JAKARTA: Serangan atau penularan pandemi covid-19 di lingkungan Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Utara dapat dikatakan tidak separah di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat, yang terpaksa beberapa kali dilockdown akibat ada diantara hakim, panitera atau pegawai lainnya positif Covid-19. Bahkan dibandingkan Kejaksaan Negeri (Kejari) Jakarta Utara sendiri boleh dibilang PN Jakarta Utara masih lebih “aman”.
Mengapa demikian? Lebih disasar Covid-19 itukah PN Jakarta Pusat dan Kejari Jakarta Utara? Kepadatan aktivitas di PN Jakarta Pusat diakui lebih tinggi dibandingkan di PN Jakarta Utara. Tetapi tidak demikian dengan di Kejari Jakarta Utara. Boleh jadi aktivitas pencari keadilan lebih tinggi di PN Jakarta Utara dibandingkan di Kejari Jakarta Utara. Untuk ini boleh jadi jawabannya lebih dikarenakan antisipasi penanggulangan Covid-19 lebih intensif di PN Jakarta Utara dibandingkan di Kejari Jakarta Utara. Atau ada factor X lainnya menyebabkan di Kejari Jakarta Utara lebih menonjol penularan Covid-19 (sampai ada seorang meninggal dunia) dibandingkan di PN Jakarta Utara.
Berdasarkan pengamatan, pencegahan penyebaran Covid-19 tampak begitu intensif di PN Jakarta Utara. Hal itu bisa dilihat dari langkah-langkah monitoring atau pencegahan yang dilakukan Ketua Tim Satgas Covid-19 Ganjil Sunarto SH MH dengan para anggotanya. Ganjil Sunarto dengan anggota Tim Satgas Covid-19 rajin berkeliling menemui yang beraktivitas penuh di gedung bekas PN Jakarta Pusat yang kini ditempati PN Jakarta Utara di Jalan Gajah Mada itu. Dia mengingatkan dan meminta semua menjalankan protocol kesehatan secara ketat dengan menggunakan masker, rajin mencuci tangan, menjaga jarak demi keselamatan tubuh bahkan nyawa.
Ganjil juga meminta manakala hendak pulang atau berangkat menuju PN Jakarta Utara berusaha menghindarkan kerumunan, entah di dalam bus atau pun kereta api. “Ini demi keselamatan diri sendiri dan orang-orang di sekitar kita. Protokol kesehatan harus tetap dijaga dan dijalankan secara terus menerus,” demikian Ganjil Sunarto berpesan, Rabu (10/3/2021).
Kebijakan pemerintah sendiri selama ini terasa memberi berdampak pada penurunan kasus Covid-19 di Indonesia. Pemerintah selalu mengevaluasi program penanganan pandemi, sekaligus memastikan tereksekusinya program yang tepat seperti diberlakukannya Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) skala mikro dengan pendekatan sosial. Warga masyarakat sendiri semakin banyak yang sadar kesehatan, pakai masker, menaati protokol kesehatan, dan hal-hal lain yang membantu pennggulangan pandemi Covid-19 yang telah merenggut nyawa ribuan itu.
Dalam konteks pendekatan sosial, dalam menjalankan program vaksinasi, pemerintah dengan serius telah menggandeng organisasi masyarakat (Ormas) seperti Nahdlatul Ulama (NU), Muhammadiyah, serta ormas-ormas sosial yang memiliki komitmen kuat dalam memperlancar penanggulangan Covid-19.
Masyarakat sendiri tentu saja bisa melihat hasil dari kebijakan pemerintah baik untuk mengatasi krisis kesehatan maupun ekonomi sehingga semakin menguat atau paling tidak ada optimisme bahwa kita semua bisa melampaui pandemi ini dengan kerja sama semua pihak yang erat dan saling menguatkan entah itu solidaritas sosial antarwarga dengan menahan diri untuk tidak bepergian, kecuali hal penting, lingkungan maupun yang lebih luas lagi demi kepentingan bersama.***