Oleh: Dr Edy Purwo Saputro, SE, MSi
: Pesta demokrasi menjadi muara untuk melakukan perubahan terhadap semua sektor di berbagai bidang, tidak hanya sosial ekonomi bisnis semata. Oleh karena itu, dipastikan pasca pilpres akan terjadi kegoncangan sesaat karena pastinya akan ada sejumlah aspek perubahan baik dari regulasi dan kebijakan juga perpajakan.
: Pesta demokrasi menjadi muara untuk melakukan perubahan terhadap semua sektor di berbagai bidang, tidak hanya sosial ekonomi bisnis semata. Oleh karena itu, dipastikan pasca pilpres akan terjadi kegoncangan sesaat karena pastinya akan ada sejumlah aspek perubahan baik dari regulasi dan kebijakan juga perpajakan.
Hal ini pada akhirnya jelas menuntut pelaku ekonomi bisnis untuk responsif terhadap semua potensi perubahan di semua sektor tanpa terkecuali. Jadi bukannya tidak mungkin pilihannya adalah wait and see, sementara jika situasi semakin runyam pasca pilpres akan menjadi wait and worry. Kekhawatiran ini bukan tidak beralasan karena sejarah pesta demokrasi memberi bukti tentang potensi perubahan semua aspek sebagai konsekuensi dari perubahan rezim.
Sejarah mencatat fakta terjadinya perubahan rezim dari orla ke orba dan orba ke orde reformasi dan nanti dari orde reformasi ke orde apa lagi. Oleh karena itu, menjadi fakta yang menarik untuk dikaji dampak sistemik pasca pilpres. Artinya, apakah situasi akan konsisten wait and see atau justru sebaliknya menjadi wait and worry. Setidaknya, fakta ini tidak bisa terlepas dari potensi hasil pilpres yang bisa terjadi dua putaran.
Sejarah mencatat fakta terjadinya perubahan rezim dari orla ke orba dan orba ke orde reformasi dan nanti dari orde reformasi ke orde apa lagi. Oleh karena itu, menjadi fakta yang menarik untuk dikaji dampak sistemik pasca pilpres. Artinya, apakah situasi akan konsisten wait and see atau justru sebaliknya menjadi wait and worry. Setidaknya, fakta ini tidak bisa terlepas dari potensi hasil pilpres yang bisa terjadi dua putaran.
Baca Juga: Iklim Sospol dan Kinerja Perbankan
Padahal, 2 putaran itu sendiri tidak hanya menyita dana yang lebih besar, tapi juga potensi konflik yang lebih luas, termasuk juga potensi berbagai kecurangan yang terjadi. Padahal, andai kecurangan itu benar terjadi maka sangat rentan berdampak terhadap legitimasi. Paling tidak, hal ini bisa terlihat dari kasus putusan MK kemarin yang berbuntut panjang.
Sektor buruh dan ketenagakerjaan serta industrialisasi tidak bisa terlepas dari komitmen untuk terus mewaspadai dampak sistemik pasca pilpres. Argumen yang mendasari tidak bisa terlepas dari ancaman konflik perburuhan antar pemodal besar yang berada dibalik layar para petarung di pilpres itu sendiri. Padahal, para pemodal besar itu pastilah akan berusaha mendapat cuan serta balik modal dibalik dukungannya karena pastinya tidak ada makan siang gratis. Padahal, para pemodal besar itu juga pelaku industri sehingga ini berdampak terhadap perburuhan dan sektor bisnis pada umumnya.
Dampak sistemik yang mungkin perlu dikaji pasca pilpres misalnya konsekuensi dari kebijakan mengurangi jam kerja, merumahkan pekerja dan PHK berdampak terhadap peningkatan jumlah pengangguran yang pada akhirnya ini berdampak terhadap lonjakan kemiskinan. Terkait ini, data BPS jumlah angkatan kerja berdasarkan Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) Agustus 2023 sebanyak 147,71 juta orang atau naik 3,99 juta
orang dibanding Agustus 2022.
Sektor buruh dan ketenagakerjaan serta industrialisasi tidak bisa terlepas dari komitmen untuk terus mewaspadai dampak sistemik pasca pilpres. Argumen yang mendasari tidak bisa terlepas dari ancaman konflik perburuhan antar pemodal besar yang berada dibalik layar para petarung di pilpres itu sendiri. Padahal, para pemodal besar itu pastilah akan berusaha mendapat cuan serta balik modal dibalik dukungannya karena pastinya tidak ada makan siang gratis. Padahal, para pemodal besar itu juga pelaku industri sehingga ini berdampak terhadap perburuhan dan sektor bisnis pada umumnya.
Dampak sistemik yang mungkin perlu dikaji pasca pilpres misalnya konsekuensi dari kebijakan mengurangi jam kerja, merumahkan pekerja dan PHK berdampak terhadap peningkatan jumlah pengangguran yang pada akhirnya ini berdampak terhadap lonjakan kemiskinan. Terkait ini, data BPS jumlah angkatan kerja berdasarkan Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) Agustus 2023 sebanyak 147,71 juta orang atau naik 3,99 juta
orang dibanding Agustus 2022.
Baca Juga: Paradigma Buku
Di sisi lain Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) naik 0,85 persen poin dari Agustus 2022. Sebanyak 57,18 juta orang (40,9%) bekerja di kegiatan formal (naik 0,2% poin dari Agustus 2022). Selain itu, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Agustus 2023 yaitu 5,32 persen (turun 0,54% poin dari Agustus 2022).
Catatan menarik di sektor perburuhan bahwa dampak pandemi bukan hanya di kalangan pekerja – buruh tapi juga di lantai bursa. Signal awal yang menjadi pemicu kemerosotan IHSG dan sentimen terkait perdagangan bursa adalah terjadinya perlambatan ekonomi global seiring dengan sebaran pandemi di berbagai negara sehingga tekanan terhadap
perekonomian lokal, nasional, regional dan internasional kian jelas dampaknya.
Catatan menarik di sektor perburuhan bahwa dampak pandemi bukan hanya di kalangan pekerja – buruh tapi juga di lantai bursa. Signal awal yang menjadi pemicu kemerosotan IHSG dan sentimen terkait perdagangan bursa adalah terjadinya perlambatan ekonomi global seiring dengan sebaran pandemi di berbagai negara sehingga tekanan terhadap
perekonomian lokal, nasional, regional dan internasional kian jelas dampaknya.
Hal ini terlihat dari pengaruh rantai pasok terhambat lalu proses produksi terhenti, dunia usaha merumahkan karyawannya dan tentunya juga berdampak terhadap kenaikan harga yang berimbas terhadap penurunan daya saing dan juga tekanan terhadap daya beli. Imbasnya adalah menekan inflasi yang kemudian juga berdampak terhadap neraca perdagangan sehingga mata rantainya tentu akan merembet ke revisi pertumbuhan ekonomi. Terkait ini bahwa dampak pasca pilpres masih berkutat dengan isu kesejahteraan dan pastinya ini memicu sentimen dan wait and see. ***
* Dr Edy Purwo Saputro, SE, MSi - Dosen Pascasarjana di Universitas Muhammadiyah Surakarta