: Menko Polhukam Mahfud MD mengatakan bahwa kasus tewasnya Brigadir Nofriansyah Yoshua Hutabarat atau Brigadir J bukan kriminal biasa. Maka pengungkapan dan penuntasan baku tembak yang melibatkan dua ajudan Kadiv Propam nonaktif Irjen Pol Ferdy Sambo itu butuh kesabaran.
"Saya katakan, kasus ini tidak sama dengan kriminal biasa, harus bersabar karena ada psiko hierarkial, ada juga psiko politisnya, kendati sesungguhnya secara teknis penyidikan itu sebenarnya gampang," ujar Mahfud MD di Kantor Kemenkopolhukam, Jakarta, Rabu (3/8/2022).
“Kita semua harus sabar tetapi. Ada juga kemajuan-kemajuan yang bagus," kata mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) itu. Kemajuan dimasud berupa tindak tegas Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo yakni pembentukan tim khusus, penonaktifan Kadiv Propam, hingga otopsi ulang. Dengan tindakan Kapolri, katanya, masyarakat tinggal mengawal dan menunggu karena Kapolri sudah melakukan langkah-langkah terbuka. "Tinggal nanti pada akhirnya kita kawal semua," tuturnya.
Baca Juga: Kasus Tewasnya Brigadir J, Tim Khusus Polri dan Kabareskrim Turun Langsung di TKP
Mahfud MD juga mengaku telah memegang catatan dari berbagai pihak seperti intelijen, Kompolnas, purnawirawan polisi hingga Komnas HAM. "Saya punya catatan lengkap, dari keluarga ada, dari intelijen ada, dari purnawirawan polisi ada, dari Kompolnas ada, dari Komnas HAM ada, dari LPSK ada, dari sumber-sumber perorangan di Densus di BNPT," ujarnya. Namun diisyaratkan bahwa dirinya tidak ikut campur dalam proses penyelidikan yang sedang berlangsung di Kepolisian. Posisinya sebagai pembantu dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengawal dari sisi pelaksanaan kebijakan negara semata. "Arahan Presiden itu cukup sudah, utuk benar, untuk dibuka dan untuk penyidikan, Menkopolhukam tidak masuk ke proyustisia. Tapi mengawal pelaksanaannya dari sudut pelaksanaan kebijakan negara," jelasnya.
Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik mengaku pula selalu melaporkan pemeriksaan kasus kematian Brigadir J kepada Presiden Jokowi sebagai koordinasi yang sepatutnya dilakukan karena dalam beberapa kesempatan Jokowi selalu mengingatkan tentang transparansi dalam pengungkapan kasus tersebut. “Saya katakan nggak usah berdebat metode. Ngapain memperdebatkan metode? Masing-masing pihak punya metode sendiri. Timsus punya metode, penyidik bisa punya metode, nanti kita kroscek masing-masing punya metode sendiri," katanya di Kantor Komnas HAM, Rabu (3/8/2022).
Lagi pula, katanya, mereka punya kerja sama. “Saya bisa ketemu sama timsus sama penyidik, semua itu koordinasinya ke Istana. Jelas apa arahan Bapak Presiden," tuturnya.
Baca Juga: Menkopolhukam Persilakan Dibuka Hasil Otopsi Jenazah Brigadir J ke Publik
Taufan menerangkan setiap hasil pemeriksaan dan pengumpulan barang bukti hingga tahapan lainnya selalu disampaikan kepada ke Istana. Dia menjelaskan tujuan dari follow up tersebut sebagai komitmen agar kasus yang ditangani dapat dilakukan secara transparan. "Saya ketemu dengan Pak Mahfud, koordinasi dengan beliau. Kalau ada apa-apa di sini saya akan bilang ke Pak Mahfud. Sesuai arahan presiden harus dibuka seterang-terangnya," ujarnya.
Komnas HAM sebagai lembaga independen selalu membantu dari sisi fungsi pengawasan dan penyelidikan sebagaimana diatur perundang-undangan. "Menilai apakah barang bukti ini seperti yang disimpulkan penyidik itu sudah benar atau tidak, kalau tidak yang bisa memberikan arahan kepada penyidik. Ke Kapolri atau ke atasan Kapolri Pak Presiden. Kami melihat ada yang simpang-siur kami lapor Presiden melalui Pak Menkopolhukam," katanya.
Wakil Ketua Komisi III DPR RI dari Fraksi Partai NasDem Ahmad Sahroni sependapat dengan Menkopolhukam. Dia meminta masyarakat maupun pihak-pihak terkait bersabar dan menghormati prosesnya. "Penyelidikan sudah berjalan dan akan terus di-update perkembangannya. Saya yakin Kapolri akan menyelesaikan kasus ini dengan transparan. Jadi apa pun hasil penyelidikan dari tim khusus, saya meminta semua pihak bersabar dan menerima dengan lapang dada," ujar Sahroni, Rabu (3/8/2022). Dia meyakini polisi akan menjalankan seluruh proses pemeriksaan dengan transparan, jujur, dan berada dalam koridor hukum.. Sejauh ini, dia menilai, pihak-pihak yang menangani kasus ini telah bekerja secara independen.
Baca Juga: Hasil Autopsi Ulang Mayat Brigadir J Mengerikan, Kepala Bolong Tembus ke Hidung
"Saya juga meminta agar para pihak ikuti saja prosesnya yang sudah sesuai dengan aturan yang berlaku. Karena saya yakin polisi pun menangani kasus ini dengan penuh profesionalitas. Sejauh ini juga mereka telah bekerja secara independen, terbuka, tanpa tekanan dan tidak bisa diintervensi oleh siapa pun," katanya.
Sahroni mengajak masyarakat menunggu hasil penyelidikan dan menghindari berbagai spekulasi yang belum tentu benar. “Kita tunggu saja keterangan resmi dari Pak Kapolri, yang juga sudah berkomitmen untuk menyampaikan hasil dari penyelidikan tim khusus," harap Sahroni kemudian meminta semua jajaran di Polri, dari atas ke bawah, harus memiliki sifat kesatria dan berjiwa besar dalam menghadapi hal-hal seperti ini. ***