SURAKARYA.ID: Sejak Firli Bahuri menjabat Ketua KPK, sejumlah kebijakan yang dianggap melemahkan KPK banyak dikeluarkan. Bahkan penyidik dan staf di KPK yang dianggap memiliki kredibilitas dan integritas tinggi malah disingkirkan lewat Tes Wawasan Kebangsaan (TWK).
TWK terhadap pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dinilai banyak pihak adalah sebuah akal-akalan untuk mendepak mereka yang kritis. Tes tersebut merupakan asesmen dalam proses alih status pegawai KPK menjadi aparatur sipil negara (ASN). Di sini, penyidik dan pegawai KPK yang berintegritas banyak yang tersingkir, termasuk Novel Baswedan.
Kebijakan-kebijakan yang dianggap pelemahan KPK pun banyak dikeluarkan. Dari mulai revisi UU KPK menjadi UU No 19 Tahun 2019 yang meletakkan KPK di bawah rumpun eksekutif, hasil dari judicial review UU KPK yang dalam hal pengujiannya MK menganggap suara aspirasi masyarakat hanya merupakan bagian dari hak masyarakat untuk berpendapat. Hingga 75 orang anggota KPK dengan kredibilitas yang bagus dalam jabatannya dinyatakan tidak lolos tes wawasan kebangsaan (TWK).
Dugaan bakal anjloknya IPK Indonesia tahun 2022 diduga akibat kebijakan pelemahan KPK ini telah diprediksi sejumlah tokoh pemberantasan korupsi. Mantan penyidik KPK Novel Baswedan turut memberikan tanggapan mengenai anjloknya Indeks Persepsi Korupsi atau IPK Indonesia yang semula 38 menjadi 34 atau turun 4 poin.
Novel Baswedan menyebut, dirinya sudah menduga hal ini bakal terjadi sejak 2021 lalu.
Adapun hal ini dikatakan Novel Baswedan saat ditemui selepas acara Forum Diskusi bertajuk ‘Pro dan Kontra Justice Collaborator Bharada Eliezer’, yang digelar di Universitas Trisakti, Jakarta Barat, Kamis (2/2/2023) kemarin.
“Memang sebenarnya Indeks Persepsi Korupsi ini turun sudah kita prediksi ya. Bahkan dugaan saya dari tahun lalu harusnya,” kata Novel.
Dewan Penasihat Indonesia Memanggil Lima Tujuh atau IM57+ ini menyebut bahwa turunnya IPK pada 2022 ini lantaran pemerintah membuat kebijakan terkait kemudahan berbisnis dan kebijakan lain yang justru melemahkan KPK.
Baca Juga: Permintaan Lukas Enembe Ditolak, KPK Malah Perpanjang Masa Penahanan
Menurutnya, penurunan IPK hingga 4 poin ini merupakan rekor baru. Sebab hal ini baru kembali terjadi sejak 2015 lalu.
“Yang tahun ini, Tahun 2022, turun 4 poin. Dan ini sejarah. Dan ini luar biasa,” tuturnya.
Dengan catatan ini, Novel menyebut semua pihak harus melihat bahwa pemberantasan korupsi ini bukan hanya sekadar penegakan hukum. Namun juga banyak faktor lain yang mendorong hal ini dapat terjadi.
Sehingga, kata dia, dengan penurunan indeks persepsi korupsi ini menjadi tamparan keras bagi aparat penegak hukum, khususnya KPK itu sendiri.