Oleh : Yacob Nauly
: Kolaborasi atau sinergitas Polri TNI di Kota Sorong dalam sistem pertahanan dan keamanan terpantau sangat mantap.
Tentu hal itu berdampak positif bagi Perekonomian warga setempat.
Bisnis dan perekonomian berjalan mulus tanpa hambatan di Kota Sorong adalah fakta.
Peran TNI dan Polri sebagai aktor dalam bidang pertahanan dan keamanan di Kota Sorong sangat didukung warga.
Diakui secara institusional dipisah tugas wewenang dan tanggung jawab TNI Polri.
Baca Juga: Diduga Terkait Masalah Kemigrasian 5 Calon Haji Indonesia Ditolak Masuk ke Arab Saudi
TNI membidangi pertahanan dan Polri membidangi keamanan.
Oleh Polres Kota Sorong dan TNI setempat kedua tugas itu disinergikan untuk kepentingan rakyat dan pembangunan bangsa.
Diakui bahwa kondusifnya keamanan suatu daerah mempengaruhi kegiatan ekonomi. Itu pasti.
Tanpa keamanan dan ketertiban maka seluruh proses produksi, distribusi dan konsumsi menjadi terganggu.
Jadi bagaimana pun kedua bidang ini diakui saling pengaruh mempengaruhi.
Ekonomi di suatu daerah akan rapuh ketika keamanan tak terjamin dengan baik.
Dasar pemikiran kolaborasi TNI Polri itu sangat fundamental dalam upaya menghidupkan perekonomian daerah.
Penulis menduga kemungkinan warga milenial Kota Sorong banyak yang belum paham terkait sinergitas Polri TNI dimaksud.
Karena itu perlu generasi saat ini ketahui.
Siapa tokoh yang memisahkan institusi TNI dan Polri ini pada awalnya.
Konon, di masa Orde Baru kedua institusi keamanan TNI Polri tersebut menjadi satu dengan ABRI (Angkatan Bersenjata Republik Indonesia).
Lantas berubah. Pada 1 April 1999, Presiden B. J. Habibie mengeluarkan Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 1999 tentang Langkah-langkah Kebijakan dalam Rangka Pemisahan Kepolisian dari ABRI.
Warga Kota Sorong perlu tahu. Mengapa terjadi pemisahan TNI dan Polri?
Karena khawatir akan terbentuknya mekanisme pemerintahan yang otoriter.
Masyarakat tidak memiliki kesempatan berada dalam bidang pemerintahan. Karena ABRI telah mendominasi pemerintahan dan pertahanan Indonesia.
Kedua institusi itu TNI dan Polri tidak boleh ikut pemilu.
TNI dan Polri tidak diberi hak pilih dalam Pemilu dan tidak ada lagi pengangkatan anggota dari dua institusi ini di lembaga perwakilan.
TNI berada di bawah naungan Presiden.
Dalam pengerahan dan penggunaan kekuatan militer, TNI berkedudukan di bawah Presiden.
Hanya saja, dalam kebijakan dan strategi pertahanan serta dukungan administrasi, TNI di bawah koordinasi Kementerian Pertahanan (Kemhan).
Lalu. Kepada siapa Polri bertanggung jawab?
Pasal 8 UU tersebut menjelaskan, Polri dipimpin oleh Kapolri.
Baca Juga: Satpam Perempuan di Makassar Curi Puluhan HP di Loker Penyimpanan Barang Karyawan
Di dalam pelaksanaan tugasnya Polri bertanggungjawab kepada presiden sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Di manakah posisi Polri dalam lembaga kekuasaan?
Sebagai alat Negara, kedudukan dan posisi Polri ditempatkan langsung di bawah Presiden.
Hal itu dinyatakan dalam Pasal 7 ayat (2) TAP-MPR RI No. VII/MPR/2000 yang menyatakan : “ Kepolisian Negara Republik Indonesia berada di bawah Presiden“.
Pertanyaan berikut. Siapa yang bisa memberhentikan Kapolri?
1) Kapolri diangkat dan diberhentikan oleh Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat. 2) Usul pengangkatan dan pemberhentian Kapolri diajukan oleh Presiden kepada Dewan Perwakilan Rakyat disertai dengan alasannya.
Apakah polisi termasuk instansi pemerintah?
Lembaga kepolisian merupakan bagian dari sistem pemerintahan negara.
Yakni, yang menjalankan fungsi pemerintahan dalam menjaga ketertiban dan penegakan hukum yang sebagaimana telah dirumuskan dalam Pasal 2 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
Fungsi Kepolisian adalah
memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat; menegakkan hukum dan memberikan perlindungan; pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.
Selanjutnya, pengabdian sebagai prajurit TNI atau Polri termasuk dalam bentuk bela negara.
Alasannya karena dengan pelatihan dasar kemiliteran bisa melatih para prajurit. Dan membentuk agar siap di medan tempur. Serta bekal untuk membela negara, apabila sewaktu-waktu negara diserang.
Kolaborasi atau sinergitas Polri TNI di Kota Sorong menunjukkan prospek cerah untuk menopang pertumbuhan ekonomi daerah ini di tengah perlambatan kinerja ekonomi global.
Kini. Pemerintah apresiasi kepada TNI/Polri. Karena stabilitas politik yang baik, jadikan ekonomi tetap bergerak.
Baca Juga: Peserta BPJS Kesehatan Kini Tak perlu ke Faskes Saat Berobat Cukup Antrean di Aplikasi JKN Smart Phone
Nah kondisi seperti ini dipahami oleh TNI Polri di Kota Sorong Papua Barat Daya.
Di sinilah sangat dibutuhkan dukungan dari pihak TNI-Polri, untuk mendukung terciptanya situasi keamanan yang kondusif di daerah ini.
Koordinasi yang kuat antara Pemerintah dengan seluruh stakeholders.
Termasuk TNI-Polri menjadi satu kesatuan.
Khususnya dalam mendukung percepatan pemulihan ekonomi dan agenda pembangunan Kota Sorong pasca pandemi.
Kolaborasi TNI Polri di Sorong kini terarah pada pengamanan Pemilu 2024.
Gelar pasukan di Kota Sorong sudah dilakukan untuk mengakrabkan TNI Polri jelang pesta demokrasi 2024.
Dua intitusi ini berjanji ke depan akan ada kegiatan positif yang melibatkan personel TNI Polri, untuk tetap menjaga sinergitas.
Selanjutnya Komandan Korem (Danrem) 18 Praja Vira Tama (PVT) Brigjen TNI Juniras Lumbantoruan, S.Sos., M.Si., bersama Kapolresta Sorong Kota Kombes Pol Happy Perdana Yudianto, S.I.K., M.H. memimpin langsung apel luar biasa gabungan TNI-Polri, yang digelar di lapangan upacara Korem 181 PVT Sorong, Papua Barat Daya, Senin (01/05/2023) lalu.
Kesimpulan
Inti tulisan ini yakni diharapkan sinergitas TNI Polri yang baik di Kota Sorong saat ini dapat dipertahankan. Utamanya untuk mendukung kesejahteraan ekonomi warga daerah ini.
Baca Juga: Lady Nayoan Pilih Jadi Ibu Anak - Anak dan Akan Ceraikan Rendy Kjaernett
Peran TNI dan Polri sebagai aktor dalam bidang pertahanan dan keamanan secara institusional dipisah tugas wewenang dan tanggungjawabnya.
TNI dan Polri memiliki peran tersendiri yaitu Tentara Nasional Indonesia (Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara) berperan sebagai alat pertahanan negara.
Sedangkan Polri berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat. Menegakkan hukum serta pelayanan kepada masyarakat.
Diharapkan sinergitas dua kekuatan itu akan bermanfaat bagi warga Kota Sorong ke depan. ***
Selamat HUT Polri ke-77 Tanggal 1 Juli 2023.
“POLRI PRESISI UNTUK NEGERI” Pemilu Damai Menuju Indonesia Emas.
Penulis: Yacob Nauly. Wartawan . Wartawan Utama versi Dewan Pers RI. Mantan Ketua PWI Sorong. Penasehat PWI Sorong. Juara 2 Fellowship Journalism BRI Pusat Tahun 2021. Mahasiswa Magister Jurusan Kepemimpinan Transformatif IAIN Sorong. Mahasiswa Magister Jurusan SDM Universitas Terbuka.