: Pengalihan anggaran subsidi BBM oleh pemerintah jadi langkah bijak untuk menjaga ketahanan ekonomi.
Pemerintah telah berencana mengalihkan anggaran subsidi untuk bantuan sosial (bansos) kepada rakyat miskin sebesar Rp24,1 Triliun.
Tambahan bansos ini diberikan karena pemerintah melihat harga-harga kebutuhan semakin naik. Kecenderungan akan terjadi laju inflasi tinggi.
Oleh karena itu pemerintah ingin mengambil peran untuk membantu masyarakat yang terdampak.
Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira merekomendasikan, selain bansos untuk orang miskin, kelas menengah rentan yang jumlahnya 115 juta orang perlu dilindungi oleh dana kompensasi kenaikan harga BBM.
Baca Juga: Lirik Lagu Bagimu Negeri Ciptaan Kusbini
Begitu juga dengan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) perlu diberikan dana kompensasi misalnya subsidi bunga KUR dinaikkan dua kali lipat, diberikan bantuan permodalan.
“Misalnya BBM mau naik September ini, maka bansos idealnya sudah cair semua,”ujarnya di Jakarta, Rabu lalu (31/8/2022).
Pengamat ekonomi Defiyan Cori juga mengungkapkan, bansos bisa dijadikan cara untuk mempertahankan daya beli masyarakat.
Baca Juga: Srikandi Komisi XI DPR RI Puteri Komarudin Ajak Masyarakat Tanam Cabai: Tekan Laju Inflasi
“Menurut saya, pertimbangan inflasi tidak ada masalah jika kebijakan pemerintah prorakyat tetap dilanjutkan,” jelasnya.
Defiyan Cori juga menyarankan agar adanya percepatan untuk meningkatkan kapasitas UMKM) dengan model pendampingan.
“Menjadi penting bagi UMKM untuk mengelola usaha dan bisnisnya secara profesional. Termasuk manajemen dan pengelolaan usahanya. Saya yakin jika ini dilakukan pertumbuhan ekonomi kita bisa di angka 6%,” ungkapnya.
Sebelumnya, Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto memastikan pemerintah akan memberikan kompensasi kepada masyarakat dalam bentuk program perlindungan sosial apabila pemerintah jadi menaikkan harga BBM bersubsidi.
"Kami sedang mengkalkulasi kebutuhan kompensasi dalam berbagai program. Tentu hal ini dikaitkan dengan program perlinsos yang sedang berjalan seperti saat penanganan Covid-19," kata Airlangga.
Hal senada juga disampaikan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Budi Gunawan.
Menurutnya, pemerintah tetap harus fokus melindungi kelompok masyarakat yang membutuhkan bantuan.
“Data analisis intelijen ekonomi menunjukkan situasi global akan memberikan tekanan ekonomi ke seluruh negara. Pemerintah akan mengantisipasi ini melalui desain APBN yang melindungi kelompok rentan secara lebih efektif," ujar Budi Gunawan.
Baca Juga: Lirik Lagu Apuse Dan Terjemahannya
Selain itu, kebijakan mengurangi subsidi bagi masyarakat strata kaya dapat dimengerti masyarakat sehingga situasi keamanan dapat terkendali.
“Jika terjadi riak-riak kecil adalah hal yang wajar dan merupakan bentuk dari dinamisasi demokrasi," tambahnya.
Jenderal Polisi ini menegaskan aparat keamanan juga siap menertibkan gangguan keamanan yang merusak proses demokrasi.
Baca Juga: Pengamat Sebut Penyesuaian Harga BBM Bersubsidi Penting untuk Masyarakat yang Membutuhkan
“Pemerintah bersama masyarakat siap mengakselerasi proses transisi energi sehingga kedepan Indonesia dapat memiliki energi yang mandiri dan berkelanjutan," kata Budi Gunawan.
Jangan Jatuh Lubang Sama
Dari Senayan, respon kenaikan BBM bersumber dari Komisi VII DPR RI yang menilai kebijakan pemerintah mengalihkan anggaran subsidi BBM menjadi bantuan sosial (bansos) untuk masyarakat tidak mampu diklaim sudah tepat.
Baca Juga: Lirik Lagu Mendung Tanpo Udan Ndarboy Genk
Kebijakan tersebut diharapkan dapat menjaga daya beli masyarakat.
"Bansos salah satu kebijakan yang tepat," ungkap Wakil Ketua Komisi VII DPR Eddy Soeparno.
Sekjen PAN ini menuturkan, Komisi VII DPR mendukung pengalihan subsidi untuk menjaga daya beli masyarakat di tengah rencana pemerintah menyesuaikan harga BBM.
Namun, saat pengalihan anggaran subsidi BBM menjadi bansos, pemerintah harus melakukan revisi Perpres 191/2014 agar menjadikan peruntukan subsidi harus tepat sasaran.
Sehingga ada payung hukum yang jelas untuk menentukan siapa saja yang berhak menerima bantuan.
Langkah itu perlu segera dilakukan untuk mempercepat bergam proses.
Komisi VII DPR, lanjut dia, siap untuk melakukan pengawasan dan pengawalan pelaksanaan revisi perpres tersebut.
Sedangkan Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR Said Abdullah mengatakan, dengan adanya pengalihan subsidi itu, masyarakat yang kurang mampu tetap memiliki daya beli, sehingga bukan semata-mata subsidi dinaikkan untuk kepentingan fiskal karena akan menggerogoti APBN. Tetapi juga untuk mengalihkan sebagian dari energi ke nonenergi. Serta dipastikan untuk mengurangi kompensasinya.
Bentuk dari pengalihan anggaran itu dapat berupa Bantuan Langsung Tunai, bantuan upah tenaga kerja, bantuan sosial produktif Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) atau fasilitas kesehatan dan pendidikan.
“Agar dana APBN lebih dirasakan masyarakat,” ucap Said.
Pengalihan anggaran bisa dialokasikan untuk memperkuat ketahanan pangan. Alasannya, Indonesia masih menghadapi ancaman kerawanan di sektor ini.
“Kita masih menghadapi indeks prevalensi kerawanan pangan tinggi. Realokasi anggaran subsidi energi bisa diarahkan untuk memperkuat program ketahanan pangan, karena kita masih hanya swasembada beras," jelas Said.
Namun, untuk komoditas lainnya seperti daging, sayuran, gula, kedelai, dan beberapa lainnya masih dilakukan impor.
Di sisi ini menurut Said perlu juga diperhatikan dan catatan penting pemerintah.
"Urusan kemandirian pangan sangat penting, sebab dengan ketergantungan pangan rawan untuk menghadapi berbagai risiko ekonomi, baik yang diterima oleh rakyat maupun fiskal kita," tandasnya.
Pengalihan anggaran juga bisa dilakukan untuk mendorong barang produksi UMKM yang menopang konsumsi sehari-hari masyarakat.
Langkah tersebut bisa dengan menyusun langkah teknis bersamaan dengan integrasi ke seluruh program perlindungan sosial. Kemudian, realokasi anggaran subsidi dan kompensasi energi dapat difokuskan untuk penguatan program konversi energi.
Langkah ini sangat penting untuk ketergantungan pada suplai impor minyak bumi.
"Konversi kebijakan energi untuk mengarah kemandirian energi harus menjadi prioritas agar kejadian bengkaknya anggaran subsidi dan kompensasi BBM tidak terus terulang di masa mendatang. Jangan sampai kita jatuh pada lubang yang sama, padahal kita tahu lokasi lubang tersebut," jelas Said. ***