harry Hikmat, saat menjadi narasumber dalam dialog tentang BLT BBM bersama CNBC di Jakarta, Selasa (6/9/2022).
Seperti diketahui Kementerian Sosial (Kemensos) menyalurkan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Bahan Bakar Minyak (BBM) sebagai penguat bantalan soial, mengantisipasi kenaikan harga komoditas, yang bisa mempengaruhi daya beli dari masyarakat kurang mampu.
Sekjen Harry menjabarkan penyataan dari Kementerian Keuangan yang menyebut, BLT BBM bisa menekan angka kemiskinan hingga 0,3 persen.
“Jadi, pola pikirnya, kalau perhitungan Kemenkeu dari bantalan bansos itu bisa mengurangi kemiskinan sampai 1 persen. Kalau BLT BBM ya mungkin hanya terbatas hitungannya, tapi kalau digabung dengan BLT yang lain. Sudah tentu ini akan mempengaruhi dan paling tidak menjaga _rate_ kemiskinan tidak sampai meningkat kembali,” papar dia.
Saat ini, ujarnya, Kementerian Sosial bersama sejumlah kementerian lain telah bersepakat. Untuk tidak hanya mengandalkan skema bansos.
Namun, juga upaya edukasi kepada masyarakat penerimanya. Sehingga, masyarakat dapat menggunakan bansos ke arah yang lebih produktif.
“Ini yang patut kita perhitungkan. Kami (Kemensos) dan kementerian lain sepakat, untuk tidak mengandalkan skema bansos. Tapi harus diupayakan ada edukasi kepada masyarakat. Bahwa, uang yang diterima itu bukan untuk kebutuhan konsumtif belaka, tapi bisa digunakan untuk tambahan modal usaha,” terangnya.
Jadi, lanjutnya, usaha ekonomi produktif itu bisa menggunakan uang bansos, yang mereka terima dalam bentuk tunai. Sehingga, tidak ada masalah penggunaannya itu bisa digunakan untuk pemberdayaan sosial dan pemberdayaan ekonomi.
“Ini yang perlu juga dipahami oleh masyarakat luas. Agar bansos yang mereka terima tidak menimbulkan efek ketergantungan dari masyarakat,” Ujarnya.
Sekjen Harry mengatakan, sejumlah skema perlindungan sosial, dalam situasi saat ini, bukan bersumber dari BLT BBM saja. Tapi, dia minta untuk dilihat juga hubungannya dengan bantalan sosial atau skema perlindungan sosial dari Program Sembako dan PKH.
“Itung-itungannya jangan hanya BLT BBM ya, karena secara bersamaan, sembako juga disalurkan Rp200 ribu per bulan. Kalau BLT BBM Rp300 ribu untuk September, nanti Rp300 ribu lagi untuk Desember. Tapi, Sembako ‘kan September ini sudah cair juga, nanti Oktober Rp200 ribu, terus November Rp200 ribu diberikan kepada KPM. Belum lagi, PKH,” ungkap Sekjen Harry.
Penyaluran BLT BBM telah dimulai per 1 September 2022 lalu yang ditandai dengan penyerahan BLT BBM oleh Presiden Joko Widodo, secara simbolis kepada 100 KPM Bansos Kartu Sembako dan PKH di Kabupaten Jayapura, Sentani, pekan lalu.
BLT BBM ini ditargetkan pemerintah untuk 20,65 juta KPM. Adapun, penyaluran BLT BBM dilakukan melalui PT. Pos Indonesia selama empat bulan. Yaitu September hingga Desember 2022 dengan besaran Rp150 ribu.
Namun, mekanisme penyaluran dibagi ke dalam dua tahap, yakni tahap pertama Rp300 ribu pada September dan tahap kedua Rp300 ribu pada Desember. Sehingga, total bantuan yang diterima setiap KPM sebesar Rp600 ribu.***