Oleh: Gungde Ariwangsa SH
: Penegakan hukum dan hak asasi manusia (HAM) di masa pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) jeblok. Begitu penilaian yang diberikan oleh Ganjar Pranowo, calon presiden (Capres) nomor 3 untuk Pemilihan Presiden (Pilpres) tahun 2024. Ganjar memberikan penilaian buruk tentang penegakan hukum di masa pemerintahan Jokowi itu sebagai buntut aib drama terkait batas usia syarat menjadi calon presiden (Capres) dan Cawapres yang meloloskan Gibran Rakabuming Raka, putra Presiden Jokowi sendiri.
Ganjar dalam Sarasehan Nasional Ikatan Keluarga Alumni (IKA) Universitas Negeri Makassar (UNM), Sabtu (18/11/2023), memberikan nilai 5 atau merah untuk penegakan hukum di era Jokowi. Menurut Ganjar ini kemerosotan drastis karena sebelum adanya drama MK itu nilai penegakan hukum sudah menyentuh nilai 7 atau 8.
Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Jusuf Kalla (JK) mengamini jika penegakan hukum di era Joko Widodo (Jokowi) anjlok di angka 5 dari 10. Dia menilai, angka itu jeblok pasca keputusan akhir-akhir ini yang dianggap buruk.
Seperti dilansir okezone.com, JK mengatakan, banyak hal yang akhir-akhir terjadi persoalan-persoalan yang dianggap menjadi kontradiktif. Akibatnya, layak jika angka 5 dari 10 tersebut disematkan oleh Ganjar.
Baca Juga: Pilpres 2024: Gibran, Awas Bumerang!
Dalam Sarasehan Nasional IKA Universitas Negeri Makassar itu Ganjar memberikan penilaian buruk terhadap penegakan hukum di masa pemerintahan Jokowi setelah salah satu panelis, Zainal Arifin Mochtar atau Uceng, bertanya.
Berikut dialog tanya jawab Ganjar dan Uceng seperti dikutip dari CNNIndonesia:
"Terakhir misalnya sebelum ribut-ribut Mas Ganjar masih memberi penilaian penegakan hukum Indonesia itu baik, sekitar 7 sampai 8. Dengan kondisi sekarang ketika keadaan berubah dan Mas Ganjar memakai baju hitam, apakah nilai itu menurun?" tanya Uceng.
"Turun," ucap Ganjar.
Ganjar diberi pertanyaan kembali, mengapa menurutnya penegakan hukum di Indonesia mengalami penurunan. Ganjar mengungkit putusan MK.
"Kasus kemarin kan menelanjangi semuanya dan kita dipertontonkan soal itu, itu sebenarnya," ujarnya.
Baca Juga: Pilpres 2024 - Dicekal Jadi Pembicara di UGM, Anies: Tekanan Hidup yang Dialami Rakyat Lebih Berat
Alasannya, menurut Ganjar, dari putusan tersebut dinilai sarat intervensi dan terlihat jelas. "Rekayasa dan intervensi. Yang membikin kemudian intervensi menjadi hilang, yang imparsial menjadi parsial," ucapnya.