Oleh: Dr Edy Purwo Saputro, SE, MSi
: Pesta demokrasi yaitu pilpres menuju hari H dan faktanya kasak-kusuk
siapa cawapres yang menjadi duet dalam pilpres justru semakin memicu dampak sistemik. Paling tidak hal ini terlihat dari kasus dugaan “pengkhiatan” yang terjadi akhir Agustus atau di awal September ini. Imbasnya adalah terjadinya perubahan pola koalisi dan bukannya tidak mungkin juga berpengaruh terhadap gerakan arus bawah.
: Pesta demokrasi yaitu pilpres menuju hari H dan faktanya kasak-kusuk
siapa cawapres yang menjadi duet dalam pilpres justru semakin memicu dampak sistemik. Paling tidak hal ini terlihat dari kasus dugaan “pengkhiatan” yang terjadi akhir Agustus atau di awal September ini. Imbasnya adalah terjadinya perubahan pola koalisi dan bukannya tidak mungkin juga berpengaruh terhadap gerakan arus bawah.
Oleh karena itu, “september ceria” yang seharusnya terjadi deklarasi dari salah satu
pasangan capres dan cawapres akhirnya justru muncul pernyataan terjadinya “pengkhianatan”. Terkait ini, dinamika di dunia politik memang diakui ada tetapi dampak sistemiknya harus diantisipasi agar ke bawah tidak memicu gejolak sosial. Padahal, gejolak ini tentan terhadap iklim sospol.
Kerawanan iklim sospol pasti akan berdampak terhadap sektor ketenagakerjaan, selain industrialisasi yang juga terpengaruh. Padahal, ancaman dari situasi ini adalah tahapan keberlanjutan operasional dan produksi. Artinya, jika semakin sensitif maka bisa rawan terhadap gelombang PHK, sementara di sisi lain hal ini juga berdampak terhadap angka kemiskinan yang kemudian rentan terhadap pengangguran dan daya beli. Fakta lain di era now adalah dampak dari relokasi industri yang kemarin terjadi dari Jabodetabek ke Jawa Tengah karena mengejar murahnya upah buruh, terutama yang padat karya.
pasangan capres dan cawapres akhirnya justru muncul pernyataan terjadinya “pengkhianatan”. Terkait ini, dinamika di dunia politik memang diakui ada tetapi dampak sistemiknya harus diantisipasi agar ke bawah tidak memicu gejolak sosial. Padahal, gejolak ini tentan terhadap iklim sospol.
Kerawanan iklim sospol pasti akan berdampak terhadap sektor ketenagakerjaan, selain industrialisasi yang juga terpengaruh. Padahal, ancaman dari situasi ini adalah tahapan keberlanjutan operasional dan produksi. Artinya, jika semakin sensitif maka bisa rawan terhadap gelombang PHK, sementara di sisi lain hal ini juga berdampak terhadap angka kemiskinan yang kemudian rentan terhadap pengangguran dan daya beli. Fakta lain di era now adalah dampak dari relokasi industri yang kemarin terjadi dari Jabodetabek ke Jawa Tengah karena mengejar murahnya upah buruh, terutama yang padat karya.
Baca Juga: Pusat Pertumbuhan
Kondisi penurunan kemiskinan akan menjadi tantangan ketika Jawa Tengah kini justru berkutat dengan ancaman banyaknya pekerja buruh yang dirumahkan dan di PHK. Hal ini tentu menjadi persoalan serius bukan saja karena pada tahun 2024 akan ada pilpres tapi juga potensi akumulasi pengangguran dan kemiskinan pasca pandemi. Oleh karena itu
komitmen Pemprov dan Pemerintah pusat serta pemerintah daerah demi penguatan basis ekonomi lokal harus mulai dipetakan sehingga dapat terakumulasi terhadap geliat ekonomi bisnis di tingkat yang lebih atas dan terus berkelanjutan.
Salah satu strategi untuk mengantisipasi terjadinya peningkatan kemiskinan akibat dari akumulasi pengangguran dampak dari dirumahkannya pekerja dan PHK massal misalnya dengan memanfaatkan alokasi anggaran Rp.1,4 triliun dari Jaring Pengaman Sosial dan Jaring Pengaman Ekonomi untuk 1,8 juta warga yang termasuk kategori miskin. Selain itu, juga koordinasi dengan pusat untuk pendanaan melalui bantuan Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Indonesia Sehat (KIS) dan kelompok resiko rentan. Oleh karena itu, dalam situasi yang demikian maka harus ada kesadaran kolektif dalam hubungan industrial karena memang dunia usaha kini berjuang untuk bisa bertahan hidup di tengah kelesuan pasar dan ancaman resesi global.
Fakta dunia usaha - industrialisasi di Jawa Tengah saat ini ada 3.994 perusahaan yang mempekerjakan 1.679.808 orang terdiri pekerja pria 910.577 dan wanita 769.231 orang sehingga ketika dampak pandemi mengancam kebijakan merumahkan dan PHK tentu berpengaruh terhadap ancaman pengangguran dan kemiskinan di Jawa Tengah. Di sisi lain
Pemprov Jawa Tengah memantau dan mendata korban PHK supaya mendapatkan Kartu Prakerja. Kuota Kartu Pra Kerja Jawa Tengah adalah 421.705 orang dan data yang tercatat 19.000-an yang mendaftar sehingga diharapkan bisa dimanfaatkan untuk para pekerja yang dirumahkan dan di PHK, setidaknya untuk dapat bertahan hidup.
Kondisi penurunan kemiskinan akan menjadi tantangan ketika Jawa Tengah kini justru berkutat dengan ancaman banyaknya pekerja buruh yang dirumahkan dan di PHK. Hal ini tentu menjadi persoalan serius bukan saja karena pada tahun 2024 akan ada pilpres tapi juga potensi akumulasi pengangguran dan kemiskinan pasca pandemi. Oleh karena itu
komitmen Pemprov dan Pemerintah pusat serta pemerintah daerah demi penguatan basis ekonomi lokal harus mulai dipetakan sehingga dapat terakumulasi terhadap geliat ekonomi bisnis di tingkat yang lebih atas dan terus berkelanjutan.
Salah satu strategi untuk mengantisipasi terjadinya peningkatan kemiskinan akibat dari akumulasi pengangguran dampak dari dirumahkannya pekerja dan PHK massal misalnya dengan memanfaatkan alokasi anggaran Rp.1,4 triliun dari Jaring Pengaman Sosial dan Jaring Pengaman Ekonomi untuk 1,8 juta warga yang termasuk kategori miskin. Selain itu, juga koordinasi dengan pusat untuk pendanaan melalui bantuan Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Indonesia Sehat (KIS) dan kelompok resiko rentan. Oleh karena itu, dalam situasi yang demikian maka harus ada kesadaran kolektif dalam hubungan industrial karena memang dunia usaha kini berjuang untuk bisa bertahan hidup di tengah kelesuan pasar dan ancaman resesi global.
Fakta dunia usaha - industrialisasi di Jawa Tengah saat ini ada 3.994 perusahaan yang mempekerjakan 1.679.808 orang terdiri pekerja pria 910.577 dan wanita 769.231 orang sehingga ketika dampak pandemi mengancam kebijakan merumahkan dan PHK tentu berpengaruh terhadap ancaman pengangguran dan kemiskinan di Jawa Tengah. Di sisi lain
Pemprov Jawa Tengah memantau dan mendata korban PHK supaya mendapatkan Kartu Prakerja. Kuota Kartu Pra Kerja Jawa Tengah adalah 421.705 orang dan data yang tercatat 19.000-an yang mendaftar sehingga diharapkan bisa dimanfaatkan untuk para pekerja yang dirumahkan dan di PHK, setidaknya untuk dapat bertahan hidup.
Baca Juga: Era Digitalisasi
Argumen yang mendasari karena pemilik Kartu Prakerja, termasuk para pekerja - buruh yang dirumahkan atau di PHK akan mendapatkan tunjangan pemerintah selama 4 bulan sebesar Rp.3.550.000 yang terdistribusi untuk anggaran pelatihan Rp.1 juta, uang saku Rp.1,4 juta dan uang survei Rp.150.000. Meski besaran itu tidak mencukupi tapi harus bisa
dimanfaatkan semaksimal mungkin. Terkait ini pemerintah juga menegaskan untuk mengawasi alokasinya agar tidak dikorupsi. Jadi, hubungan industrial baru terdampak akibat pandemi 2 tahun lalu, krisis global dan iklim sospol menuju pilpres 2024. ***
Argumen yang mendasari karena pemilik Kartu Prakerja, termasuk para pekerja - buruh yang dirumahkan atau di PHK akan mendapatkan tunjangan pemerintah selama 4 bulan sebesar Rp.3.550.000 yang terdistribusi untuk anggaran pelatihan Rp.1 juta, uang saku Rp.1,4 juta dan uang survei Rp.150.000. Meski besaran itu tidak mencukupi tapi harus bisa
dimanfaatkan semaksimal mungkin. Terkait ini pemerintah juga menegaskan untuk mengawasi alokasinya agar tidak dikorupsi. Jadi, hubungan industrial baru terdampak akibat pandemi 2 tahun lalu, krisis global dan iklim sospol menuju pilpres 2024. ***
* Dr Edy Purwo Saputro, SE, MSi - Dosen Pascasarjana di Universitas Muhammadiyah Surakarta