JAKARTA: Anggota Komisi XI DPR RI/ Fraksi Partai Golkar, Puteri Anetta Komarudin menegaskan parlemen berkomitmen untuk mendukung langkah-langkah eksekutif dalam menghadapi pandemi Covid-19 yang sudah berlangsung 1,5 tahun ini.
"Komitmen kami di DPR adalah melakukan pengendalian pandemi dan pemulihan kesehatan dan perekonomian dalam konteks sesuai tugas dan fungsi yang kami miliki sebagai anggota parlemen," kata Puteri Komarudin saat menjadi narasumber di webinar publik bertajuk 50 Tahun Nalar Ajar Terusan Budi: CSIS dan Transformasi Ekonomi Menuju Indonesia 2045 dalam rangka Usia Emas CSIS di Jakarta, Rabu (4/8/2021).
The rising star milenial Golkar ini kebagian bicara di sesi "Apa Kata Anak Muda tentang Indonesia 2045". Dia bersanding sebagai pembicara dengan Dandy Rafitrandi sebagai Peneliti Ekonomi CSIS, Leontinus Alpha Edison selaku Co-Founder Tokopedia, Andhyta F Utami selaku Ekonom Lingkungan Bank Dunia dan Co-Founder Think Policy, Felippa Amanta sebagai Kepala Riset CIPS.
Sebagai keynote speech Menteri Keuangan Sri Mulyani, opening remarks oleh Philips J Vermonte selaku Direktur Eksekutif CSIS Indonesia dan way forward oleh Yose Rizal Damuri sebagai Kepala Departemen Ekonomi CSIS.
Puteri menyatakan bahwa DPR menyadari penuh upaya pemerintah untuk mengambil extraordinary measures dengan menerbitkan Perppu Nomor 1 Tahun 2020 dan DPR telah mengesahkannya menjadi UU Nomor 2 Tahun 2020 sebagai payung hukum perluasan kewenangan pemerintah dan otoritas terkait untuk mengantisipasi krisis keuangan akibat pandemi.
"Sebagai cerminan dari politik anggaran, kami terus pastikan bahwa APBN dalam masa pandemi, 2020 hingga 2023 nanti, dapat menjawab kebutuhan saat ini serta mendukung pelaksanaan reformasi struktural untuk mencapai Visi Indonesia 2045,'" jelas Putkom sapaan akrab sulung dari politisi senior dan eks Ketua DPR RI, Ade Komarudin ini
Putkom menyebutkan keberadaan APBN sebagai pendukung Visi Indonesia 2045 akan menjadi fokus dalam pembahasan pembicaraan pendahuluan Asumsi Dasar Ekonomi Makro RAPBN Tahun 2022 hingga pagu indikatif dari kementerian atau lembaga dalam RAPBN tahun 2022, pada masa sidang lalu sebelum reses.
"Dengan mindset, memastikan APBN memiliki ruang fiskal yang cukup untuk berperan responsif terhadap kondisi saat ini dengan ketidakpastian tinggi, tetapi juga agar APBN terukur dan bernilai strategis sebagai landasan pemulihan ekonomi," tandas alumni Universitas Melbourne, Australia ini.
Dia menegaskan bahwa pengawasan legislatif akan dilakukan secara optimal guna memastikan kebijakan dilaksanakan dengan baik dan akuntabel oleh eksekutif.
"Fungsi pengawasan yang kami laksanakan di Komisi XI, juga salah satu yang krusial karena kebijakan fiskal, moneter, keuangan, dan perbankan yang notabene sangat erat kaitannya dengan transformasi ekonomi menjadi bagian dari tanggung jawab kami. Apalagi akibat pandemi sekarang, Bappenas sendiri menyebut pertumbuhan ekonomi sebesar 5 persen saja per tahun tidak cukup untuk keluar dari perangkap pendapatan menengah atau middle income trap (MIT) sebelum 2045. Terlebih tahun lalu, status kita turun kembali menjadi lower middle country. Padahal sebelumnya, kita sudah naik kelas. Untuk itu, kami juga menekankan bahwa kebijakan-kebijakan tadi juga harus diramu untuk meningkatkan produktivitas dan daya saing, baik dalam jangka menengah maupun panjang," papar Wakil Rakyat Senayan Dapil Jabar VII (Kabupaten Bekasi, Karawang, Purwakarta).
Demokrasi Substansial
Terkait penguatan parpol dan pranata politik, Puteri menyatakan bahwa kedua hal tersebut merupakan salah satu faktor penting dalam upaya peningkatan kualitas demokrasi yang substansial.
"Memang tak dipungkiri pelaksanaan demokrasi saat ini masih cenderung bersifat prosedural. Tetapi dengan capaian Indeks Demokrasi Indonesia yang terus meningkat, menjadi indikasi awal bahwa kita telah on the right track menuju ke arah demokrasi yang lebih substansial," ungkap Wasekjen DPP Partai Golkar ini.
Ia juga menekankan pentingnya memperkuat peran partai politik, mulai dari proses rekrutmen, kaderisasi, kandidasi calon peserta pemilu 2045 mendatang hingga pendidikan politik untuk membentuk kader-kader yang berkualitas, bermoral dan berkarakter.