: Kantor Komisaris Tinggi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk Hak Asasi Manusia (HAM) atau OHCHR merilis daftar nama-nama perusahaan yang jelas-jelas terafiliasi dalam mendukung agresi Israel ke Palestina.
Di antara nama-nama perusahaan tersebut, nama perusahaan Danone tidak termasuk dalam daftar. Laporan lengkap bisa dilihat di link ini:
https://www.ohchr.org/sites/default/files/documents/hrbodies/hrcouncil/sessions-regular/session31/database-hrc3136/23-06-30-Update-israeli-settlement-opt-database-hrc3136.pdf.
Baca Juga: Pengamat: Bukan Buka Puasa Biasa, Lewat Alumni UII, Mahfud MD Ingin Paslon 02 Didiskualifikasi
Menurut Laporan yang dikeluarkan OHCHR pada 30 Juni 2023 itu, agresi Israel di Palestina ini tidak hanya didukung lembaga negara dan militer saja, tapi juga banyak entitas bisnis.
Bentuk bantuannya beragam, ada perusahaan yang memasok peralatan dan bahan konstruksi, membangun infrastruktur, membiayai perluasan permukiman Israel, menyediakan jasa pemeliharaan, komunikasi, dan transportasi.
Ada pula perusahaan yang membantu eksploitasi sumber daya alam Palestina untuk bisnis Israel, membuang sampah permukiman Israel ke wilayah Palestina, sampai menyediakan alat berat untuk membongkar rumah, peternakan, dan lahan pertanian warga Palestina.
“Data ini sekaligus membantah disinformasi yang beredar yang menyatakan bahwa Danone masuk dalam perusahaan yang mendukung pendudukan Israel atas Palestina,” kata Arif Mujahidin, Corporate Communications Director, Danone Indonesia.
“Komisi HAM PBB merupakan sumber yang valid dan kredibel untuk dirujuk mengenai siapa yang sebenarnya memberikan dukungan atas pendudukan Israel,” tambah Arif.
Sebelumnya banyak tokoh agama dan pakar ekonomi mengingatkan masyarakat agar tidak terjebak dalam narasi boikot yang banyak berisi disinformasi dan hoaks dalam menentukan kriteria siapa yang dianggap mendukung Israel.
Tokoh agama seperti Quraish Shihab, Rais Am Nahdatul Ulama Nadirshyah Hosen dan KH Halim Mahfudz dari Pondok Pesantren Seblak, Jombang yang juga Ketua Dewan Waqaf tebu Ireng mengajak masyarakat untuk bijak menyikapi isu boikot ini.
Memberikan donasi bisa menjadi alternatif untuk menolong saudara saudara kita di Palestina. Majelis Ulama Indonesia yang mengeluarkan fatwa boikot sendiri tidak pernah dengan tegas menyebutkan mana perusahaan yang jelas jelas terafiliasi dengan israel.
Hal ini kemudian dimanfaatkan oleh pelaku usaha lain untuk menyudutkan lawan usahanya. Ketua PHRI (Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia) yang juga Ketua Apindo periode 2018-2023, Hariyadi Sukamdani serta beberapa pelaku usaha juga mengingatkan masyarakat agar berhati hati karena banyak ‘penumpang gelap’ yang memanfaatkan isu boikot untuk persaingan usaha.