: Kementerian Perhubungan sudah menyiapkan rekayasa lalu lintas dan ganjil genap selama penyelenggaraan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Ke-43 ASEAN di Jakarta, 5-7 September 2023.
Di satu sisi, masyarakat tetap dapat mengakses layanan publik, namun diharapkan dapat mengurangi mobilitas selama periode tersebut.
Demikian dikatakan Juru Bicara Kementerian Perhubungan (Kemenhub) RI, Adita Irawati, dalam diskusi bertajuk “Road to ASEAN Summit 2023, Kesiapan Venue & Transportasi KTT ke-43 Asean” yang digelar Forum Merdeka Barat 9 (FMB9) pada Jumat, 25 Agustus 2023.
Baca Juga: Uji Coba WFH bagi Pegawai Non-Pelayanan Langsung dan PJJ di Sekolah Sekitar Lokasi KTT Asean
Adita menjelaskan Kemenhub bersama kementerian dan lembaga lainnya, termasuk Dinas Perhubungan DKI Jakarta, Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya, hingga Kementerian Sekretaris Negara telah intens berkoordinasi untuk memastikan penyelenggaraan KTT ASEAN dapat terlaksana dengan baik.
Hal itu dimulai pengaturan kedatangan para delegasi di bandara hingga mobilitas dan konektivitas para anggota delegasi selama KTT ASEAN.
“Kami sudah mengatur dan intens berkoordinasi dengan kementerian dan lembaga lain yang terkait. Juga rekayasa lalu lintas yang mungkin nanti dilakukan, seperti penerapan ganjil genap, kemudian rekayasa lalu lintas terencana atau apabila harus diadakan diskresi, ini banyak perannya nanti di bawah otoritas Polda Metro Jaya,” kata Adita.
Baca Juga: DKI- Kemenlu Matangkan Persiapan KTT ASEAN di Jakarta
Dia menjelaskan, rekayasa lalu lintas pada saat penyelenggaraan KTT ASEAN tidak hanya yang sudah ditetapkan untuk ruas-ruas tertentu, namun juga dapat bersifat situasional, tergantung pada perkembangan situasi yang mungkin terjadi pada hari pelaksanaan.
“Kalau padat, kita lakukan rekayasa. Ada ruas-ruas jalan yang ditutup, ada ruas-ruas jalan lain yang diberikan alternatif. Ada juga yang buka tutup pada jam-jam atau ruas-ruas tertentu. Ini akan kami sosialisasikan,” ucapnya.
Baca Juga: DKI- Kemenlu Matangkan Persiapan KTT ASEAN di Jakarta
Sebab pemerintah pada prinsipnya tidak ingin mengganggu layanan dan kenyamanan publik. “Layanan publik tidak bisa kita tunda atau batasi. MRT akan tetap beroperasi untuk masyarakat umum. Mungkin nanti di jalur-jalur tertentu ada pengaturan khusus, seperti dari stasiun di depan Kantor ASEAN sampai GBK yang menjadi perputaran anggota delegasi.
Bagaimana pun, layanan publik tidak boleh berhenti,” tuturnya.
Dia menambahkan MRT memang menjadi salah satu moda transportasi resmi yang akan digunakan para delegasi KTT ASEAN, selain kendaraan listrik.
Pasalnya, MRT termasuk moda transportasi publik berteknologi tinggi dengan pelayanan yang baik dan menjadi kebanggaan Indonesia di hadapan para delegasi negara sahabat.
“Bahwa Indonesia punya transportasi publik dengan layanan yang sangat baik, dan nanti delegasi diharapkan dapat merasakan secara langsung seperti apa transportasi MRT Jakarta ini dan integrasinya dengan moda transportasi yang lain,” tuturnya.
Baca Juga: Diberlakukan Rekayasa Lalu Lintas di 29 Ruas Jalan untuk Kelancaran KTT ASEAN
Selain rekayasa lalu lintas dan kebijakan ganjil genap, lanjutnya, pemerintah juga telah mengatur strategi untuk menekan mobilitas publik selama jalannya KTT ASEAN di Jakarta, khususnya di tengah buruknya kualitas udara Jakarta dalam beberapa waktu terakhir.
“Diharapkan mobilitas orang selama KTT berkurang, begitu juga lalu lintas kendaraan. Dan untuk ini, kami butuh kerja sama dari masyarakat. Harapannya, jika memang tidak mendesak, pada 3 hari itu (5-7 September 2023), masyarakat dapat mengurangi dulu aktivitas keluar,” ujarnya.
Dia menegaskan bahwa pemerintah, baik dari Kemenhub maupun pihak terkait lainnya, akan melakukan sosialisasi terkait rekayasa lalu lintas dan pembatasan-pembatasan aktivitas agar dapat diantisipasi sejak dini.
Kendati demikian, masyarakat diharapkan tetap proaktif mencari informasi terkini.
<span;>Sebagai penutup diskusi, Adita menegaskan bahwa Indonesia sudah berpengalaman menyelenggarakan berbagai event skala internasional.
Menurut dia, semuanya dinilai berhasil dan membanggakan.
“Tentu kita berharap ini juga terjadi di KTT ASEAN Jakarta juga. Lagipula ini tidak lama, 3 hari. Apalagi sudah ada keputusan mengenai WFH (work from home), jadi harapannya tidak mengganggu aktivitas, bisa terlaksana dengan baik, sukses penyelenggaraannya, dan kita punya satu kebanggaan lagi terhadap penyelenggaraan KTT ASEAN ini,” katanya.***