: Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Menko Ekonomi) Airlangga Hartarto mengatakan potensi energi baru terbarukan cukup besar, yaitu 442 giga watt untuk pembangkit listrik. Salah satu yang sedang didorong pemerintah adalah pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS).
"Pengembangan PLTS di Jawa berbasis factory, roof top. Sedangkan yang di luar Jawa berbasis PLTS yang sekarang disiapkan di Kepulauan Riau. Ini nantinya dapat digunakan untuk daerah Kepri itu sendiri bahkan bisa dieskpor ke negara lain," ungkap Menko Airlangga dalam acara 'Green Economy Indonesia Summit 2022' yang digelar Warta Ekonomi, Rabu (11/5/2022).
Turut hadir secara langsung dalam kesempatan tersebut Wakil Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Sekretaris Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, dan Deputi Kerjasama Ekonomi Internasional Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.
Baca Juga: Piala Thomas: Indonesia Juara Grup A Usai Kalahkan Korea 3 – 2
Airlangga menjelaskan, pasar PLTS ada dua macam. Pertama, dari pasar tenaga listrik itu sendiri dan yang kedua karbon kredit. "Dengan mempunyai PLTS, Indonesia bisa menjual dua produk listrik dan pasar karbon,” ucap Menko Airlangga.
Menurut Airlangga, di sektor transportasi, pemerintah komitmen untuk terus mendorong program mandatory biodiesel yang mendorong penurunan energi setara dengan 23,3 juta ton CO2 equivalent.
Adanya program tersebut diharapkan mampu mendorong sektor industri berbasis mobil listrik. Secara ekosistem pemerintah sendiri sekarang ini tengah menyiapkan mulai dari hulu sampai ke hilirnya.
Baca Juga: Presiden Jokowi dan Ibu Iriana Tiba Di Washington DC, Transit Di Amsterdam
Ketua Umum Partai Golkar ini mengatakan pemerintah juga tengah mencoba menurunkan biaya dari carbon capture dan storage melalui teknologi yang sama dengan injeksi amonia berupa kombinasi antara batu bara dan amonia. Sehingga, biaya yang dibutuhkan menjadi 25 dolar AS per ton dari yang sebelumnya 100 dolar AS per ton.
Tak hanya itu, Presiden juga telah mengesahkan peraturan tentang nilai ekonomi karbon yang bertujuan untuk mendorong terciptanya industri-industri berbasis karbon netral.
”Industri hijau menjadi tujuan utama di masa transisi energi dan tentunya ini pada akhirnya akan memberikan nilai tambah kepada ekonomi itu sendiri. Selain itu juga dapat menyerap tenaga kerja yang berkeahlian tinggi,” ungkap Menko Airlangga.
Baca Juga: Produk Ekonomi Kreatif Indonesia Tampil Pada 1st TWG 2022
Masalah Perubahan Iklim
Lebih jauh Menko Airlangga menyampaikan bahwa kesadaran terhadap dampak negatif perubahan iklim harus terus terjaga agar target pada Perjanjian Paris dapat tercapai dan tidak mempengaruhi Produk Domestik Bruto (PDB).