: Menteri Luar Negeri
(Menlu) RI Retno L Marsudi telah menghadiri pertemuan Menteri Luar Negeri G7 secara daring, dalam kapasitas Indonesia sebagai Presiden G20, untuk memenuhi undangan Jerman yang memegang presidensi G7 tahun ini, Jumat (13/5/2022).
Dirilis di laman resmi Kemenlu, pertemuan yang digelar di tengah rangkaian KTT ASEAN-AS Summit di Washington DC ini merupakan pertemuan pertama presidensi G20 dengan G7 secara kelompok (di tingkat Menteri Luar Negeri).
Sebelumnya, engagement dilakukan dengan masing-masing negara anggota G20, baik dari G7 maupun non G7. "Pertemuan tersebut membahas dua isu penting, yaitu isu ketahanan pangan akibat perang di Ukraina, dan isu G20," tulis Kemenlu.
Baca Juga: KPK Panggil 8 Saksi Dari Kota Ambon Terkait Kasus Dugaan Suap Wali Kota Richard Louhenapessy
Terkait isu ketahanan pangan, Menlu RI Retno Marsudi menyampaikan bahwa perang di Ukraina telah berdampak pada ketahanan pangan global. Dampak ini sangat dirasakan, terutama oleh negara berkembang.
"Upaya harus dilakukan agar isu kelangkaan dan harga pangan yang tinggi dapat dicegah, termasuk tidak memasukkan pangan dalam sanksi," kata Menlu Retno.
Dalam kaitan ini, Indonesia juga mengingatkan mengenai pentingnya pupuk, sebagai bagian upaya menjaga ketahanan pangan.
Terkait G20, negara-negara G7 memahami situasi kompleks dan sulit yang dihadapi saat ini, dan semua memberikan dukungan terhadap presidensi Indonesia.
Baca Juga: Kalahkan Indonesia 3 – 0, India Rebut Piala Thomas
Pertukaran pandangan antara Menlu RI dan Menlu G7 dalam pertemuan tersebut berjalan sangat positif. Tidak ada satu pun yang menginginkan G20 terpecah, dan diskusi dilaksanakan dengan spirit untuk mencari solusi terhadap situasi yang tidak mudah saat ini.
Menlu Retno juga menyampaikan undangan kepada para Menlu G7 untuk hadir pada pertemuan Menlu G20 di Bali pada bulan Juli mendatang, untuk melanjutkan diskusi secara terbuka dan konstruktif.
Group of Seven atau G7 adalah sebuah grup yang terdiri atas tujuh negara, yaitu Kanada, Prancis, Jerman, Italia, Jepang, Britania Raya, dan Amerika Serikat (AS). Negara-negara ini mewakili lebih dari 64% kekayaan bersih global.
Baca Juga: Masyarakat Diimbau Simak Jadwal Penerimaan Murid Baru Tahun 2022
Pada awalnya, G7 dibentuk untuk merespons krisis ekonomi akibat krisis minyak tahun 1970-an. Namun, dalam perkembangannya G7 tidak hanya membahas isu-isu ekonomi, G7 juga membahas isu-isu lain, seperti keamanan, perdamaian, perubahan iklim, dan juga isu kesehatan.
Dikutip dari laman resmi G7 bahwa G7 akan melakukan kolaborasi dalam rangka memecahkan masalah-masalah global, khususnya yang berkaitan dengan masalah ekonomi.
Dalam agenda G7, para menteri dan pejabat dari negara anggota akan mengadakan berbagai pertemuan. Dari sini, mereka akan membentuk suatu kesepakatan serta mempublikasikan pernyataan bersama berkaitan dengan persitiwa-peristiwa global.
Baca Juga: LGBT Menurut Gus Fahrur, Bisa Disembuhkan, Begini Caranya
Meski pertemuan-pertemuan G7 tidak bisa mengeluarkan sebuah aturan atau undang-undang yang mengikat, tetapi tak dapat disangkal terdapat sejumlah keputusan dari G7 yang memiliki efek global.
Menlu RI - Menlu AS
Pada hari yang sama, Menlu RI juga telah melakukan pertemuan bilateral dengan Menlu AS, Anthony Blinken, membahas kerja sama bilateral, regional, dan berbagai isu global yang menjadi perhatian bersama.
Menlu AS menyampaikan apresiasi atas peran dan kepemimpinan Indonesia baik sebagai koordinator kemitraan ASEAN-AS maupun kepemimpinan Indonesia di ASEAN dan beberapa isu global seperti Afghanistan.