: Nurul Aisyah, aktivis sosial dari Kota Bekasi, mengungkapkan pandangannya tentang sistem pendidikan nasional di Kota Bekasi.
Ia menekankan perlunya memprioritaskan dan mengalokasikan dana untuk menuntaskan wajib belajar 12 tahun, sebagaimana tertuang dalam Pasal 31 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
"Saya percaya bahwa pendidikan adalah investasi masa depan setiap generasi, memungkinkan mereka untuk bersaing dalam perkembangan masyarakat 5.0 yang semakin maju," ujar Nurul dalam keterangan tertulis yang diterima , Senin (5/6/2023).
Menurut Nurul, pendidikan berperan penting dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM). Ia berharap lembaga legislatif dan eksekutif pemerintah dapat memenuhi amanat Pasal 31 UUD 1945, yang menyatakan pendidikan sebagai hak setiap warga negara dan mewajibkan pemerintah menyediakan dana yang diperlukan untuk itu.
"Pemerintah memiliki tanggung jawab untuk memfasilitasi perkembangan pesat di era digital," lanjut dia.
Nurul menyarankan perlunya perubahan paradigma pendidikan untuk menyambut era masyarakat 5.0. Guru hendaknya meminimalkan perannya sebagai penyedia materi pembelajaran dan justru menjadi pemberi inspirasi dalam menumbuhkan kreativitas siswa.
"Dalam konteks ini, guru harus berperan sebagai tutor, fasilitator, inspirator, dan pembelajar, sehingga menumbuhkan konsep yang dikenal dengan “Merdeka Belajar”. Merdeka Belajar bertujuan untuk mewujudkan pendidikan yang berkualitas bagi seluruh masyarakat Indonesia," paparnya.
"Hal ini dapat dicapai tidak hanya dengan meningkatkan layanan pendidikan tetapi juga dengan meningkatkan dan meningkatkan infrastruktur sekolah dan platform teknologi. Infrastruktur dan teknologi yang memadai akan memudahkan sekolah dalam menyelenggarakan pendidikan yang berkualitas," pungkasnya. ***