Oleh: Dr Edy Purwo Saputro, SE, MSi
: BUMN menjadi salah satu kunci perekonomian sehingga memacu kinerja
BUMN tidak bisa diabaikan, termasuk juga komitmen memacu profesionalisme. Argumen yang terkait hal ini karena memacu kinerja tidak terlepas dari profesionalisme. Jadi, profesionalisme secara tidak langsung menjadi ‘warning’ kinerja BUMN untuk tidak terjerumus sebagai ‘mesin uang’ kepentingan parpol, terutama menuju pilpres 2024. Oleh karena itu, perlu pengawasan kinerja BUMN dan sudah saatnya BUMN berkinerja baik karena tantangan kedepannya semakin pelik yang menuntut daya saing.
Profesionalisme perlu didukung oleh nasionalisme dan diyakini banyak tokoh yang bisa menjadi leader BUMN. Prospek BUMN kedepannya ditengah endemi dengan keterlibatan tokoh dimungkinkan tumbuh sehingga bisa berkontribusi untuk perekonomian. Oleh karena itu pencapaian selama ini menjadi catatan untuk memacu di tahun ini dan selaras dengan komitmen Jokowi untuk memacu kinerja di semua aspek. Oleh karena endemi menjadi tantangan untuk berbenah lebih baik lagi dan semakin profesional. Meski pada 2023 dianggap tahun politik sebab ada pilpres 2024 tetapi tidak ada alasan untuk tidak memacu kinerja
BUMN.
Harapan profesionalisme tidak terlepas dari urgensi pengawasan kinerja BUMN karena penyimpangan ternyata tidak hanya terjadi di daerah tapi juga di BUMN. Hal ini terbukti dari temuan penyimpangan. Dampak penyimpangan adalah ancaman kerugian sehingga ini terkait kondisi ketidakpatuhan terhadap regulasi dan perundangan. Bahkan, bisa jadi penyimpangan terjadi akibat lemahnya pengawasan.
Baca Juga: Investasi dan Iklim Sospol
Mata rantai yang berujung terhadap kerugian harus diwaspadai sebagai bentuk lemahnya pengawasan dan karenanya BUMN berkepentingan meminimalisasinya. Harapan ini selaras dengan tuntutan dan komitmen profesionalisme BUMN untuk mengantisipasi persaingan yang kian ketat dan tuntutan
kontribusi BUMN terhadap perekonomian. Hal ini menegaskan pentingnya penuntasan kasus BUMN karena dugaan kerugiannya sangat besar.
Temuan tersebut menjadi bukti bahwa ancaman penyimpangan yang terjadi di BUMN memang harus dicermati. Bahkan, jika diakumulasi dengan kasus ketidakefektifan yang terjadi untuk sejumlah kasus ternyata jumlahnya mencapai triliunan. Faktor utama kasus ini yaitu karena salah sasaran.
Apapun namanya, yang jelas, penyimpangan yang terjadi berdampak serius terhadap alokasi anggaran dan potensi kerugian yang terjadi tidak bisa
disebut kecil dan tentunya ini melanggar aturan karena anggaran itu berasal dari pajak. Oleh karena itu, tuntutan profesionalisme menjadi sangat penting agar BUMN tidak lagi merugi, sementara di sisi lain ada tugas yang lebih berat bagi BUMN yaitu memberikan kontribusi terhadap geliat perekonomian karena BUMN menjadi salah satu soko guru. Di sisi lain, jangan sampai BUMN menjadi sapi perah parpol untuk kepentingan sesaat.
Baca Juga: Ketahanan Pangan
Kilas balik kinerja dan penyimpangan di BUMN harus dimaknai berbagai versi. Terkait ini kasusnya menarik dikaji, terutama dikaitkan peran strategis BUMN sebagai pelaku ekonomi selain koperasi - swasta. Tidak bisa disangkal tantangan ke depan BUMN kian berat terutama menjadi pilar peningkatan kinerja ekonomi dan memacu kesejahteraan. Tahun lalu di tengah pandemi menjadi test case apakah profesionalisme BUMN dapat memandirikannya menjadi usaha profit atau sebaliknya justru kian merugi.
Artinya ini tantangan membawa BUMN menjadi lokomotif profit dan Menteri BUMN Erick Thohir telah memulai dengan membongkar sejumlah kasus di BUMN dalam waktu bersamaan. Di sisi lain realita dampak sebaran pandemi yang meredupkan geliat ekonomi juga perlu dicermati karena berpengaruh terhadap kinerja BUMN. Nilai kerugian sejumlah BUMN harus menjadi pembelajaran agar memacu kinerja dan profit kedepannya.
Konsep demokrasi ekonomi model Indonesia mengedepankan peran 3 pilar utama yaitu koperasi, BUMN dan swasta dan jelas ini tentu menjadi PR bagi peran BUMN ke depan. Sayang, eksistensi peran BUMN, apalagi koperasi jauh dari harapan. Di sisi lain, swasta yang terfokus pada konglomerasi menguasai lebih dari separo perekonomian nasional. Meski
di era Soeharto sudah dicanangkan bapak angkat dan kemitraan, toh realisasinya tetap saja meminggirkan BUMN - koperasi. Bahkan, persepsi BUMN tetap saja negatif.
Baca Juga: Kerawanan Dinasti Politik
Artinya ini menjadi tantangan bagi BUMN untuk menunjukan eksistensi dan diharapkan terealisasi sehingga BUMN menunjukan kinerja terhadap perekonomian. BUMN tidak hanya harus sehat dan kuat tapi juga harus profit dan profesional. Pemerintah harus memacu stimulus peningkatan kinerja BUMN khususnya dan tentunya pelaku ekonomi bisnis umumnya sehingga pandemi harus menjadi tantangan untuk memacu kinerja. ***
* Dr Edy Purwo Saputro, SE, MSi - Dosen Pascasarjana di
Universitas Muhammadiyah Surakarta