JAKARTA: Di sela-sela “digedor” Pidum Kejati Jawa Barat terkait tuntut 1 tahun terdakwa Valencya, Kejati Jawa Barat agaknya tetap bekerja keras. Terbukti, Aparatur Sipil Negeri (ASN) inisial AK yang bekerja di Kementerian Agama (Kemenag) Kanwil Jabar ditetapkan sebagai tersangka dugaan korupsi Bantuan Operasional Sekolah (BOS) untuk soal ujian dan penilaian ujian.
Menurut Asisten Pidana Khusus (Aspidsus) Kejati Jawa Barat, Riyono, tersangka AK yang diketahui Ketua Kelompok Kerja Madrasah (KKM) untuk Madrasah Ibtidaiyah (MI) diduga melakukan korupsi sebesar Rp8 miliar.
Kasusnya terjadi di tahun anggaran 2017-2018, saat Kemenag Pusat mengucurkan anggaran dana BOS untuk membiayai kegiatan penggandaan soal-soal ujian saat Penilaian Akhir Semester (PAS), Penilaian Akhir Tahun (PAT), Try Out (TO), Ujian Sekolah Berstandar Nasional (USBN) hingga Ujian Akhir Madrasah Berstandar Nasional (UAMBN).
Anggaran itu harusnya dikelola oleh masing-masing sekolah. Namun, AK malah mengaturnya dengan menunjuk satu perusahaan swasta CV MCA. Mereka pun menggelembungkan harga.
AK memberikan uang hasil cash back dari perusahaan kepada pengurus KKM dengan alasan berasal hibah perusahaan. "AK ditetapkan tersangka. Seharusnya dana itu dikelola masing-masing oleh sekolah, tetapi selanjutnya dikoordinir oleh KKM yang diketuai AK," kata Riyono, Selasa (16/11/2021).
Jumlah siswa pun dimark up. Akibatnya, kerugian ditaksir Rp8 miliar. Namun demikian, angka riilnya masih dilakukan penghitungan oleh BPKP. Atas perbuatannya yang menggerogoti keuangan negara itu, tersangka AK dipersalahkan melanggar Pasal 2, Pasal 3, Pasal 11 jo Pasal 18 Undang –Undang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang Undang RI Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo 55 ayat 1 ke-1 KUHP yang ancaman hukumannya cukup berat.***