: Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto senang bisa bertemu dan berdialog dengan para petani milenial dalam kunjungan kerjanya di Kabupaten Lamongan, Provinsi Jawa Timur, pada Kamis (14/12/2023).
Saat melakukan Temu Wicara dengan sekitar 300 petani milenial, Menko Airlangga menjelaskan langkah-langkah yang telah diambil oleh Pemerintah.
Untuk memperbanyak jumlah petani milenial, Pemerintah sudah menjalankan beberapa hal seperti modernitas sistem Politeknik Pertanian, memanfaatkan teknologi digital, menyediakan fasilitas pendanaan seperti Kredit Usaha Rakyat (KUR), serta mendukung dan mendorong inovasi.
Menko Airlangga juga mendorong para petani supaya dapat memanfaatkan fasilitas pinjaman KUR, terutama untuk mendapatkan tambahan permodalan. Pemerintah sudah menyiapkan KUR Pertanian hingga mencapai Rp70 triliun yang dapat dimanfaatan untuk memenuhi berbagai kebutuhan permodalan petani, mulai dari on farm hingga off farm maupun hulu sampai hilir.
“Kalau nilai KUR di bawah Rp100 juta tidak perlu jaminan. Bunganya rendah hanya 6% per tahun. Ada juga KUR Alsintan yang bisa sampai Rp2 miliar, untuk DP alsintan bayar 10%, dan bunganya 3%. Dan, KUR pertanian itu bisa bikin KUR kelompok, sehingga kalau butuh bisa kumpul dan kami bisa salurkan itu,” kata Menko Airlangga.
Disebutkan, dalam mewujudkan ketahanan pangan nasional diperlukan kerja sama dengan segenap stakeholders terkait dan petani milenial atau petani berusia muda mempunyai peran besar untuk ikut serta mendukung program ketahanan pangan. Pemerintah juga telah berupaya memberikan akses pasar lebih luas bagi hasil pertanian yang akan membantu meningkatkan kesejahteraan para petani.
Untuk semakin membuka akses pasar tersebut, Pemerintah telah melakukan di antaranya yakni dengan meningkatkan infrastruktur subsektor pendukung seperti transportasi dan pergudangan, serta perdagangan ritel, mendorong kemitraan dengan penjamin (offtaker), dan memberikan insentif berupa dukungan permodalan seperti subsidi bunga Kredit Usaha Rakyat (KUR).
Pemerintah juga telah menambah alokasi pupuk subsidi dari 7,7 juta ton pada 2022 menjadi 7,8 juta ton pada tahun 2023 ini. Di sisi lain, Pemerintah juga sedang membenahi sistem pemberian pupuk subsidi dengan memvalidasi data dan memastikan penyaluran pupuk sesuai dengan perencanaan dan standar operasional prosedur serta melakukan realokasi distribusi pupuk subsidi.
Turut hadir dalam acara ini yaitu antara lain Anggota DPR RI, Sekretaris Kemenko Perekonomian, Deputi Bidang Koordinasi Perniagaan dan Industri Kemenko Perekonomian, Staf Khusus Menko Perekonomian, Asisten Deputi Prasarana dan Sarana Pangan dan Agribisnis Kemenko Perekonomian, Bupati Lamongan, Anggota Dewan Energi Nasional, dan para OPD terkait bidang pertanian. ***