: Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menegaskan bahwa berbagai leading indicator telah menunjukkan bahwa pemulihan akan berlanjut dengan outlook positif.
Hal itu diungkapkan Menko Airlangga saat menyampaikan keynote speech dalam acara B20-G20 Dialogue: Integrity and Compliance Task Force, Kamis (18/8/2022).
B20 berada di bawah Sherpa Track atau Jalur Sherpa G20, merupakan forum dialog antarkomunitas bisnis global, yang melibatkan banyak perusahaan dan organisasi bisnis dunia.
"Namun, kita tidak boleh lengah dan mengabaikan fakta bahwa risiko korupsi dan pelanggaran dalam tata kelola perusahaan seringkali meningkat pada saat krisis,” ujar Airlangga.
Baca Juga: Waduh! Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka Terpapar Covid-19 Ketiga Kalinya
Menurut Airlangga, berlanjutnya prospek pemulihan ekonomi terlihat bahwa di tengah himpitan gejolak The Perfect Storm yang berpotensi memicu stagflasi dan krisis di berbagai lini, perekonomian nasional tetap mampu bergerak maju.
Bahkan, mampu menunjukkan stabilitas dan resiliensi dalam merespons berbagai tantangan global tersebut.
Kemudian, penguatan ekonomi ditunjukkan melalui tingkat pertumbuhan ekonomi Q2-2022 sebesar 5,44% dan didukung oleh inflasi yang relatif terkendali per Juli 2022 mencapai 4,94%.
Terkait dengan sektor aliran modal, IHSG terus mengalami tren positif secara year-to-date hingga 12 Agustus 2022 yang bertumbuh sebesar 8,32% atau berada pada level 7.129.
Baca Juga: Berkebun Pohon Buah-buahan seperti Makan Buah Kaya Nutrisi, Membuat Badan Sehat
Sepanjang bulan Agustus, Indonesia masih mengalami capital inflow positif sebesar 866.1 juta dolar AS sehingga menunjukkan bahwa prospek pemulihan ekonomi nasional turut memberikan optimisme tersendiri bagi investor asing.
Sementara itu Airlangga Hartarto menjelaskan, terkait risiko berupa suap, pencucian uang, pendanaan terorisme, hingga cyber crime dipicu oleh beberapa faktor.
Antara lain, iklim keuangan yang bergejolak, beralihnya fokus perusahaan terhadap mitigasi risiko dan penanganan krisis, hingga meningkatnya ancaman keamanan siber seiring dengan pesatnya transformasi digital di masa pandemi.
Untuk itu, perusahaan dituntut mampu mengambil langkah-langkah mitigasi korupsi yang memadai melalui penerapan praktik tata kelola perusahaan yang baik serta transparansi dalam pelaporannya.