: Dunia peradilan di Indonesia saat ini dinilai sedang lucu. Dan, ada kesengajaan melanggar hukum .
Bagaimana tidak, seseorang yang sudah pernah disidangkan di PN, PT lalu MA, dan sudah ada putusan incratch MA akan disidangkan kembali atas perkara yang sama?
Pasal 76 KUH Pidana (1) Kecuali dalam keputusan hakim masih boleh diubah lagi, maka orang tidak boleh dituntut sekali lagi lantaran perbuatan yang baginya telah diputuskan oleh hakim Negara Indonesia, dengan keputusan yang tidak boleh diubah lagi (in kracht van gewijsde).
Selain melanggar KUHP, penyidangan dua kali dalam perkara yang sama dapat didugakan melanggar Undang-Undang No 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, dalam pasal 18 ayat 5 menyatakan bahwa, “Setiap orang tidak dapat dituntut untuk kedua kalinya dalam perkara yang sama atas suatu perbuatan yang telah memperoleh putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (Ne bis in Idem)."
Pasal ini mengatur tentang hak memperoleh keadilan, sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa azas nebis in idem adalah azas yang mengatur tentang bahwa seseorang tidak dapat dituntut sekali lagi atas perbuatan atau peristiwa yang baginya telah diputuskan oleh hakim.
Azas ini merupakan salah satu bentuk penegakan hukum bagi terdakwa dalam menciptakan kepastian hukum.
"Pentingnya perlindungan terdakwa dari kepastian hukum dikaitkan terhadap azas ne bis in idem mendapat perhatian yang serius, yakni bentuk perlindungan yang diberikan mengalami perluasan tidak hanya di tujukan pada terdakwa dalam proses persidangan, apalagi terdakwa dituntut untuk yang kedua kalinya dalam peristiwa yang sama, sehingga perlu juga perlindungan terhadap terdakwa akibat penyalahgunaan kekuasaan di pengadilan," ucap Pasha, kuasa hukum Alvin Lim.
"Kami akan menyurati Komnas HAM dan dalam waktu dekat ini mengajukan gugatan PMH terhadap kejaksaan," kata Pasha lagi.
Dalam kesempatan terpisah, Alvin Lim mengatakan "Jelas ada oknum bermain di Kejaksaan Agung, minggu ini Kejaksaan Agung akan melepaskan penjahat kelas kakap Henry Surya pengemplang dari tahanan (bebas demi hukum) sehingga lepas dari penuntutan di Pengadilan, dengan menolak berkas perkara Tipideksus Mabes dengan alasan berkas belum lengkap. Padahal petunjuk Jaksa mustahil untuk dipenuhi oleh siapapun," ucapnya.
Dalam keterangannya kepada wartawan, Alvin Lim menyatakan bahwa dalam petunjuk No 90, Jampidum meminta agar Penyidik memeriksa seluruh korban di seluruh Indonesia, adalah hal mustahil, karena beberapa bahkan sudah meninggal.
"Apa saksi yang sudah meninggal harus di bangkitkan dari liang kubur terlebih dahulu, " ucap Alvin mempertanyakan.
Ia menunjukkan halaman P19 dengan tandatangan dan cap atas nama Jampidum.
Alvin mengungkapkan karena dirinya gencar terhadap kasus investasi bodong Indosurya , ia di kriminalisasi.
"Masyarakat menjadi saksi, bagaimana Pemerintah Indonesia akan melepaskan terduga penjahat kelas kakap seperti HS dari tahanan, tapi kuasa hukum korban investasi bodong justru dua kali mau disidangkan untuk perkara yang sama.
Tidak menang melawan LQ secara hukum, maka para oknum skema ponzi mengunakan cara keji dan mengunakan oknum kejaksaan untuk menyerang.
"Keagungan kejaksaan, patut dipertanyakan," ucap Alvin Lim dengan lantang sambil menunjukkan bukti surat LMP yang menyatakan bertindak selaku kuasa hukum RSO.
Alvin Lim pendiri LQ Indonesia Lawfirm dikenal fenomenal dalam dua tahun sudah ada 4 cabang di Jakarta, Tangerang dan Surabaya, dengan puluhan advokat rekanan dikenal dan dipercaya menjadi kuasa hukum dari para korban investasi bodong seperti Indosurya, Narada, KSP SB, MPIP, Minnapadi, robot trading, DNA Pro, Fahrenheit dan ATG.
LQ dikenal atas keberhasilan dalam pengembalian kerugian dana korban investasi bodong di empat perusahaan dan memenangkan perkara persidangan dengan membongkar praktek kotor oknum aparat penegak Hukum dengan menganut semboyan "zero corruption law eq qnforcement" untuk LQ Indonesia Lawfirm sebagai pioneer, firma hukum di Indonesia yang tidak mau toleransi kepada korupsi.
Tidak mudah mengubah dan membersihkan institusi yang kotor dari banyaknya oknum sampah terutama dalam penegakan hukum, namun jika tidak ada yang berani memulai bersih, kapan Indonesia mau maju, adil dan sejahtera?
"Inilah harga yang harus saya bayar melalui perjuangan melawan oknum aparat penegak hukum yang korup," ujar Alvin lagi.
Sementara itu, upaya Majelis Hakim mengadili perkara pemalsuan dokumen asuransi Allianz dengan terdakwa advokat Alvin Lim dari LQ Indonesia LawfFrm, ditunda. Alvin Lim mangkir dari persidangan yang digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Selasa (21/6/2022).
Sidang yang dipimpin oleh Ketua Majelis Hakim Arlandi Triyogo dan hakim anggota Samuel Gintimg dan Raden Ary Muladi, akhirnya memutuskan persidangan akan digelar kembali pada pekan depan.
“Sidang selanjutnya akan dilakukan pada hari Senin, 27 Juni 2022, pukul 10.00 pagi,” ujar Arlandi Triyogo.
Di persidangan tersebut ada sedikit ‘keanehan’ dimana seseorang yang mengaku bernama Kusuma, kepada majelis hakim mengaku sebagai kuasa hukum terdakwa Alvin Lim. Tetapi, Kusuma mengakui dirinya belum menerima surat kuasa dari Alvin Lim.
Kusuma mengaku datang ke persidangan hanya berdasarkan adanya pemberitaan di media online bahwa hari ini akan ada persidangan Alvin Lim.
“Alvin Lim belum menerima surat panggilan persidangan,” jawab Kusuma kepada majelis hakim. “Saudara belum punya surat kuasa, jadi belum sah,” ucap Ketua Majelis Hakim, menimpali. ***