Oleh Yacob Nauly
SUARAKARYA: Panelis bertanggung jawab untuk menyampaikan sudut pandangnya dalam materi debat Capres Cawapres 2023-2024.
Sudut pandang terkait suatu topik yang disediakan melalui sesi percakapan. Atau debat dengan sesama sesama Capres Cawapres harus berbobot untuk negeri.
Penulis melihat selama debat Capres Cawapres tahun 2023 materi wawasan panelis dari pengalaman pribadi atau profesional tak dapat diandalkan.
Baca Juga: Ekonom Rizal Ramli Wafat Dalam Usia 69 Tahun
Padahal diharapkan para ilmuan itu mampu memberikan dimensi tambahan pada topik untuk dibahas pada debat Capres Cawapres 2023 -2024 ini.
Anda para ilmuan harus tahu. Penggundulan hutan, penebangan hutan inilah yang disebut deforestasi di kawasan Timur Indonesia sudah sangat masif saat ini.
Agar memudahkan anda Penelis dan Capres Cawapres, deforestasi yaitu kegiataan mengubah area hutan menjadi lahan tidak berhutan secara permanen untuk aktifitas manusia.
Secara tidak langsung, deforestasi mengubah fungsi hutan yang awalnya untuk pelestarian lingkungan serta ekosistemnya menjadi kepentingan manusia.
Terkait perspektif ilmu kehutanan, deforestasi itu ditafsirkan sebagai situasi hilangnya tutupan lahan dan atribut-atributnya.
Lalu berimplikasi pada hilangnya struktur dan fungsi hutan itu sendiri.
Jadi hutan itu pohon-pohonnya ditebang habis kemudian lahannya dialihgunakan atau dialihfungsikan.
Dialihgunakan untuk penggunaan kegiatan nonhutan. Seperti pertanian, perkebunan peternakan.
Atau juga digunakan untuk pemukiman dan kebutuhan lain.
Foto satelit NASA yang diambil pada 2001 dan 2019 menggemparkan.
Baca Juga: BRI Salurkan Bantuan untuk Korban Bencana Gempa Sumedang
Potret tersebut memperlihatkan hutan Papua dan Maluku makin gundul karena deforestasi atau alihfungsi lahan itu.
Contoh kerusakan hutan. Ada lahan konsesi sawit PT Dongin Prabhawa di Kabupaten Merauke, Papua pada 2009.
Kemudian lahan perkebunan di Bintuni Papua Barat. Dan di Sorong Selatan Papua Barat Daya.
Usaha Perkebunan sawit itu menebang atau menghabiskan sebagaian besar tutupan lahan hutan di daerah itu.
Pemerintah pusat maupun daerah jangan berpikir masyarakat tak paham masalah hutan.
Belakangan ada indikasi rezim saat ini mengelak dari tanggungjawab kerusakan hutan tersebut.
Kepala Biro Hubungan Masyarakat, KLHK Nunu Anugrah menjelaskan, potret Satelit Nasa tersebut merupakan lahan konsesi sawit PT Dongin Prabhawa di Kabupaten Merauke, Papua pada 2009.
Konsesi ini diberikan pada era Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
Tak elok ketika ada masalah rakyat kemudian pejabat rezim saling lempar tanggungjawab.
Seperti yang terjadi pada kasus PT Dongin Prabhawa kabupaten Merauke tersebut.
Karena itu semua pihak harus rasional tak saling menyalahkan rezim.
Sebenarnya yang diinginkan rakyat adalah solusi dari pemikiran yang murni untuk pembangunan bangsa.
Persoalannya menurut Penulis ada pada masalah manajemen kehutanan yang belum diterapkan pemerintah secara baik.
Maksudnya manajemen untuk menyelamatkan sumber daya alam khusus hutan kita.
Baca Juga: Warga Mabuk miras Keroyok Anggota TNI dan Bakar Perumahan Kepolisian di Jayapura 1 Tewas
Maka. Manajemen Hutan itu terkait Pengelolaan Kawasan Konservasi.
Lalu Penyuluhan Kehutanan, Konservasi Sumberdaya Alam, Argofrestry.
Lantas Inventarisasi Sumberdaya Hutan, Ilmu Kayu, Sosiologi Kehutanan, Ekonomi Sumberdaya Alam.
Juga Lingkungan, Ekologi Hutan, Dendrologi, dan lain-lain.
Nah kalau manajemen hutan ini diterapkan di seluruh Indonesia maka kemungkinan penggundulan hutan sangat kecil bahkan nihil.
Maksud penulis kita bangun Indonesia harus dengan manajemen konstruktif.
Bukan bangun Indonesia dengan jurus menyalahkan orang lain.
Apalagi bertepuk dada seakan orang lain tak benar. Kitalah yang di atas alias paling benar.
Penulis tak bermaksud menyalahlan siapa-siapa dalam kasus pengrusakan hutan di Papua dan Maluku ini.
Tetapi semua orang tahu bahwa Pemerintah adalah pihak yang paling bertangungjawab atas keselamatam negeri ini.
Karena itu. Tata hutan dan penyusunan rencana pengelolaan hutan.
Serta pemanfaatan hutan di seluruh kawasan hutan merupakan kewenangan Pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
Baca Juga: Penulisan Gelar Sesuai Kaidah yang Benar
Herannya dalam hal ini pemerintah menepis anggapan bahwa era Presiden Jokowi telah membuat deforestasi kian masif.
Hutan Papua
Kan semua orang juga tahu bahwa setiap Rezim ada massanya.
Bahwa memang ada perizinan pembukaan hutan untuk pembangunan perkebunan Sawit
di zaman SBY.
“Pelepasan kawasan hutan untuk pembangunan sawitnya diberikan oleh Menteri Kehutanan MS. Kaban di era Presiden SBY, pada 5 Oktober 2009 seluas 34.057 hektare, atau lebih dari setengah luas DKI Jakarta<span;>,” kata Nunu dalam keterangan tertulisnya, Minggu (14/11).
Nunu berpendapat dua foto satelit NASA itu tidak cukup untuk menggambarkan laju pergerakan deforestasi di konsesi sawit tersebut dari tahun ke tahun.
Apalagi, tudingan deforestasi diarahkan kepada pemerintah Joko Widodo (Jokowi).
Nunu lantas menunjukan foto liputan satelit secara series mulai 2009.
Terhitung sejak pelepasan kawasan hutan untuk izin sawit tersebut diberikan.
Dalam foto yang Nunu tunjukan, pada 2009 tutupan hutan di Papua masih hijau.
Namun, tutupan hutan tersebut mulai sejak 2011semakin berkurang setiap tahunnya.
Dia menuturkan deforestasi terjadi pada 2011-2016.
Data liputan satelit tahunan tersebut sangat penting untuk disajikan agar informasi data satelit tidak terputus jika hanya menyajikan foto satelit 2001 dan 2019 saja. Dan gambaran itu jelas membuat persepsi publik yang tidak tepat,” kata Nunu.
Sehingga tidak benar bahwa kesalahan deforestasi dimaksud seperti direkayasa data seolah di era Presiden Jokowi,” kata Nunu.
Baca Juga: Pemda kabupaten Sorong Doyan Bikin Acara di Hotel Ketimbang Kantor
Sebelumnya, hasil dari perbandingan foto satelit NASA yang diambil pada 2001 dan 2019 menunjukan kawasan hutan Papua selama dua dekade terakhir mengalami deforestasi hingga 750 ribu hektare dalam 18 tahun terakhir.
Peneliti penginderaan jauh NASA David Gaveau menyebut angka tersebut merupakan 2 persen dari keseluruhan wilayah hutan di Papua.
Dari studi Gaveau, hampir 750 hektar hutan papua dibuka antara 2001 – 2019. Atau sekitar 2% dari pulau itu.
Dari jumlah itu 28% di antaranya dibuka untuk perkebunan industri sawit dan kayu pulp.
23% untuk ladang berpindah, 16% tebang pilih, dan 11% untuk sungai dan danau aliran perkotaan. Lalu 5% untuk kebakaran, dan 2 % untuk pertambangan.
Dari studi ini, banyak pihak menyampaikan pesan pada Pemerintah Indonesia.
Salah satu pesan yang disorot media adalah dari Ketua DPD RI, AA La Nyalla Mahmud Mattalitti.
La Nyalla menegaskan, pemerintah Indonesia berkomitmen untuk menekan laju deforestasi. Sekaligus berkontribusi nyata dalam penanganan perubahan iklim.
Hutan Maluku
Rata-rata laju kerusakan hutan di Provinsi Maluku berdasarkan data Dinas Kehutanan Provinsi Maluku adalah 16.000 Hektar (ha) per tahun.
Dan dari hasil analisis perubahan tutupan hutan melalui citra satelit menunjukkan pada tahun 2011 luas hutan di Provinsi Maluku mencapai 4.373.474,65 ha.
Lantas mengalami pengurangan sebanyak 17.165,35 ha selama periode 2006-2011.
Sedangkan laju degrdasi hutan selama priode 2006-2011 mencapai 561,93 ha.
Atau rata rata 93,65 ha per tahun juga deforestasi dan degradasi Hutan di Provinsi Maluku pada Tahun 2000-2009 berdasarkan data BPKH Wilayah IX Tahun 2011.
Baca Juga: Hari Pertama Tahun 2024 Tanjung Kasuari Penuh Sesak Pengunjung
Data itu menunjukan angka tertinggi deforestasi di dalam kawasan hutan yaitu di Kabupaten Buru termasuk Buru Selatan yakni 10.407 ha.
Diikuti kawasan Seram Bagian Barat 7.685 ha dan Maluku Tengah 6.422 ha.
“Deforestasi dan degradasi di Provinsi Maluku secara khusus di Kabupaten Seram Bagian Barat dan Maluku Tengah sesuai fakta dan data.
Itu harus menjadi pendorong bagi Pemerintah Daerah untuk menambah tutupan vegetasi di wilayahnya.
Mengingat di Kabupaten SBB pernah mendapatkan penghargaan RAKSANIYATA.
Penghargaan itu atas keberhasilannya dalam upaya meningkatkan dan menambah tutupan Vegetasi.
Di mana selama empat tahun berturut-turut Kabupaten SBB mendapatkan Trophi yaitu tahun 2007 – 2009 dan Piagam pada tahun 2010.
Sedangkan Kabupaten Maluku Tengah selama tiga kali berturut-turut yaitu pada tahun 2008 dan 2010 menerima Piagam. Sedangkan tahun 2009 menerima Trophi.
Oleh sebab itu, dengan program Menuju Indonesia Hijau (MIH) yang dicanangkan oleh Presiden Republik Indonesia pada tanggal 12 Juni 2006 lalu.
Itu merupakan respons terhadap kondisi kualitas lingkungan yang cenderung memburuk dari waktu ke waktu.
Serta dianggap sebagai salah satu solusi guna memperkecil tingkat kerusakan hutan di daerah.
Apalgi seiring dengan kerusakan hutan yang memburuk, diikuti dengan kejadian bencana.
Bencana yang semakin memprihatinkan. Seperti banjir, tanah longsor, kebakaran hutan dan kekeringan.
Guna mengurangi risiko bencana, diperluhkan upaya-upaya mempertahankan tutupan lahan berhutan yang tersisa.
Baca Juga: Hingga 2024 Pertumbuhan KEK Sorong Masih Terkendaka Ganti Rugi Lahan dan Tanaman
Dan melakukan penanaman pohon di lahan kritis. Serta kesemuanya itu harus ditunjang dengan adanya status hukum jelas yang mengikat.
Kesimpulan
Dari fakta dan data di atas penulis berkesimpulan bahwa kerusakan hutan di Indonesia termasuk Papua dan Maluku akibat kurang berfungainya manajemen pengelolaan hutan.
Karena itu penulis sarankan seperti ini.
Melakukan reboisasi.
Menggunakan teknik tebang pilih ketika hendak menebang pohon.
Mengenal Deforestasi Hutan. Kebijakan pemerintah membuka lahan baru harus melalui kajian menyeluruh.
Karena perluasan deforestasi dapat berdampak terhadap menghilangnya fungsi serta struktur dari hutan tersebut.
Secara sederhana menurut ahli, peristiwa deforestasi merupakan menghilangnya kawasan hutan dan berubah menjadi kawasan lain.
Itu berarti jumlah lahan hutan menjadi berkurang, bahkan bisa sampai hilang. Karena itu.
"Deforestasi juga dinasukkan sebagai salah satu bahan Debat Capres Cawapres Penting Untuk Indonesia dibanding materi Fenelis Selama ini."
(Sumber: Berbagai tulisan terkait deforestasi dan Observasi Lapangan). ***
Penulis Yacob Nauly. Wartawan . Wartawan Utama versi Dewan Pers RI. Wartawan Fellowahip Institud Tempo 2020. Wartawan Ubahlaku Pemerintah Pusat tahun 2019-2021. Juara 2 Kompetisi Jurnalis Indonesia BRI Fellowship Journalism 2021. Mantan Ketua PWI Perwakilan Sorong. Mahasiswa S2 IAIN. Mahasiswa S2 Universitas Terbuka (UT).