: Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyerukan agar kebijakan diskriminatif terhadap komoditas negara berkembang harus dihentikan.
Hal itu disampaikan Presiden dalam pidatonya saat menghadiri Sesi Kerja Mitra G7 yang membahas soal iklim, energi, dan lingkungan di Grand Prince Hotel Hiroshima, Jepang, Sabtu (20/5/2023).
"Right to development (Hak atas pembangunan) setiap negara harus dihormati,” ujar Presiden Jokowi membawa pesan dari Global South dalam sesi kerja mitra G7 yang membahas berbagai persoalan global tersebut.
Baca Juga: Tunjuk Mahfud MD Jadi Plt Menkominfo, Jokowi: Hormati Proses Hukum, Kejagung Profesional
Global South, istilah yang digunakan Bank Dunia dan organisasi lainnya untuk mengidentifikasi negara dan wilayah di kawasan Amerika Latin, Afrika, dan negara berkembang Asia pada satu sisi dari kesenjangan Utara-Selatan, dengan sisi lainnya adalah negara-negara Global North.
Sedangkan G7 (Group of Seven) terdiri-dari Kanada, Prancis, Jerman, Italia, Jepang, Britania Raya, dan Amerika Serikat (AS), merupakan tujuh negara ekonomi maju utama dunia seperti yang dilaporkan oleh Dana Moneter Internasional (IMF).
Menurut Kepala Negara, saat ini sudah bukan zamannya lagi negara-negara
global south hanya diberi ruang sebagai pengekspor komoditas bahan mentah karena dunia sudah tidak berada pada masa kolonialisme.
Baca Juga: Serunya Jokowi Rayakan Kemenangan Timnas, Traktir Makan Durian Bersama di Si Bolang
“Apakah adil negara kaya sumber daya alam (SDA) seperti Indonesia dihalangi menikmati nilai tambah SDA-nya? Dihalangi mengolah SDA-nya di dalam negeri?” ungkapnya, seperti dilaporkan BPMI Setpres di laman resmi Presiden RI dan Sekretaris Kabinet (Setkab).
Presiden juga menegaskan bahwa lebih dari 270 juta penduduk Indonesia yang menjadi jangkar perdamaian, demokrasi, dan ekonomi di kawasan Asia Tenggara dan Asia Pasifik harus sejahtera.
Karena itu, Indonesia tidak menutup diri, melainkan bekerja keras untuk meningkatkan kerja sama dalam bentuk lain yang lebih setara dan dengan hasil win-win bagi semua.
Baca Juga: Jumlah Turis Turun 90 Persen selama Pandemi, Jokowi Luncurkan Tahun Kunjungan Wisata IMT 2023-2025
“Saya berharap negara G7 dapat jadi mitra dalam hilirisasi industri ini dan sudah saatnya membentuk semacam OPEC (Organisasi Negara-negara Pengekspor Minyak Bumi) untuk produk lain seperti nikel dan sawit,” katanya.
Presiden menjelaskan bahwa pandemi telah mengajarkan dunia tentang pentingnya melibatkan lebih banyak negara dalam rantai pasok global. Untuk itu, Jokowi menyerukan penghentian kebijakan monopoli.