Oleh Dr Edy Purwo Saputro, SE, MSi
: Arus balik adalah konsekuensi dari arus mudik lebaran dan sepertinya
tidak ada kendala untuk mereduksi ancaman arus balik yang jumlahnya terus bertambah setiap tahun. Hal ini tentunya menjadi problem dan tantangan tersendiri bagi perkotaan dan daerah tujuan perantauan pada umumnya.
Di satu sisi, tidak mudah untuk mencegah arus balik karena masyarakat berkepentingan untuk berusaha dan merubah nasibnya menjadi lebih baik dan hal ini biasanya lebih berorientasi kepada perilaku migrasi ke perkotaan dan sejumlah daerah tujuan perantauan pada umumnya. Di sisi lain, kehadiran perantau melalui arus balik pastinya juga memicu sejumlah ancaman dan konsekuensi yang tidak mudah, baik itu konsekuensi secara finansial maupun konsekuensi sosial ekonomi lainnya.
Belajar bijak dari arus balik pasca lebaran maka perkotaan dan semua daerah tujuan dari perantauan perlu menyikapinya dengan cermat. Argumen yang mendasarinya tidak bisa terlepas dari sejumlah kepentingan, misalnya, pertama: kebutuhan terhadap permukiman dan perumahan. Betapa tidak, kehadiran para perantau melalui arus balik pastinya butuh tempat tinggal.
Baca Juga: Lebaran
Oleh karena itu, bisa dipastikan kebutuhan terhadap rumah kontrak akan semakin meningkat. Padahal, ketersediaan lahan perkotaan cenderung semakin kecil dan pastinya hanya dapat dipenuhi dengan bangunan bertingkat. Imbasnya, harga tanah pasti meroket dan kelompok menengah ke bawah terpaksa minggir ke daerah penyangga demi bisa mendapatkan tanah, perumahan dan permukiman yang lebih ramah di kantong.
Persoalan lanjutan yaitu ketika moda transportasi akhirnya menjadi jembatan untuk bisa mendukung akselerasi pergi pulang dari rumah ke tempat kerja. Moda transportasi yang dapat mendukung aktivitas ini pastinya moda transportasi umum. Meski demikian, fakta juga menunjukan bahwa saat ini ada kemudahan mendapatkan kredit kendaraan, baik itu roda dua atau empat. Hal ini berdampak sistemik terhadap peningkatan kredit kendaraan dan pastinya jumlah kendaraan di jalanan juga semakin meningkat dan kemudian justru berpengaruh terhadap ancaman kemacetan.
Mata rantai dari kemacetan bukan saja aspek polusi yang ditimbulkan tetapi juga durasi hidup di jalan yang semakin panjang sehingga ini berpengaruh terhadap harmoni kehidupan rumah tangga. Artinya, fungsi rumah justru berubah hanya menjadi tempat singgah semata, bukannya sebagai tempat tinggal karena durasi hidup dan rutinitas hidupnya justru lebih banyak di jalanan sekedar pergi pulang.
Baca Juga: Otda & Demokrasi
Kedua: kehadiran para pendatang lewat arus balik pastinya juga sangat butuh pekerjaan. Padahal, pekerjaan di perkotaan dan daerah tujuan perantauan pada umumnya tidaklah mudah karena membutuhkan ketrampilan, bukan hanya sekedar modal dengkul semata. Oleh karena itu, tingginya arus balik melalui lebaran pasti memicu kerawanan di sektor
ketenagakerjaan dan bukan tidak mungkin berdampak terhadap tingginya pengangguran baru di perkotaan, terutama jika tidak terserap di sektor formal.
Jadi beralasan jika kasus ini kemudian memacu sektor informal di perkotaan, sementara di sisi lain ada ancaman juga terkait kriminalitas dan bukan tidak mungkin juga muncul konflik sosial, terutama antara pendatang vs warga asli. Hal ini secara tidak langsung menegaskan bahwa bukan perkotaan yang kejam tapi tuntutan untuk survive di perkotaan itulah yang akhirnya juga menuntut adanya sejumlah konsekuensi yang tidak mudah, terutama bagi para perantau.
Baca Juga: Reog
Sekali lagi, perkotaan dan sejumlah daerah tujuan perantauan tidak bisa mengelak terkait kedatangan para perantau, meski di sisi lain juga perlu ada kesadaran kolektif perantau agar tidak menambah problem baru di perkotaan. Oleh karena itu, tingginya arus balik di perkotaan dan sejumlah daerah tujuan perantauan yang cenderung terus meningkat habis lebaran secara tidak langsung menunjukan kegagalan implementasi era otda yang sudah 25 tahun. Padahal, ide awal otda adalah untuk meningkatkan kesejahteraan di daerah dan harapannya bisa mereduksi migrasi ke perkotaan. Jadi, perlu evaluasi otda yang sampai kini hanya diwarnai pemekaran daerah, membangun dinasti politik dan OTT sejumlah kepala daerah karena tuntutan balik modal demokrasi dan melanggengkan dinastinya. ***
* Dr Edy Purwo Saputro, SE, MSi - Dosen Pascasarjana di Universitas Muhammadiyah Solo