:Tokoh masyarakat Jakarta yang berdomisili di kawasan Pluit, Dr. Eddie Kusuma meminta Wali Kota Jakarta Utara Ali Maulana Hakim dan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) DKI Jakarta tidak gegabah membongkar bangunan ruko di kawasan niaga pluit yang dituduh melanggar Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan membangun bangunan di badan jalan. Kasus tersebut viral belakangan ini.
Eddie yang juga ketua Forum Warga Pluit (FWP) itu mengingatkan tentang adanya berita-berita viral akhir-akhir ini yang dilontarkan oleh Ketua RT Riang Prasetya atau Paul sangat tidak beralasan.
"Saya yang bermukim di kawasan ini selama 40 tahun tidak pernah melihat badan jalan yang lebarnya 18 meter. Saya juga heran seorang ketua RT berani mengatakan kalau pemerintah tidak membongkar bangunan tersebut, maka ia selaku ketua RT akan membongkar sendiri," ujar Eddie Kusuma kepada wartawan, di Jakarta, Rabu (24/5/2023).
Baca Juga: Pembongkaran Bangunan Jalan Dago 166, Dinilai Langgar Perda Cagar Budaya
Menurut Eddie, pernyataan dinilai arogan ini tidak serta merta menjadi dasar alasan untuk membongkar di kawasan niaga atau pasar muara karang.
"Segera bentuk tim independen," ucap Eddie menyarankan.
Lebih lanjut mantan caleg DPR RI Dapil DKI Jakarta III itu menyatakan, tim independen tersebut sangat penting untuk mengkaji kasus tersebut secara obyektif.
Baca Juga: Tergerus Air, Badan Jalan Di Kawasan GDC-Depok Amblas
"Biar tim independen mengkaji secara seksama kebenaran masalah ini," tuturnya.
Hal itu, lanjutnya, dikarenakan, semua fakta, data, pasti ada di pemkot. "Dan, ada pada PT. Jawa Building. Apalagi, Kawasan Pluit, sejak didirikan berada di bawah naungan dan monitoring, pengawasan Badan Pengelolaan Lingkungan Pluit yang sekarang bernama PT Jakpro," ucapnya.
Eddie menegaskan, pembongkoran ini membawa dampak buruk terhadap program pemulihan ekonomi Jokowi dalam membangkitkan kembali setelah pandemi Covid-19.
"Jangan sampai program pemulihan ekonomi pasca pandemi Covid-19 tidak ada hasilnya jika bangunan ruko kawasan niaga tersebut dibongkar," tuturnya.
Forum Warga Pluit sendiri, katanya, adalah sebuah organisasi kemasyarakatan yang ada di Kawasan Pluit.
"Forum ini berfungsi sebagai penampung aspirasi masyarakat dan hubungan sosialisasi pemerintah dengan masyarakat," katanya.
Ia pun heran dengan pemberitaan selama ini yang tidak berimbang.
Baca Juga: Bangunan di Bantaran Sungai, BPN Sebut Tanggungjawab Pemda dan BBWS
"Saya merasa heran akhir-akhir ini beberapa media mainstream memberitakan ini hanya dengan single side (satu sisi), bukan cover both side (berimbang). Hal ini melanggar Kode Etik Jurnalistik, UU Pers tahun 1999 dan berpotensi penyebaran berita hoaks yang melanggar UU ITE," ucap Eddie Kusuma.
Karena itu, Eddie yang juga praktisi hukum dan Advokat senior itu menyayangkan kejadian dan pemberitan yang tidak seimbang ini dan terkesan bergulir liar. "Media harus obyektif dan berimbang," katanya.***