unescoworldheritagesites.com

Politisi dan Aktifis Ini Sebut Ada Persekongkolan Jahat Penyelenggara Pemilu 2024 - News

Pakar Telematika Roy Suryo (kiri) dan aktifis Jakarta Rudy Darmawanto

 

: Politisi  Partai Demokrat yang juga pakar Telematika Roy Suryo dan aktivis Jakarta Rudy Darmawanto menyebut bakal ada gugatan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) menyikapi rilisnya yang disampaikan oleh Ketua KPU Hasyim Asy'ari bahwa Aplikasi Sirekap belum sempurna.

Tidak hanya soal rilis itu saja, namun diduga terjadi persekongkolan politik jahat terkait penghitungan suara pada Pemilu Presiden - Wakil Presiden, legislatif, DPD, DPRD tingkat provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota.

Pernyataan Hasyim tentang aplikasi Sirekap belum sempurna itu disebut Roy Suryo sebagai kekonyolan yang tidak bisa dimaafkan. Sebab, KPU bekerja menjalankan amanat rakyat, untuk nasib bangsa dan negara lima tahun kedepan. Sehingga mereka tidak boleh bekerja sembrono.

Baca Juga: Ada Bukti Foto Aktivitas Sirekap di Kamar Hotel, Bawaslu DKI Jakarta Cecar Ketua PPK Kalideres di Sidang Pemeriksaan Dugaan Penggelembungan Suara

" Pernyataan Ketua KPU Hasyim Asy'ari bahwa aplikasi Sirekap belum sempurna itu konyol sekali. Sama saja dia hendak berupaya melegalkan kecurangan masif dalam Pemilu 2024.Saya punya banyak bukti valid tentang kecurangan- kecurangan Pemilu itu," kata Roy Suryo dalam Talkshow EZY TV, Selasa (19/3/2024).

Roy Suryo menambahkan, Prof Dr Romly Atmaasmita, ahli hukum internasional dan sejumlah pihak juga memiliki bukti -bukti valid kecurangan Pemilu secara IT.

Kemudian Hasyim Asy'ari menyebut ada 154, 514 TPS bermasalah. Namun ada pihak LSM yang merilis sebanyak 400an TPS bermasalah. " Itu artinya bahwa Pemilu ini 2024 terburuk, dan harus dievaluasi," tutur Suryo.

Baca Juga: KPU Kota Bekasi Evaluasi Rekapitulasi Suara untuk Peningkatan Kualitas Sirekap

Tampil sebagai nara sumber lain dalam talkshow itu adalah aktivis Pemuda Rudy Darmawanto. Acara ini untuk merespons pengumuman hasil Pemilu 2024, Rabu ini, 20 Maret 2024.

Roy Suryo, mantan Menpora era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) ini menegaskan, seharusnya KPU tidak boleh bekerja asal- asalan karena menjadi harapan masa depan Negara pada lima tahun akan datang.

Ia berharap berbagai elemen masyarakat secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama melakukan gugatan terkait kinerja KPU yang minimalis pada penyelenggaraan Pemilu ini.

Baca Juga: Prabowo-Sandi Tidak Akan Ajukan Gugatan Pemilu Ke MK

Penganggaran KPU dan Bawaslu pada Pemilu 2024 sangat fantastis, sehingga jika Hasyim Asy'ari mengakui bahwa Sirekap, aplikasi KPU belum sempurna adalah sebuah kekonyolan yang tidak bisa dimaafkan.

Pada Pemilu 2024, DPR telah menyetujui. anggaran KPU mencapai Rp 28 triliun, sedangkan Bawaslu sebesar Rp 1 1 triliun.

Terkini Lainnya

Tautan Sahabat