JAKARTA: Ketua Pengurus dan Founder LQ Indonesia Law Firm Alvin Lim SH, MSc, CFP, CLA mengapresiasi atas tanggapan Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejaksaan Agung (Kejagung), Leonard Eben Ezer Simanjuntak, SH, MH, terkait pengembalian berkas untuk dilengkapi (P-19) kaitan perkara pidana Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Indosurya.
“LQ Indonesia mengapresiasi tanggapan Kapuspenkum Kejagung RI, pak Leonard atas penjelasannya, soal P-19 atau pengembalian berkas perkara pidana KSP Indosurya untuk segera dilengkapi penyidik Dittipideksus Bareskrim Polri yang menangani awal,” kata Alvin Lim, Kamis (9/12/2021).
Namun demikian, Alvin berpandangan lain soal audit yang menurutnya hanya modus untuk mengulur – ulur proses pidana dugaan penipuan dan penggelapan KSP Indosurya yang menjadikan pemiliknya, Henry Surya bersama dua orang lainnya yakni, Manager Direktur Suwito Ayub dan Head Admin June Indria jadi Tersangka.
Ini isi Pasal 46 UU Perbankan yang disangkakan terhadap Henry Surya. Barang siapa menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan tanpa izin usaha dari pimpinan Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya lima tahun dan paling lama lima belas tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dan paling banyak Rp 20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah).
"Jaksa Peneliti tolong baca jelas, dimana dalam Unsur Pasal 46 UU Perbankan tercantum unsur kerugian? Ini bukan kasus perdata di mana jumlah kerugian harus akurat untuk proses ganti rugi. Melainkan unsur Pasal 46 adalah ada atau tidak adanya izin Perbankan menghimpun modal dari masyarakat,” ucap Alvin.
Jadi, alasan meminta audit hanya modus belaka untuk mengulur waktu dan menunda proses hukum dengan alasan tidak masuk akal dan membodohi masyarakat.
Jika penyidik Kejagung ingin mengetahui nilai kerugian tinggal minta angkanya sama pengurus PKPU. Satu hal lagi untuk menambah kuat dugaan modus oknum Kejaksaan Agung, 2 perkara lain sebelumnya di proses oleh Kejaksaan dan P21 dalam waktu singkat, 1-2 bulan sudah P21 yaitu perkara Koperasi Millenium dan PT WBN.
"Koperasi millenium, saya sebagai pelapor, pasal sama 46 UU Perbankan, tidak ada jaksa peneliti meminta audit terhadap kerugian para korban. Berkas perkara bisa P21 dalam waktu kurang lebih 1 bulan, disidangkan dengan Perkara 336/PidSus/2020/PN JktPus, tanggal 18 Maret 2020, di vonis Hakim terbukti bersalah mengumpulkan dana masyarakat tanpa izin BI.
Begitu juga kasus sama di PT TGP, pidana menghimpun dana masyarakat, di Mabes Polri dan limpah ke Kejagung tidak ada permintaan Audit forensik bisa P21.
"Apa ada tebang pilih syarat tambahan untuk kasus pidana sama persis? Tolong Kejaksaan Agung jangan bodohi masyarakat. Korban Indosurya sudah menderita, sekarang oknum Kejaksaan Agung mau membodohi masyarakat. Jangan pake modus ulur waktu. Sangat menciderai nilai keadilan," katanya.
“Jika Jaksa ingin tahu nilai kerugian, mudah kok tinggal minta angkanya sama pengurus PKPU. Ada semua itu copy bilyet sebagai bukti kerugian. Selesai. Intinya, dalam kasus ini tidak perlu melakukan audit, jika Jaksa butuh pengarahan hukum bisa hubungi LQ di 0817-489-0999.” tutur Alvin.
Proses homologasi atau perdamaian PKPU itu tidak penghapus perbuatan pidana yang sudah menjadikan pemilik KSP Indosurya yakni, Hendry Surya bersama dua tersangka lainnya. Klien LQ atau pelapor, menolak dan tidak masuk dalam PKPU tersebut. Hasil PKPU sendiri, lanjut Alvin, beberapa nasabah KSP Indosurya yang ikut juga mengeluh, karena, dalam pelaksanaannya tidak sesuai dengan apa yang sudah diputuskan.
Langkah PKPU terkesan hanya berusaha menghidar dari jeratan pidana.
“Ada nasabah yang ikut PKPU mengeluh, karena prakteknya tidak sesuai keputusan. Bayangkan 2 persen perbulan dari uangnya senilai Rp1 miliar 50 juta yang harusnya terima Rp20 juta faktanya hanya menerima Rp340 ribuan,” ucap Alvin.