Oleh: Dr Edy Purwo Saputro, SE, MSi
: Global information society dan kekuatan netizen menjadi pilar keadilan
demokrasi dan hukum di republik ini. Betapa kekuatan netizen menjadi mata yang memberitakan juga memviralkan semua kejadian secara real time. Oleh karena itu, netizen menjadi garda terdepan dalam membuka semua tabir ketidakcermatan dan ketidakjujuran ragam kasus yang terjadi.
Di satu sisi, tentu ini menjadi menarik dicermati meski di sisi lain fakta ini juga menjadi tantangan untuk membangun peradilan dan keadilan yang hakiki karena sejatinya ini menjadi peluang untuk memberikan perlindungan kepada publik. Fakta ini juga menyadarkan dunia bahwa netizen dengan sejumlah keterbatasannya bisa menjadi penegak terhadap berbagai ketimpangan yang terjadi. Jadi tidak beralasan jika realita di era kekinian justru mengebiri peran netizen.
Ragam kasus yang berhasil diungkap dari peran netizen misalnya:
Pertama: kasus RAT akibat ulah anaknya Mario Dandy menganiaya David kemudian terbongkar semua kebusukan dibalik perolehan harta dan perilaku mengemplang pajak. Heboh kasus RAT ternyata menyeret banyak kasus dengan nominal yang fantastis. Hal ini seolah membuka tabir di balik kebusukan yang terjadi di Kementerian Keuangan, terutama di sektor perpajakan.
Tidak hanya itu, flexing yang dipertontonkan juga mengurai kasus perolehan hartanya sehingga KPK mendakwanya secara tidak wajar. Hebatnya lagi dari kasus ini menyeret juga pejabat di Bea Cukai karena perilaku hedon, bukan hanya sang suami tetapi juga si istri.
Baca Juga: Urgensi Swasembada
Oleh karena itu, semua perolehan hartanya dibongkar netizen dan terungkap perolehannya tidak wajar, termasuk pelaporannya ke LHKPN juga tidak sesuai alias terjadi pemalsuan karena tidak semuanya dimasukkan dalam daftar. Bahkan dari temuan sejumlah kasus yang viral ternyata semuanya sama yaitu tidak semua harta para pejabat dilaporkan dalam LHKPN. Mengapa ini terjadi? Apakah tidak ada sanksi?
Kedua: perilaku hedon pejabat Bea Cukai Jogja, Eko Darmanto yang pamer harta dan sempat viral kemudian dipanggil KPK untuk klarifikasi, meski akhirnya dicopot. Selain itu ada juga kasus Kepala BPN Jakarta Timur Sudarman Harjasaputra yang pamer harta di medsos, bukan hanya dia tapi juga istrinya kemudian viral dan akhirnya dicopot juga karena gerah di
tengah situasi ekonomi yang meredup justru pejabatnya pamer harta. Ini jelas mencederai rasa keadilan dan norma sosial sehingga tidak pantas menjadi panutan.
Ketiga: kasus istri Sekda Riau, SF Hariyanto yang juga suka pamer harta dengan nilai ketidakwajaran dikaitkan dengan jabatannya. Ironisnya, dari kasus ini kemudian banyak pejabat yang berdalih kemewahan yang dipertontonkan istrinya adalah produk palsu – KW dan dibeli di Mangga Dua. Ironisnya, pernyataan itu disanggah pedagang. Pastinya tidak logis seorang istri pejabat pamer kemewahan dengan produk palsu - KW. Perilaku ini justru semakin merendahkan diri dan tidak pantas pejabat membeli produk palsu – KW karena pastinya tidak membayar pajak (seharusnya peduli pajak).
Keempat: tekanan netizen terhadap kasus FS dan TM menguatkan betapa rekayasa serta kebohongan yang dipertontonkan oleh oknum aparat yang seharusnya mengerti hukum justru melakukan rekayasa dan akhirnya peradilan mendukung tekanan netizen. Paling tidak vonis mati untuk FS dan hukuman mati bagi TM menjadi keadilan bersama untuk menguatkan keadilan sosial. Tanpa tekanan netizen dan viral yang dilakukan, mustahil kasus FS dan TM akan bisa tuntas karena melibatkan petinggi di jajaran pihak berwajib yang cenderung tidak bisa tersentuh oleh hukum dan peradilan.
Baca Juga: Demokrasi Era Now
Jadi, kekuatan netizen di era now benar-benar sakti sehingga jangan ada lagi arogansi dan juga angkara murka sebab mata netizen akan jeli memotret dan merekamnya untuk kemudian menjadi jejak digital bagi siapapun, bukan hanya di dunia maya tapi juga di
dunia nyata. ***
* Dr Edy Purwo Saputro, SE, MSi - Dosen Pascasarjana di Universitas Muhammadiyah Surakarta