JAKARTA: Anggota Komisi XI DPR RI Fraksi Partai Golkar Puteri Anetta Komarudin mendesak OJK untuk segera mengevaluasi penerapan produk asuransi unit link oleh industri jasa asuransi.
Menurut Puteri Anetta, dengan berbagai aduan, keluhan, dan permasalahan yang disampaikan oleh para korban pada Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi XI DPR RI bersama Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan sejumlah perwakilan korban asuransi unit link, menunjukkan sudah seharusnya OJK mengevaluasi secara menyeluruh produk asuransi ini.
"Apakah produk ini masih bisa diterapkan di Indonesia, karena justru menyebabkan keresahan bagi korban. Jangan sampai berbagai kasus yang disampaikan ini terus berlanjut dan berdampak pada krisis kepercayaan masyarakat terhadap industri jasa asuransi secara umum,” urai Puteri di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (7/12/2021).
Seperti diketahui asuransi unit link merupakan jenis produk asuransi yang dikaitkan dengan investasi yang telah berkembang sejak tahun 2006. Namun, banyak korban yang merasa tertipu akibat ketidaksesuaian produk dengan penawaran produk ini (miss-selling).
Selama beberapa tahun terakhir, jumlah aduan masyarakat terkait produk ini terus meningkat. Data OJK mencatat jumlah aduan mencapai 593 laporan pada tahun 2020, meningkat dibandingkan tahun 2019 yang mencapai 360 laporan.
“Bilangnya ini investasi yang akan terus berkembang sesuai waktu sambil kesehatan dan jiwa anda diproteksi. Betapa dahsyatnya kata-kata itu sehingga akhirnya kita tertarik untuk membeli polis. Tetapi ternyata, ketika sudah tutup polis justru nilainya turun 80 persen atau sekitar Rp180 juta. Padahal, dana ini awalnya saya ingin gunakan untuk membiayai kuliah anak. Makanya, tolong dihapuskanlah unit link itu,” ungkap Agus Gunawan, warga Cikarang, Kabupaten Bekasi yang juga menjadi korban asuransi unit link dari salah satu perusahaan asuransi.
Atas aspirasi masyarakat yang salah satunya adalah konstituennya di Kabupaten Bekasi, Legislator Milenial Beringin ini pun meminta OJK bersama perusahaan asuransi untuk terus mengawasi dan mengevaluasi kinerja agen penjual asuransi tersebut secara periodik.
“Kita perlu untuk mengukur sejauh mana standarisasi dan sertifikasi kompetensi agen asuransi ini telah diterapkan dengan baik. Tujuannya untuk mengevaluasi seperti apa kinerja dari agen asuransi ini dalam menjamin transparansi produk kepada nasabah terkait manfaat, risiko, dan biaya asuransi. Jangan sampai para agen memanipulasi produk ini dengan memanfaatkan rendahnya literasi keuangan dari masyarakat,” tegas Putkom, sapaan akrab Wakil Rakyat Dapil Jabar VII (Kabupaten Bekasi, Karawang, dan Purwakarta) ini.
Kemudian, Putkom juga mendorong OJK untuk terus meningkatkan literasi keuangan khususnya pada sektor perasuransian. Karena saat ini skor literasi pada sektor perasuransian masih rendah yaitu hanya 19,40 persen atau di bawah dari skor literasi perbankan sebesar 36,12 persen.
“Produk ini memang relatif sulit untuk dipahami oleh masyarakat awam. Pun, para agennya juga bisa jadi kurang memahami produk ini sehingga informasi yang disampaikan kepada nasabah tidak diterima secara utuh. Karenanya, literasi di sektor ini juga perlu kita tingkatkan lagi kedepan,” tutur Putkom yang sebelum terjun di politik juga berkarir profesional di OJK ini.
Lebih lanjut, Ketua Bidang Keuangan dan Pasar Modal DPP Partai Golkar ini berharap agar persoalan yang dialami para korban dapat segera terselesaikan dengan baik.
“Tentunya, kami akan terus mendukung solusi konkret dari OJK dan perusahaan asuransi yang mengedepankan kepentingan nasabah. Termasuk menjadi tugas kita bersama untuk merumuskan lembaga penjamin polis asuransi yang notabene adalah amanat UU Perasuransian,” pungkas putri sulung mantan Ketua DPR RI, Ade Komarudin ini. ***