: Ancaman kekeringan dan krisis air dampak dari perubahan iklim dan cuaca ekstrim, tengah dihadapi oleh beberapa negara, termasuk Indonesia. Kaberadaan bendungan dan embung memiliki peran penting untuk menghadapi krisis air akibat perubahan iklim tersebut.
Juru Bicara Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (KemenPUPR) Endra S Atmawidjaja menjelaskan bahwa penyelenggaraan event World Water Forum (WWF) ke 10 di Bali, Indonesia pada 2024 mendatang, merupakan kesempatan buat Indonesia dalam memperngaruhi kebijakan global tentang air.
"Bapak Presiden mengharapkan juga, event WWF mendatang bisa memberikan kesepakatan-kesepakatan yang konkrit bagi Indonesia. Perubahan iklim bukan lagi wacana perdebatan, tapi sangat riil dan dampaknya sudah dapat dirasakan oleh semua orang,"kata Endra.
Baca Juga: Bulog Berikan Penghargaan, Polda Banten Berhasil Ungkap Mafia Beras
Dijelaskan Endra, dalam menghadapi ancaman kekeringan dan krisis air, sejak 2019 pemerintah telah mencanangkan pembangunan 61 bendungan baru. Hingga tanun 2024 mendatang, diperkirakan Indonesia akan memiliki 300 bendungan. Pembangunan bendungan ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas tampungan air, sehingga dapat mencegah terjadinya banjir dan kekeringan. Selain bendungan, pemerintah juga telah membangun embung, sumur bor, dan jaringan irigasi.
“Mitigasi yang kita lakukan adalah menjamin supaya sepanjang tahun tersedia air dalam jumlah yang cukup dan kondisi yang baik. Infrastruktur-infrastruktur ini bertujuan untuk menjamin ketersediaan air bersih untuk kebutuhan sehari-hari dan irigasi pertanian,” ucapnya.
Selain membangun embung, bendungan, dan saluran irigasi, pemerintah juga mengoptimalkan penampungan-penampungan air alami seperti danau dan situ. “Tampungan-tampungan alamiah seperti danau, situ, yang selama ini banyak kerusakan, sedimetasi, bahkan hilang, seperti di Jabodetabek, kita pelihara agar dapat turut menampung air-air yang akan kita butuhkan,” ujarnya.
Baca Juga: GIbran Bantah Dirinya Masuk Partai Golkar Lewat AMPI
Endra melanjutkan, hingga saat ini pemerintah sudah menyelesaikan pembangunan 32 embung dan bendungan. Masih ada pengerjaan sebanyak 25 bendungan yang akan diselesaikan secara bertahap, rinciannya sebanyak 10 bendungan pada 2023 dan 15 bendungan pada 2024.
Dengan program pembangunan yang sudah dan sedang dikerjakan, pihaknya memproyeksikan sekitar 300 bendungan beroperasi di Indonesia pada 2024, meningkat dari sekitar 230-an bendungan pada 2014.
Namun demikian, dia menegaskan bahwa jumlah ini masih jauh dari kata cukup untuk memenuhi ketersediaan air bagi seluruh penduduk Indonesia. Terlebih apabila dibandingkan dengan negara-negara lain, seperti Korea dan Cina.
Baca Juga: Tutup TMMD ke-118, Kasad : TMMD Momentum Bersama Tingkatkan Kesejahteraan Masyarakat 3T
Sebagai gambaran, lanjutnya, akses penduduk Indonesia kepada air minum baru 90% pada 2024, kurang 10% dari target pencapaian 100% pada 2030. Di bidang sanitasi, akses penduduk masih 80%, sehingga masih ada pekerjaan rumah sebanyak 20% untuk pemenuhan sanitasi yang layak kepada seluruh penduduk Indonesia.
“Sebagai contoh, Korea Selatan yang luasnya hanya seluas Provinsi Jawa Tengah, memiliki 3.000 bendungan. Di China ada 98.000 bendungan. Kita membangun terlihat banyak, tapi sebetulnya masih jauh dari cukup. Ke depannya memang harus ditambah tampungan-tampungan air ini,” katanya.
Maka dari itu, dalam World Water Forum (WWF) ke-10 di Bali tahun depan, Dwikorita berharap Indonesia dapat berperan sebagai jembatan antara negara-negara maju dan berkembang dalam upaya mitigasi krisis air. Indonesia juga dapat berbagi kearifan lokal yang telah terbukti efektif dalam mengelola sumber daya air.